Menanggapi itu, Kepala Dinas Kehutanan Papua, Jan Ormuseray mengatakan, produksi kayu olahan sudah diekspor setiap bulan, hanya saja dalam jumlah yang kecil.

“Kalau kayu kita sudah ekspor setiap bulan tapi dalam jumlah kecil. Hal itu karena
keterbatasan mesin kayu yang terbatas di Papua,”ujar Jan Ormuseray.

Untuk wujudkan ekspor setiap bulan sesuai keinginan Gubernur tersebut maka perlu koordinasi yang baik dinas maupun bidang perekonomian di Papua.

“Permintaan Pelindo V ekspor bisa rutin karena kapal mereka setiap bulan masuk di Jayapura namun ketika kapal pulang maka harus ada isinya jangan kosong. Ini yang harus kita koordinasikan baik,”ucapnya.

Ia mengatakan, komoditas unggulan banyak di Papua, seperti ikan tuna, kopi, rumput laut dan lain-lain, jika kita saling mendukung, sudah pasti secara rutin akan kita ekspor setiap bulan.

Sekedar diketahui, tepat pada 4 tahun kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mampu mengekspor 100 kontainer kayu olahan dengan tujuan Shanghai, China.

Hal ini tentu menjadi catatan sejarah meskipun tahun lalu Pemprov juga melakukan ekspor yang sama.

Ekspor kayu ini merupakan prestasi di era “LUKMEN” dengan kebijakan optimimalisasi sumber daya alam dan peningkatan pendapatan masyarakat adat Papua.

Sehingga Papua tidak semata-mata menjadi provinsi sumber bahan baku tetapi dapat mengoptimalkan industri sektor kehutanan untuk menghasilkan produk lanjutan sesuai permintaan pasar. (ama/rm)

“Banyak hal yang telah kita capai selama 4 tahun. Hasil-hasil pembangunan kita baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah dilaksanakan dengan baik dan telah dirasakan oleh masyarakat,”ungkap Gubernur dalam arahannya pada penutupan pameran 4 tahun kepemimpinan di halaman Kantor Gubernur, Selasa (11/4/2017).

Diakuinya, selama 4 tahun kepemimpiann “LUKMEN” salah satu bukti nyata yang telah dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertutup.

Bahkan saat ini sudah terbuka seperti pembangunan jalan antar kabupaten dan antar kampung.

“Hampir sebagian besar yang selama ini tertutup seperti pembangunan jalan sudah terbuka,”katanya.

Ia mengaku, telah memantau semua pembangunan yang telah dilakukan selama ini dan telah berjalan dengan baik walaupun tidak fungsional tetapi jalannya sudah terbuka baik antar kabupaten, antar distrik dan antar kampung.

“Banyak yang telah kita capai. Kita ingin pertahankan di sisa tahun 2017 dan tahun 2018. Kita akan mengakhiri sama-sama pada tahun 2018 tanggal 9 April. Kita sepakat seperti itu, oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada semua pihak kemungkinan pada bulan Juli 2017 KPU sudah lakukan tahapan Pilkada,”bebernya lagi.

Dirinya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan SKPD yang selama 4 tahun membantu dirinya dalam melakukan program-program pemerintah.

“Saya mengucapkan banyak terimaskasih kepada SKPD yang telah membantu saya selama 4 tahun,”imbuhnya.

Sementara tahun ini sudah memasuki tahapan Pilkada, dimana pada bulan Juli calon perorangan sudah mulai berjalan, dengan begitu sudah jelas kita ana-anak Papua akan bertarung.

“Dalam Pilkada tersebut pasti banyak kesibukan akan dilakukan. Untuk itu, saya minta kepada pegawai tetap bekerja sebagai ASN, kecuali pensiun baru sudah tidak ada disini. Selama ko pegawai, ko tetap dipake siapapun jadi gubernur,”terangnya.

Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, Gubernur meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua dapat bekerja dengan sungguh-sungguh agar masyarakat Papua tidak lagi tertinggal.

“Masyarakat Papua tidak lagi terbunuh, masyarakat tidak lagi tertinggal karena berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi,”ucapnya.

