Stok ketersediaan beras di Gudang Bulog sendiri mencapai 10.000 ton dan stok tersebut juga tersebar di Gudang Bulog Biak dan Gudang Bulog Yapen. Selain meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog, Fatoni juga meninjau harga yang ada di retail. Dari hasil tinjauannya didapati harga beras di pasaran masih cenderung stabil.

“Dari pantauan harga yang ada di lapangan, harga masih stabil. Di beberapa tempat lain ada kenaikan mulai dari 2 ribu – 3 ribu, namun di tempat yang kami kunjungi tadi masih tetap harganya karena masih ada stok lama,” beber Fatoni.

“Jadi diharapkan ini nanti stok bisa terus mengalir dari pasar ke daerah-daerah yang ada di Papua,” sambungnya.

Terakhir, Fatoni juga meninjau gudang beras milik swasta, yaitu Gudang Irian Jaya Sehat yang berlokasi di Entrop, Jayapura, Papua. Dari hasil tinjauannya, gudang tersebut memiliki stok sebesar 375 ton. “Jadi tugas kami di pemerintah, baik itu di bulog dan OPD-OPD bekerjasama dengan pihak lain termasuk swasta untuk memperlancar stok lain yang ada di gudang, termasuk juga yang ada di retail dan penjual,” tandasnya. (Dian)

Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan tongkat estafet kepemimpinan yang membawa tanggung jawab besar bagi pemuda Kristen Papua untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, gereja, dan bangsa “Hari ini kita tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi kita mengangkat gagasan, karya, dan pelayanan untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan. Pemuda Kristen Indonesia harus tampil sebagai generasi penerus yang menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi motor inovasi dan transformasi,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan bahwa GAMKI, sebagai organisasi pemuda Kristen yang lahir dari semangat nasionalisme memiliki peran strategis dalam membina kader muda, memperkuat persatuan, serta melahirkan pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kemajuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengapresiasi kepada pengurus GAMKI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya. Dirinya juga memberikan pesan kepada pengurus baru periode 2025–2028 agar terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Papua, terutama pada bidang peningkatan kualitas SDM, penguatan toleransi, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Fatoni mendorong GAMKI untuk berperan aktif dalam pelatihan kepemudaan, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan wirausaha dan UMKM pemuda. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan produktivitas dan kemandirian. “Pelantikan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh pengurus GAMKI yang baru dilantik untuk menjaga kekompakan, memperluas kolaborasi, serta terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat Papua,” jelas Fatoni.

“Dengan iman yang teguh, wawasan kebangsaan yang kokoh, dan semangat kerja yang tinggi, saya yakin GAMKI Papua akan memberikan kontribusi nyata bagi Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” sambungnya. (Dian)

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni selaku inspektur upacara HUT RI ke-80 merasa bersyukur telah dianugerahkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Dan di Papua bisa menikmati kemerdekaan itu dan kita peringati dengan suka cita,” ucap Fatoni.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan guna memperingati Hari Kemerdekaan, di antaranya mengikuti perlombaan-perlombaaan, kegiatan-kegiatan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. Fatoni berpesan kepada masyarakat agar menjaga iklim kondusif, menjunjung toleransi, aman dan damai yang selama ini telah tercipta.

“Ini tetap kita pertahankan bersama, kita jaga bersama, kita rawat bersama karena ini modal kita melaksanakan pembangunan dan juga untuk mensejahterakan masyarakat kita,” ungkap Fatoni.

Pelaksanaan pengibaran sang Merah Putih dilakukan oleh putra/putri terbaik Papua yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka dikukuhkan langsung oleh Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni pada Sabtu (16/8) kemarin. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Wasuok Demianus Siep menghadiri kegiatan nasional bertajuk Penguatan Koordinasi Kegiatan Program Prioritas Presiden melalui Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Indonesia Bagian Timur yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Juli 2025 di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung implementasi program prioritas nasional di wilayah timur Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2025. Program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan target 19,47 juta penerima dan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun.

Gubernur John Tabo menyampaikan bahwa Papua Pegunungan siap mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan stunting di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tantangan gizi dan akses pangan. “Kami menyambut baik program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak Papua Pegunungan. Gizi yang cukup adalah fondasi bagi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Gubernur.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Diskusi difokuskan pada strategi optimalisasi pelaksanaan MBG, mulai dari penguatan dapur komunitas, pelibatan UMKM lokal*, hingga pengawasan standar layanan gizi. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Distribusi pangan bergizi di wilayah pegunungan memerlukan pendekatan khusus. Kami siap berkolaborasi dengan pusat dan daerah lain untuk memastikan anak-anak kami mendapatkan hak gizi yang layak,” ujarnya.

