Salah satunya melakukan pertemuan dengan KONI Pusat membahas nomor cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada PON XX tahun 2020 di Papua.

Ketua Umum KONI, Tono Suratman usai pertemuan di Kantor KONI Pusat, Kamis (2/3) mengatakan, KONI Pusat sangat intens memperhatikan kesiapan Papua menjadi tuan rumah PON.

Menurutnya, ada sekitar 38 cabor yang akan siap dimainkan pada PON XX tahun 2020 mendatang di Papua. Namun, cabor yang akan pertandingkan itu disesuaikan dengan jumlah kesiapan venue yang dibangun oleh Papua selaku tuan rumah.

“Kita baru putuskan 38 cabor untuk PON di Papua tapi kita akan menyesuaikan lagi dengan pembangunan venue yang dibangun oleh Pemprov Papua,”ujar Tono Suratman.

Tono Suratman menjelaskan, penyelenggaraan PON XX di Papua akan diselenggarakan di lima daerah yakni Jayapura, Timika, Wameda, Biak dan Merauke.

“KONI akan memprioritaskan cabang olaharaga Olimpic, Asian Games dan Sea Games,”kata dia.
Ia mengutarakan, pemilihan cabor dan nomor pertandingan tentu akan kita pertimbangkan kemampuan tuan rumah dan ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota KONI Pusat paling lambat 2 tahun sebelum waktu penyelenggaraan PON.

Selain itu, Tono membeberkan cabor yang akan dipertandingakan dimana tuan rumah PON mempertandingkan 33 cabang olahraga termasuk 3 cabor diantaranya hak mutlak tuan rumah. Sementara 2 cabor menjadi hak mutlak KONI Pusat.

“Jadi, cabor dan nomor-nomor yang akan dipertandingkan pada PON di Papua akan ditetapkan berdasarkan SK KONI Pusat. Tapi saat ini kita baru tetapkan 38 cabor sesuai hasil rapat anggota. Cabor ini bisa saja bertambah ataupun berkurang sesuai kesiapan Papua sebagai tuan rumah,”bebernya.

Sementara itu, Sekretaris KONI PB PON Papua, Dr. Yusuf Yambe Yabdi, ST, MMT mengungkapkan, Papua selaku tuan rumah akan mengikuti arahan maupun keputusan dari KONI Pusat.

Terkait dengan penetapan 38 cabor ini, tentu akan dibicarakan kembali dengan pengurus PB cabang olahraga kemudian KONI Papua maupun KONI Pusat dalam rangka membahas cabor yang akan dipertandingkan di PON 2020.

Lanjut Yusuf, kedepan langkah apa yang diambil dan konteks penyiapan peralatan seperti sumber daya manusia pertandingan maupun non pertandingan yang akan memberikan kontribusi maksimal dalam proses penyelanggaraan PON 2020 di Papua.

“Sekarang ini kami hanya melaksanakan perintah dari Ketua Umum KONI Pusat dulu atas keputusan ketetapan sementara 38 cabor tersebut,”imbuhnya.

Dengan diputuskan 38 cabor tersebut, maka pihaknya berharap selanjutnya dari Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Papua untuk segera berkordinasi dengan Wakil Ketua Umum yang membawahi Binpres KONI Pusat untuk konsep pelaksanaan Pelatda untuk sukses prestasi pada PON 2020.

“Sebanyak 38 cabor ini baru diputuskan sementara dan nanti tahun 2018 sudah
harus memutuskan nomor dan kuota. Kemudian tahun 2019 masuk persiapan pra
kualifikasi PON. Bahkan Ketua Umum KONI dan Ketua Panwasra KONI Pusat akan ke Papua untuk berkordinasi dan melihat sejauh mana kesiapan Papua sebagai tuan rumah,”tandasnya. (lbm/rm)

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Ir. Bangun Manurung, M.Plan kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, belum lama ini.

Ia mengatakan, sejak kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH belum satupun IUP dikeluarkan.

“Sesuai dengan UU Minerba No 4 Tahun 2009 bahwa penerbitan izin baru melalui proses lelang. Namun, sampai sekarang petunjuk teknis untuk lelang itupun belum dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,”ujarnya.

Bangun Manurung juga mengaku jika Gubernur sudah melakukan evaluasi terhadap perizinan pengelolaan hutan, pertambangan sampai perkebunan yang dikeluarkan para Bupati di Papua.

“Untuk Kabupaten Nabire kurang lebih ada 26 IUP yang diserahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi, padahal kita tahu bahwa disana banyak sekali IUP,”bebernya.