Dengan harapan masyarakat Papua dapat bangkit dari keterpurukan dan mandiri menuju kesejahteraan.
“Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh SKPD yang telah melakukan akvitas selama 4 tahun, oleh karena itu saya harap pada sisa kepemimpinan bapak-bapak tetap melanjutkan sampai tanggal 9 April 2018,”tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 8-11 April 2017 yang dimeriahkan panggung hiburan. (ing/rm)

Hal ini dapat dilihat dari kondisi kerusakan hutan yang mulai menurun, dimana untuk kawasan hutan yang rusak menurun menjadi 37.562.562 pada tahun 2015.
Begitu juga dengan luas kerusakan kawasan hutan Papua yang menurun menjadi 4.804.617 Ha.

”Hal ini menunjukan hal kondisi hutan kita masih terjaga dan kita di Papua itu 90 persen hutan masih terjaga dan dijaga oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat. Ini yang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa Papua itu menjadi paru-paru dunia,”ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH di Hotel Borobodur Jakarta, Senin (3/4/2017).

Gubernur Lukas Enembe menilai di era kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal bahwa pihaknya mengedepankan konsep Papua hijau.
Dimana tidak seluruh hutan di Papua diperuntukan untuk hutan industry dan lebih diprioritaskan untuk dijaga.

“Ini menjadi catatan. Saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga hutan Papua,”bebernya.

Sekedar diketahui, kondisi hutan bakau di Papua berada di status yang stabil dari tahun 2013-2015 sebesar 1.007.817. Seluruh kondisi hutan secara baik, sedang dan rusak juga berada di kondisi stabil yakni kondisi baik berada di angka 832.861. Kondisi sedang berada di angka 169.746 dan kondisi rusak di berada di angka 5.210. (ama/rm)

Dimana untuk Indeks pembangunan gender, pada tahun 2013 sebesar 63.6 persen, tahun 2014 meningkat 78.57 persen dan tahun 2015 sebesar 78.52 persen dengan target 63 persen dan capaian target 124.61 persen.

Indeks pemberdayaan gender pada tahun 2013 sebesar 57.52 persen, 2014 mencapai 64,21 persen, tahun 2015 sebesar 63.69 persen dan tahun 2015 sebesar 63.69 persen dengan target 60.01 oersen dengan capaian 106.13 persen.

Usia harapan hidup, tahun 2013 sebesar 64.76, tahun 2014 sebesar 64.84 dan tahun 2015 65.09 dengan target 65.61 sementara capaian 99.21 persen.

Salah satu hal positif yang ditorehkan adalah jumlah penduduk orang asli Papua (OAP) yang menggunakan Kartu Papua Sehat (KPS) mencapai 100 persen, dalam artian jumlahlayanan KPS di tahun 2015-2016 sebanyak 2.070.392 orang. Selain itu Dinkes juga sudah mendistribusikan KPS ke 29 kabupaten/kota sebanyak 1.174.907 kartu.

“Orang Papua itu harus sehat dan dengan KPS saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mengimplementasikan dengan baik dan hasilnya positif pelayanan kepada orang asli Papua mencapai 100 persen. Ini luar biasa di era saya dan pak Klemen Tinal selaku Wakil Gubernur baru terwujud. Kami komitmen untuk melayani masyarakat asli Papua dengan pelayanan yang terbaik, oleh sebab itu, saya pikir ini menjadi program strategis yang telah menunjukan keberhasilan kami,”beber Gubernur.

Angka Melek Huruf Meningkat
Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) hingga 70.83 persen, dengan tingkat capaian hingga 78.70 persen, menunjukan konsistensi dari Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk mendorong seluruh anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan.

IPM Meningkat
Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 9 April 2013 lalu di Stadion Mandala Jayapura, Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM alias “LUKMEN telah melakukan berbagai program fenomenal pro rakyat bahkan dianggap sebagai titik nadir kebangkitan Papua.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua menunjukan hasil positif dimana pada tahun 2013, IPM Papua 56,25, tanun 2014 naik menjadi 56,75 dan tahun 2015 menjadi 57,25.

“Untuk IPM Papua ini tentu menjadi perhatian, saya dan saudara Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, dimana kita mampu meningkatkan IPM Papua pada angka 57,25 pada tahun 2015, ini merupakan cerminan bahwa kita tidak mundur dalam mendorong peningkatan IPM di Papua,”ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dikatakan, pihaknya mendorong untuk instansi terkait bisa menfokuskan program dan kegiatan untuk meningkatkan IPM Papua.