Selain manfaat kesehatan, MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional hingga akhir tahun, dengan dukungan lebih dari 8.000 unit layanan gizi (SPPG). Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun SDM unggul sejak dini melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

Kehadiran Gubernur Papua Pegunungan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen daerah untuk mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Papua Pegunungan siap menjadi bagian dari gerakan besar membangun generasi sehat dan unggul di Indonesia Timur. (tim/ist)

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan para Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua, Kamis (10/7) di Kantor Gubernur Papua.

Mulyadin Malik menjelaskan bahwa dari target nasional pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, hingga saat ini baru terbentuk 77 ribu lebih koperasi. Ia berharap Papua dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kekurangan tersebut. “Dari 7.361 kampung dan kelurahan yang ada di Tanah Papua, termasuk 999 kampung di Provinsi Papua, kami berharap 80 persen dapat membentuk Koperasi Merah Putih. Ini kontribusi penting bagi pemenuhan target nasional,” ujar Mulyadin.

Mulyadin mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi di beberapa provinsi baru di tanah Papua masih tergolong rendah. Misalnya, di Provinsi Papua Pegunungan, baru terbentuk delapan koperasi berbadan hukum dari ribuan kampung yang ada. “Waktunya tinggal sekitar satu pekan, tetapi kami tetap optimis target 80 ribu koperasi secara nasional bisa dicapai. Untuk itu, kami sudah membuka posko di Jayapura dan Sorong guna mempercepat koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya progres di Kabupaten Mamberamo Raya, meski telah melaksanakan musyawarah kampung. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada proses legalitas yang belum selesai, khususnya dalam pengurusan dokumen ke notaris dan pengunggahan ke aplikasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami memahami tantangan di Papua, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan jaringan internet. Namun kami yakin, Papua mampu menutupi kekurangan kuota nasional tersebut,” ungkapnya.

Sebagai bentuk afirmasi untuk wilayah Papua, pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus dalam proses pembentukan koperasi. Dimana, pengurus koperasi di kampung diperbolehkan memberikan kuasa kepada kepala koperasi atau kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk mengurus proses badan hukum ke notaris. “Ini strategi percepatan yang telah disepakati. Dengan pendampingan dari Kemendes dan dinas terkait, kami optimis pembentukan koperasi Merah Putih di Tanah Papua segera rampung,” pungkas Mulyadin. (Dian)

Fatoni menyampaikan sejumlah arahan strategis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap kelancaran PSU. Salah satunya adalah guna mengantisipasi kerumunan, maka debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming. “Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur darimana saja, termasuk dari rumah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan menjaga netralitas penyelenggara,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terkait pelaksanaan PSU. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 6 Agustus mendatang “Masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov,” kata Fatoni.

Fatoni juga memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU. Dirinya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU. Lebih lanjut, Fatoni menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya. Ia juga mendorong agar segera digelar Deklarasi Pilkada Damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.

“Saya mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Ini penting sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan PSU di Papua,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Papua Diana D. Simbiak menjelaskan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU. Kesiapan itu mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya. (Dian)

Kepada wartawan, Bupati Mansnembra menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk mengevaluasi capaian MCP masing-masing daerah. “Setelah mendengar arahan dari Pj Gubernur dan pihak KPK, kami menyadari perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan di internal perangkat daerah. Komitmen ini menjadi prioritas kami untuk mengoptimalkan pelaksanaan MCP tahun ini,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor menargetkan adanya peningkatan nilai MCP dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ia menuturkan bahwa pada tahun lalu Biak Numfor berada di peringkat kelima dari seluruh kabupaten/kota di Papua dalam hal capaian MCP, dan tahun ini diupayakan agar nilainya terus meningkat. “Saya minta keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder di Kabupaten Biak untuk bekerja secara maksimal. Target kita bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan bahwa praktik pemerintahan kita benar-benar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tegasnya.

Bupati Biak Numfor berharap, dengan kolaborasi dan sinergi antar-OPD, Kabupaten Biak mampu memperbaiki kinerjanya dan keluar dari zona merah MCP. “Kita tidak hanya bicara soal nilai, tapi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab demi masyarakat Biak Numfor,” tutupnya. (Dian)

Rapat strategis ini berlangsung intensif hingga larut malam dan diselenggarakan dalam suasana hangat dan interaktif. “Melalui waktu yang sangat pendek ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ucap Fatoni.

Dalam arahannya, Fatoni membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua. Di antaranya terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 6 Agustus mendatang, tata kelola keuangan dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PSN).