Disinggung soal fungsi kontrol dan pengawasan Dinas ESDM Papua, Bangun Manurung menyatakan, pengawasan dilakukan langsung dilapangan namun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Sementara soal IUP PT Benliz Pasicif (BP) atau PT Pasific Mining Jaya (PMJ) yang beroperasi di wilayah Meepago yang dipertanyakan oleh masyarakat adat setempat, Bangun Manurung mengaku kemungkinan besar dikeluarkan oleh Bupati setempat.

“Kita akan cek kembali. Tapi untuk Nabire, mereka sudah serahkan 26 IUP untuk Gubernur evaluasi,”terangnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meminta kepada para bupati jangan asal memberi izin usaha berdampak pada kerusakan hutan. Sebab, bila hutan rusak maka tidak akan memberi kontribusi positif dalam kehidupan.

“Seperti perkebunan sawit di Kabupaten Keerom yang sudah tidak produksi lagi. Karena itu, saya minta kepada semua bupati agar tidak memberikan izin sembarangan dan harus melihat keseriusan investor itu,”ucap Enembe.

Gubernur juga sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk menghentikan 13 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) di Papua dari 25 IUPHHK-HA saat ini, dengan areal 2.083.091 hektar. (lam/rm)

“Kerjasama ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan baru pertama kalinya dilakukan selama PPLP Papua berdiri. Kerjasama ini dalam rangka pengembangan sumber daya atlet-atlet Papua untuk berprestasi kedepan,”kata Kadispora Papua, Dr. Yusuf Yambe Yabdi, ST, MMT usai melakukan pertemuan dengan seluruh staf Dispora, Rabu (1/3).

Yusuf mengatakan, prestasi PPLP Papua dalam beberapa tahun terakhir sangat menurun bahkan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat 2016 sangat minim atlet-atlet PPLP Papua menyumbang medali bagi kontingen Papua.

“Saya ingin PPLP Papua kembali seperti zaman tahun 90-an. Dimana kontingen Papua sebagian besar adalah atlet-atlet PPLP Papua,”tegasnya.

Menurutnya, Jawa Timur saat ini salah satu provinsi yang berhasil mencetak atlet berkelas nasional bahkan internasional di cabornya. Oleh karena itu, kita akan melakukan kerjasama dimana pelatih-pelatih mereka akan kita datangkan ke Papua ataupun pelatih
PPLP Papua yang akan kita magangkan ke Jawa Timur.

“Untuk menjadikan PPLP sebagai jantung pembinaan atlet dan sentra olahraga maka kita harus benahi. Tentu akan kita dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang cukup memadai,”imbuhnya.

Ia kembali menegaskan, untuk menjadikan PPLP sebagai jantung pembinaan atlet maka harus dimulai dari pelatih supaya bisa melatih atlet dengan baik.

“Kita ingin PPLP menjadi sentra yang bisa mencetak atlet nasional termasuk untuk cabang olahraga sepak bola yang menjadi idola masyakat Papua,”ujarnya.

Diketahui, 14 cabor PPLP antara lain, cabor Atletik, Dayung, Voli, Bola Basket , Tinju, Gulat, Pencat Silat, Taekwonda, Tenis Lapangan, Karate, Sepak bola, Judo dan cabor Renang. (lam/rm)

Wakil Ketua Asprov PSSI Papua Rocky Bebena  yang ditemui, Rabu (1/3),
mengatakan para pemain terpilih berdasarkan kriteria standar umum tim
pelatih, meliputi teknik dan fisik dan juga postur tubuh untuk selanjutnya, ke-22 pemain tersebut akan menjalani seleksi tahap berikutnya akan kita menuggu petunjuk dari PSSI pusat.

“Hasil seleksi yang dipimpin langsung oleh perwakilan PSSI Jarot Supryadi
sudah kita laporkan ke PSSI Pusat, keputusan untuk menjalani seleksi tahap
berikutnya, itu kewenangan PSSI Pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan antusias para pemain bola di Papua untuk mengikuti seleksi
sangat tinggi, tidak hanya didominasi oleh pemain di Kota dan Kabupaten
Jayapura, namun sejumlah pemain dari kabupaten lainnya di Papua juga masuk dalam proses seleksi. “pemain yang lolos seleksi bermain di berbagai
posisi, nanti mungkin akan ada seleksi yang akan dilakukan langsung oleh
Pelatih timnas U-19, Indra Safrie,” kata Rocky.

Rocky berharap, pemain yang sudah lolos seleksi untuk tetap menjaga
kesehatan, dan dalam seleksi berikutnya, para pemain harus menunjukkan
penampilan terbaiknya. Nah yang terbaik itu nanti berkesempatan ikut
seleksi tingkat nasional,” tegasnya.  (LAM/MT)