”Meski meningkat secara bertahap, saya mengharapkan kepada instansi terkait untuk bagaimana menfokuskan program untuk meningkatkan IPM Papua,”katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa kondisi awal angka kemiskinan 55,01, dengan target 60 poin sementara capain kinerja 95,42 poin, sementara presentase penduduk miskin mengalami penurunan sebelumnya tahun 2013 sebesar 31,52 persen, tahun 2014 turun menjdi 27,80 persen, tahun 2015 menjadi 28,40 persen dan tahun 2016 mencapai 28,40 persen.”Kita mampu menurunkan kemiskinan di Papua, orang Papua tidak ada yang miskin, kami harapkan bisa menekan angka kemiskinan di Papua.

Dimana kondisi awal 31,98 persen, dengan target sampai tahun 2018 adalah 28.00 persen dengan capaian kinerja 88,03 persen.

Menyoal laju pertumbuhan ekonomi, dirinya melihat mengalami perbaikan signifikan dimana tahun 2016 mencapai 9,21 persen, sebelumnya tahun 2014 sangat rendah yakni 3.65 persen dan tahun 2015 mengalami perbaikan menjadi 7.47 persen dimana target 7.01 pesan dengan capaian kinerja 131.38 persen. (ama/rm)

Ya, setelah berhasil mengalahkan Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menjadi tuan rumah PON XX/2020. Namun akhirnya Provinsi Papua memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 dengan meraih 66 suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Menjadi tuan rumah PON XX adalah sejarah untuk Papua. Mengingat, selama ini, pelaksaaan PON hanya berputar di wilayah pulau Jawa. Dengan adanya PON di Papua menjadi perantara agar Papua dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.

Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal tidak sampai menjadi tuan rumah semata. Buktinya, dua puncuk pimpinan di Provinsi Papua ini berkomitmen untuk kembalikan kejayaan olahraga Papua yang dulu dikenal sebagai gudang atlet nasional.

Prestasi olahraga Papua yang hancur-hancuran pada dua pelaksanaan PON sebelumnya menjadi cambuk bagi LUKMEN. Berbagai terobosan dilakukan dalam tubuh KONI Papua.

Terbukti, dalam pelaksanaan PON Jawa Barat 2016, Papua berada di posisi 7 besar dengan perolehan 18 medali emas, 19 perak dan 32 medali perunggu.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, mengapa saya begitu bersemangat dan kuat tekadnya untuk bisa menjadikan Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020 adalah menginginkan supaya dengan PON ini maka identitas dan kebanggaan rakyat Papua semakin meningkat di pentas nasional bahkan internasional.

“Saya sebagai Gubernur Papua untuk mewujudkan cita-cita ini melakukan “road show” ke berbagai Kementerian dan pimpinan DPR untuk meyakinkan bahwa Papua siap sebagai tuan rumah PON 2020 setelah PON ke-19 Tahun 2016 di Jawa Barat,”ungkap Gubernur Lukas Enembe.

Diakuinya, keinginannya untuk rakyat dan Pemerintahan Papua menjadikan wilayahnya sebagai penyelenggara PON XX tahun 2020 mendatang tidak semata-mata karena faktor prestasi olahraga semata.

Melainkan memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua yaitu, pertama, dari sisi ekonomi akan semakin berkembang infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata.

Kemudian kedua, dari sisi sosial-budaya bahwa akan terjadi interaksi sosial yang massive dimana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air.

Ketiga, dari sisi politik bahwa akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua.

“Keinginan Papua sebagai tuan rumah PON ini sebenarnya sejalan dengan konsep revolusi mental Presiden Joko Widodo di Tanah Papua. Hal itu diletakkan dengan desain besar pemerintah dalam membangun dan mensejahterakan Provinsi Papua, yakni dalam satu dasawarsa ini pemerintah telah melakukan reformasi politik di Papua,”bebernya.

Hal itu dapat dilihat dari desentralisasi asimetris yang dirumuskan dalam payung otonomi khusus bagi Papua. Melalui kerangka otonomi khusus maka pemerintah telah mendesain kewenangan yang luas, mendesentralisasi fiskal yang lebih besar maupun menghargai identitas ke-papua-an melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menurutnya, dengan olahraga adalah pintu bagi pemerintah untuk memperkuat identitas kebangsaan dan solidaritas nasional.

“Disini, PON dipersembahkan sebagai suatu kohesi sosial, perekat kebangsaan, dan solidaritas nasional. Bisa saja fasilitas olahraga masih tertinggal ketimbang daerah Jawa Tengah atau Sumatera Utara yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah,”katanya.