“Kegiatan prioritas Presiden dan Wakil Presiden atau kegiatan prioritas nasional, di antaranya adalah Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penyediaan 3 juta rumah layak huni, kemudian Sekolah Rakyat,” jelas Fatoni.

“Termasuk juga penanganan inflasi, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem dan juga pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Sekda, Suzana D. Wanggai menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Pj Gubernur Papua Agus Fatoni. Menurutnya, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni tidak kenal lelah dan memiliki semangat luar biasa dalam bekerja. “Bapak Pj Gubernur memiliki energi yang luar biasa, seperti baterai alkaline yang tidak pernah habis. Sejak dilantik, beliau terus bekerja tanpa henti,” ujarnya.

Suzana mengatakan sesaat setelah tiba di Papua, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni langsung menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam, dan Kajati. Tanpa jeda, malam harinya juga kembali menggelar rapat intensif bersama OPD untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan Papua.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kerja keras Bapak Pj Gubernur. Harapan kami, dengan kepemimpinan dan kinerja seperti ini, Papua akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya. (Dian)

Sekedar diketahui, pelantikan ini untuk keempat kalinya bagi Agus Fatoni menjabat sebagai Pj Gubernur di Indonesia. “Ini adalah tugas negara, dan saya akan berusaha melaksanakannya sebaik mungkin,” ujar Fatoni kepada wartawan usai pelantikan.

Fatoni menegaskan komitmennya untuk menjaga jalannya roda pemerintahan di Papua, khususnya dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua yang akan segera pada 6 Agustus mendatang. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh elemen masyarakat guna memastikan PSU berlangsung aman, lancar, dan sukses.

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat Papua, jajaran TNI/Polri, kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada, mari kita sukseskan PSU dan bersama-sama menjaga Papua tetap aman dan damai,” ucapnya.

Fatoni juga berpesan kepada ASN di lingkungan Pemprov Papua untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme. Ia mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis dan terus bekerja demi kepentingan masyarakat. Usai pelantikan, Fatoni menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertolak ke Jayapura untuk langsung memulai tugasnya sebagai Pj Gubernur. “Tidak ada waktu untuk santai. Kita langsung tancap gas,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal pengelolaan APBD Papua, menurutnya, program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan ditinjau ulang, dan anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang mendorong kesejahteraan rakyat “Kalau kita ingin Papua maju dan masyarakatnya sejahtera, maka indikator lainnya harus tercermin dalam penggunaan anggaran. Hal-hal yang tidak penting akan kita pending, dan kita akan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Fatoni.

Menanggapi potensi konflik dalam PSU, Fatoni menyatakan bahwa pihaknya telah mempelajari situasi dan menerima berbagai masukan dari banyak pihak. Namun, ia menyebut situasi keamanan Papua hingga saat ini masih terkendali. “Dalam arahan Pak Mendagri memang disampaikan ada potensi konflik. Tapi sejauh ini kita bersyukur, Papua tetap dalam keadaan aman dan damai. Mudah-mudahan ini terus terjaga,” pungkasnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Papua dipusatkan di halaman Mapolda Papua, Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (1/7). Upacara yang dirangkaikan dengan syukuran dihadiri langsung Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong, Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo bersama jajaran Forkopimda dari Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran Bhayangkara. Ia menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Papua, terlebih menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.

“Peran Polri sangat vital dalam menyukseskan pelaksanaan PSU Gubernur Papua. Kami pemerintah sudah kehabisan anggaran, maka peran pengamanan Polri dan dukungan TNI menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi ini,” ungkap Ramses.

Ramses juga menekankan bahwa kinerja Polri selama ini sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan. Ia menyebutkan masyarakat Papua kini semakin kritis, sehingga Polri harus terus meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada publik sesuai dengan nilai-nilai Tribrata. “Kami percaya, sesuai tema HUT Bhayangkara tahun ini, ‘Polri Untuk Masyarakat” maka Polri harus terus hadir dan bekerja dengan hati untuk menciptakan Papua yang damai dan maju,” tambah Ramses.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi sinergitas yang telah terjalin antara Pemprov Papua, TNI, dan Polri, yang dinilainya sebagai modal penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkelanjutan. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin memastikan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua.

“Keamanan sudah merupakan tugas utama kami. Menjelang PSU, kami terus melakukan pemantauan dan pengamanan secara menyeluruh. Polri siap mendukung penuh suksesnya pelaksanaan PSU,” tegasnya.

Perayaan Hari Bhayangkara ini menjadi momentum penting, semoga Polri terus menjadi garda terdepan dalam menjamin Kamtibmas yang kondusifitas ditengah masyarakat di wilayah Papua. (Dian)