Namun, dari sisi yang lain, PON di Papua kiranya diletakkan sebagai bagian penting dari desain besar nasional di dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Semua energi, pikiran dan langkah rakyat Papua akan tertuju ke perhelatan akbar itu. Langkah ini sebagai tonggak sejarah Indonesia dan menjadi kesadaran kolektif semua anak bangsa untuk mendukung impian dan komitmen rakyat Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020,”ujarnya.

Gubernur juga mengakui Papua membutuhkan biaya yang besar untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 mendatang. Dibutuhkan sekitar Rp 10-15 triliun untuk menyelenggarakan PON di Papua.

PON Papua 2020 rencananya akan dilaksanakan di lima kabupaten yaitu Timika, Wamena, Biak, Merauke dan Jayapura akan menjadi tempat pembukaan dan penutupan.

“Papua hari ini sudah jauh lebih maju dan berharap pelaksaan PON di Papua nanti bisa sukses. Maka dari itu, Papua sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Olahraga akan persatukan Papua, Indonesia dan seterusnya. Tidak akan ada unsur politis, itulah harapan kami. Olahraga akan menjadi bagian terpenting, itulah sebabnya kami dipercayakan menjadi tuan rumah.”pungkasnya. (lam/rm)

Kepala Dinas Pendidikan, Elias Wonda, S.Pd, MH mengatakan, saat ini pihaknya memfokuskan pada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan menguatkan pendidikan sebagai langkah strategis untuk produktivitas serta daya saing.

Selama empat tahun pemerintahan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM atau biasa dikenal “LUKMEN” maka banyak kemajuan terjadi.

Parameter utamanya peningkatan Indeks Pembangunan Papua (IPM) yang bergerak secara pelan-pelan.

“Saya akui bahwa untuk meningkatkan IPM ini butuh waktu 10-20 tahun ke depan, oleh sebab itu, dengan segala daya yang ada maka kami berkomitmen untuk mengenjotnya,”katanya.

Tetapi pada prinsipnya untuk menuntaskan hal ini, lanjut Elias bahwa membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota karena akumulasi IPM berasal dari kabupaten dan kota tersebut.

Menurut Elias, IPM Papua diklaim rendah oleh pemerintah pusat dan hal itu dikarenakan pemerintah pusat lebih melihat angka buta aksara dan harapan lama sekolah.
Sedangkan dari sisi proses belajar mengajar maka umumnya di setiap sekolah di Papua sudah berjalan dengan baik.

“Kami berharap agar ada dukungan dari kepala daerah terhadap peningkatan IPM. Pasalnya jika ada kepedulian maka secara perlahan kabupaten bisa meningkatkan angka IPM. Kalau untuk Papua ada beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori dimana IPMnya tinggi. Tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,25,”ujarnya lagi.

Elias Wonda menuturkan, IPM menurut wilayah adat di Papua terus mengalami peningkatan. Misalnya wilayah adat Ha Anim dimana Kabupaten Merauke pada angka 70.89 kemudian Kabupaten Mimika diangka 67,75, Kabupaten Boven Digoel pada angka 59,02, Kabupaten Mappi diangka 66,11 dan Kabupaten Asmat bertahan di angka 46.62.

Sementara untuk wilayah adat Manta dimana IPM Kabupaten Jayapura pada angka 78.05, Kabupaten Sarmi pada angka 70.04, Kabupaten Keerom pada angka 63,43, Kabupaten Mamberamo Raya pada angka 60.99 dan Kota Jayapura berada pada angka 48.29.

Kemudian wilayah adat Saereri dimana IPM Kabupaten Yapen pada angka 70,85, Kabupaten Biak Numfor pada angka 65,35, Kabupaten Waropen pada angka 62,35, Kabupaten Supiori pada angka 60.09.

Selanjutnya wilayah adat La Pago dimana IPM Kabupaten Jayawijaya diangka 54.18, Kabupaten Puncak Jaya pada angka 46,63, Kabupaten Yahukimo pada angka 46,38, Kabupaten Pegunungan Bintang pada angka 44,87, Kabupaten Tolikara pada angka 44,32, Kabupaten Nduga diangka 44,18, Kabupaten Lany Jaya pada angka 43,55, Kabupaten Mamberamo Tengah pada angka 40, 91, Kabupaten Yalimo pada angka 39, 41 dan Kabupaten Puncak diangka 25,47.

Untuk wilayah adat Me Pago dimana IPM Kabupaten Nabire pada angka 66,49, Kabupaten Paniai diangka 54,2, Kabupaten Dogiyai pada angka 52,78, Kabupaten Intan Jaya pada angka 48,28 dan Kabupaten Deiyai pada angka 44.35.

Elias menambahkan, peningkatan IPM itu meningkat seiring dengan peningkatan infrastruktur pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah dan akreditasi satuan pendidikan.

“Di bidang infrastruktur pendidikan tercatat beberapa kemajuan berarti,”imbuhnya.

Elias menuturkan, dilihat dari partisipasi anak usia 3-6 tahun pada PAUD terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong dengan adanya program satu desa/kampung satu PAUD sehingga mendorong siswa memasuki PAUD.

Bahkan hingga tahun 2016 ini, Provinsi Papua mengalami penurunan angka putus sekolah. Hal ini dikarenakan banyaknya program kegiatan seperti pemberian bantuan kepada siswa sehingga dapat menekan angka putus sekolah.

Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukan perkembangan yang bagus tapi berbeda dengan APK SMP/MTs yang turun. Hal ini disebabkan update data dari kabupaten yang kurang lancar.

Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Provinsi Papua yang menunjukan perkembangan dimana salah satu daya ungkitnya dengan Pergub No 32 tahun 2014 tentang Petunjut Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Tren peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2016 meningkat bisa dilihat dari ujian secara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua ada 68.464 siswa.

Dari jumlah ini kurang lebih ada 44 sekolah yang melaksanakan ujian secara Ujian Nasional Berbasis UNBK. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun lalu maka ada peningkatakan dari jumlah sekolah yang melaksanakan UN. Artinya ada kenaikan kurang lenih 400 persen.

“Tahun lalu hanya 10 sekolah saja,”ujarnya.

Menurut Wonda, suksesnya pelaksanaan UNBK di Provinsi Papua ini tak lepas dukungan pemerintah daerah sehingga daya dukung berupa infrastruktur ataupun daya dukung dalam proses pembelajaran kepada anak-anak jauh hari sudah dilakukan.

“Memang, sesuai UU No 23 tentang SMA dan SMK yang sudah dialihkelolakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Berkenaan dengan ini kami dari Provinsi Papua sudah mengantisipasi terkait kapasitas baik tenaga guru maupun infrastrukturnya,”tandasnya. (lam/rm)

Belum lagi potensi kelautan lainnya yang terkandung di dalamnya. Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditata lebih baik. Selain itu, harus mampu merumuskan langkah-langkah yang tepat dan strategis, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ini untuk meningkatkan produksi bagi nelayan dan pembudidaya ikan di Papua, seiring visi misi Gubernur Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua menargetkan lima sukses di bidang perikanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua, Drs. FX Mote, M.Si mengatakan sukses pertama itu adalah sukses makan ikan yang berarti bagaimana pun caranya membuat masyarakat harus makan ikan karena ikan itu proteinnya tinggi, mampu mencerdaskan anak untuk masa depan bangsa dan negara.

Sukses kedua dan ketiga saling terkait yaitu budidaya dan tangkap ikan. Dua hal tersebut menjadi hal yang penting agar peningkatan konsumsi ikan bisa diwujudkan.  Kemudian sukses berikutnya adalah bisnis dimana ditargetkan Papua yang memiliki kekayaan alam yang sangat luas dapat menjadi daerah pengekspor ikan.

Kemudian ia mengungkapkan sukses terakhir terkait dengan perhelatan PON XX 2020 dimana Papua akan menjadi tuan rumah.

“Jadi semua kalau budidaya dan tangkapnya bisa ditingkatkan maka kita bisa memberi makan bagi seluruh atlet dan oficial serta tamu-tamu yang datang ke Papua,”ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut Papua FX Mote memaparkan bahwa DKP terus melakukan berbagai upaya membangun sektor kelautan dan Perikanan, dengan melakukan penyebaran komoditas unggulan di 5 (lima) wilayah adat.

Wilayah adat Saireri meliputi Kabupaten Biak, Supiori, Yapen dan Waropen dengan komoditas unggulan rumput laut, kepiting, udang, lobster, ikan demerlsar dan ikan pelapis. Untuk Kabupaten Biak Numfor, menjadikan kawasan kepulauan Distrik Padaido sebagai pusat pembudidayaan rumput laut.

Program pembudiyaan rumput laut di kepulauan Distrik Padaido telah memperlihatkan hasilnya yang sudah dapat langsung dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pembibitan petani di Kabupaten Supiori dan Yapen Waropen.

Melalui program pembudidayaan rumput laut yang sedang berjalan saat ini diharapkan mampu mengangkat taraf hidup masyarakat di beberapa kampung wilayah Saireri. Wilayah adat Mamta meliputi Kabupaten/Kota Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya, dengan komoditas unggulan, udang, lobster, teripang, ikan demersal, ikan pelangis, ikan mas, ikan nila dan ikan bandeng.

Wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Mimika dengan komoditas unggulan ikan mas dan nila. Wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lany Jaya, Tolikara, Paniai, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang dan Yalimo dengan komoditas unggulan udang dan ikan nila.

Wilayah adat Haanim meliputi kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi, dengan komoditas unggulan udang, kepiting, ikan demersal dan ikan pelapis kecil.

Selain itu, Pemerintah saat ini sedang dalam proses pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera di KPE Saireri dan Anim Ha dengan luas lahan industri disiapkan 60 Ha serta di Kabupaten Biak Masterplant dan pembebasan Lahan.

Pangkalan Pendaratan Ikan di Jayapura, Waropen, Biak, Nabire, Asmat, Mappi dan Mimika, serta laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Biak, Jayapura & Merauke.

FX Mote menambahkan, Dinas Keluatan dan Perikanan juga telah memberikan paket pengolahan dan penangkapan ikan ke masyarakat nelayan di beberapa kabupaten.

Mantan Karo Humas Papua ini kembali menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat mengajukan 10.000 nelayan lebih yang berada di wilayah pesisir untuk masuk dalam database penerima program asuransi kepada Kementerian Kalautan dan Perikanan RI.

“’Untuk 2017, kita data nelayan mencapai sekitar sepuluh ribu lebih orang, kita ajukan sebanyak yang kita data untuk menerima program asuransi nelayan kepada KKP,”ujarnya.

Namun, yang terealisasi tahun ini baru 969 nelayan yang akan menerima asuransi. Lanjutnya, kehadiran program asuransi nelayan merupakan bukti kehadiran negara sesuai komitmen pemerintah pada Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan di dalam negeri.

Jadi, syarat untuk menerima asuransi nelayan harus masuk pendataan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, kedua melampirkan surat keterangan dari kelurahan, dan syarat terpenting harus memiliki kartu nelayan.

Kemudian, kata dia, asuransi bagi para nelayan akan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua, pada apel gabungan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (10/4).

Dengan adanya program kartu nelayan dan asuransi nelayan, lanjut dia, jumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan terus meningkat, terdata pada ini mencapai 40 ribu nelayan di 12 Kabupaten/Kota pesisir Papua.

Sedangkan, nelayan yang sudah memegang kartu nelayan sebanyak 10.225 orang. Ia mengakui dari jumlah tersebut masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan dan hal tersebut lebih dikarenakan masalah infrastruktur di daerah yang masih banyak belum memiliki akses jaringan telekomunikasi yang baik.

“Pendaftaran pembuatan kartu nelayan harus secara online,”sambung Mote.

Namun dengan proses percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat untuk Papua, ia meyakini dalam beberapa tahun ke depan seluruh nelayan Papua sudah memiliki kartu tersebut.

Dia menjelaskan di kabupaten/kota sudah banyak nelayan yang menyadari manfaat kartu nelayan. Seperti untuk mengakses BBM di SPBN, lalu biaya pendidikan bagi anaknya, kemudian mereka mendapat asuransi.

“Pemberian bantuan juga hanya diberikan kepada pemegang kartu nelayan dan
pemegang kartu nelayan bisa membuat sertifikat tanah secara gratis,”pungkasnya. (lam/rm)

Salah satu pencapaian “LUKMEN” dari indikator makro Papua tahun 2013-2016 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tidak lepas dari program dan kebijakan yang dilakukan pro rakyat.

Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dimana pada tahun 2013 bahwa IPM Papua mencapai 56,25.

Kemudian tahun 2014 naik menjadi 56,75 dan tahun 2015 menjadi 57,25 persen. Dimana kondisi awal 55,01 dengan target 60 poin sementara capain kinerja 95,42 poin. Sementara presentase penduduk miskin mengalami penurunan sebelumnya tahun 2013 sebesar 31,52 persen.

Dan tahun 2014 turun menjdi 27,80 persen kemudian tahun 2015 menjadi 28,40 persen serta tahun 2016 mencapai 28,40 persen. Dimana kondisi awal 31,98 persen dengan target sampai tahun 2018 adalah 28.00 persen dengan capaian kinerja 88,03 persen.

Sementara untuk laju pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan yang cukup signitifikan dimana tahun 2016 mencapai 9,21 persen dan sebelumnya tahun 2014 sangat rendah yakni 3.65 persen.

Kemudian tahun 2015 mengalami perbaikan menjadi 7.47 persen dimana target 7.01 pesen dengan capaian kinerja 131.38 persen.

Sementara untuk PDRB per kapitas pada tahun 2013 Rp 40.513.650 kemudian tahun 2014 naik Rp 43.202.000. Dan tahun 2015 Rp 48.010.001 serta tahun 2016 Rp 55.611.366, dengan kondisi awal 24.54 sementara target lebih besar 30 dan capaian kinerja 185.37.

Untuk GINI Rasio, tahun 2013 sebsar 0.44, tahun 2014 (0.41), tahun 2015 (0.42) dan tahun 2016 (0.39) dimana kondisi awal sebesar 0.44, dengan target lebih kecil 0.4 dan capaian kinerja 97.50 persen.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 (3.23), tahun 2014 (3.48), tahun 2015 (3.72) dan tahun 2016 menurun sebesar 2.97, ditargetkan lebih kecil 3 atau capaian kinerja 97.50 persen.

Sedangkan angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran ibu) pada tahun 2013 sebesar 575, tahun 2014 turun 422. Kemudian tahun 2015 masih dengan angka yang sama yakni 422 dan tahun 2016 turun menjadi 313, ditargetkan 250 sampai tahun 2018 atau dengan capaian kinerja 79.87 pesen.

Sementara untuk angka kematian bayi (per 100.000 kelahiran hidup) tahun 2013 sebesar 2013, tahun 2014 turun menjadi 8, tahun 2015 naik 44 dan tahun 2016 7 angka kemarin per 100.000 kelahiran hidup. Dengan target 21 dan capaian kinerja 300 persen.

Angka partisipasi sekolah, untuk umur 7-12 tahun, dimana tahun 2013 sebesar 75.51, tahun 2014 (80.69), tahun 2015 (97.36) dengan target 85 persen dan capaian kinerja 114.5 persen.

Untuk umur 13-15 tahun, dimana tahun 2013 sebesar 73.27, tahun 2014 (78.07) dan tahun 2015 (100) dengan target 80 persen serta capaian kinerja 125.0 persen.

Sementara untuk umur 16-18, tahun 2013 (53.28), tahun 2014 (61.63) dan tahun 2015 (91.57) dengan target 60 persen dan capaian kinerja 152.62 persen.

Sedangkan untuk tingkat ketersedian perumahan layak huni dengan target 13 ribu unit rumah, pada tahun 2013 pemerintah telah membangun rumah 292 unit, tahun 2014 (4.212 unit), tahun 2015 (8.028 unit) dan tahun 2016 sebanyak 12.320 unit rumah. Dimana kondisi awal, sebanyak 3.23 unit rumah, capaian kinerja 94.77 persen.

Selanjutnya untuk usia harapan hidup pada tahun 2013 (64.76), tahun 2014 (64.84) dan tahun 205 (65.09) dengan target 65.61 dengan capaian kinerja 99.21 persen.

“Dari akumulasi itu akhirnya menghasilkan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan wajar tanpa pengecualian (WTP), dimana pada tahun 2013 Pemprov Papua mendapat WDP, tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 menjadi WTP murni. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dalam pengelolaan keuangan provinsi Papua. (ing/rm)

Bahkan di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM bahwa RSUD Jayapura tidak hanya melayani pasien rawat jalan tetapi mampu melaksanakan operasi bedah dengan mendatangkan dokter spesialis dari beberapa rumah sakit ternama di Indonesia.

Bahkan pelaksanaan operasi laparoskopi terhadap salah satu pasien penderita ambient yang berhasil dilakukan oleh tim dokter bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bersama dengan Perhimpunan Bedah Endo-Laporoskopik Indonesia (PBEI) merupakan satu keberhasilan di bidang kesehatan.

Operasi dengan teknik bedah minimal invasif yang menggunakan laparoskop atau alat-alat berdiameter kecil untuk menggantikan tangan dokter bedah dalam melakukan prosedur bedah ini sangat membanggakan.

Mengingat, kedepan masyarakat Papua tidak perlu ke luar Papua tetapi dapat dioperasi di RSUD Jayapura.

“Jadi saya pikir, operasi laparoskopi ini sudah berjalan dengan baik dan kita sudah mampu untuk melakukan di Papua. Tidak perlu ke luar Papua lagi cuma sekarang bagaimana kita bisa mendorong agar SDM kita mampu mengoperasikan alat yang ada,”ungkap Gubernur Papua Lukas Enembe usai meninjau pasien yang menjalani operasi di RSUD Jayapura.

Gubernur menjelaskan, progress baik yang telah dilaksanakan oleh Direktur RSUD Jayapura, drg. Josef Rinta, M.Kes dan jajaran merupakan sebuah terobosan yang sangat dihargai.

”Kita harus berikan bukti bahwa kita bisa melakukan operasi-operasi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, sehingga membuat masyarakat kita tidak perlu keluar Papua untuk berobat lagi,”katanya.

Dengan Kartu Papua Sehat (KPS), Gubernur menyakinkan masyarakat Papua untuk dapat mengakses pelayanan bedah di RSUD Jayapura.

”Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu untuk berobat ke luar Papua,”pungkasnya. (ama/rm)

JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM atau yang dikenal dengan (LUKMEN)berhasil mencatatkan sejarah presitius dengan mengangkat derajat kesehatan Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini merujuk pada capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dari sejak tahun 2013.

Bahkan sejak drg. Aloysius Giyai, M.Kes yang dipercaya Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Kinerja Positif “LUKMEN” bidang Kesehatan dari tahun 2013-2017 diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI) yang menurun dari angka 575 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi menjadi 380 per 100 ribu kelahiran hidup.

Kemudian untuk Angka Kematian balita (AKB) mengalami penurunan dari angka 54 per 1000 kelahiran hidup menjadi 13 per 1000 kelahiran hidup.

“Masih perlu kerja keras dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4). Gizi buruk juga mengalami penurunan dari 21,6 persen menjadi 7,7 persen dan cakupan imunisasi meningkat dari 57,5 persen menjadi 67 persen,”ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes

Dikatakan, Pemprov Papua di era kepemimpinan “LUKMEN” mampu memberikan jaminan kesehatan orang asli Papua (OAP) misalnya pelayanan rujukan meningkat dari 80 persen menjadi 100 persen.

”Tahun 2016 ada 10 kabupaten yang memperoleh piagam penghargaan imunisasi dasar lengkap dari Kementerian Kesehatan dan Kabupaten Jayapura sukses dalam pemberian obat pencegahan massal 5 tahun menuju bebas Filariasis 2020,”katanya.

Menurutnya, capaian berikutnya adalah peningkatan pasien baru Tuberculosis (TB)yang diobati meningkat mulai dari 48 persen menjadi 100 persen.

Angka inseden malaria menurun dari 70 per 1000 menjadi 34 per 1000 dan cakupan temuan BTA positif menurun dari 2778 kasus menjadi 2050 kasus.

Selain itu, jumlah kasus Human Immuno Deficiency Virus (HIV) yang mengikuti Voluntary Counseling Test (VCT) mengalami peningkatan dari 3.713 kasus menjadi 4.155 kasus.

”Diperlukan upaya keras untuk meningkatkan cakupan pemberian obat ARV (Anti Retroviral-red). Selain itu, ditemukan kasus HIV sebanyak 26.973 (data Dinkes Papua per 31 Desember tahun 2016). Sedangkan untuk kasus positif malaria berdasarkan pemeriksaan laboratorium menurun dari 442.248 kasus menjadi 294.644 kasus,”sebutnya.

Untuk kasus postif malaria yang mendapat obat ACT juga menurun dari 142.306 kasus menjadi 100.410 kasus.

Kadinkes Aloysius menjelaskan, di era kepemimpinan LUKMEN maka Pemprov Papua telah berhasil memberikan pelayanan kesehatan kepada orang asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat (KPS) yang mana setiap orang asli Papua bisa mengakses pelayanan kesehatan secara gratis.

“Untuk KPA anggarannya mencapai Rp.300 milliar per tahun. KPS ini dimanfaatkan bagi layanan rujukan di seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, rumah sakit rujukan nasional terpilih, rumah sakit mitra, balai kesehatan milik gereja/LSM, rumah sakit regional wilayah adat dan lembaga penerbangan keagamaan,”bebernya.

Kadinkes Giay memastikan bahwa pihaknya telah mendistribusikan KPS ke 29 kabupaten/kota sebanyak 1.174.907 kartu. Dan jumlah OAP yang mendapat layanan KPS di tahun 2015-2016 sebanyak 2.070.392 orang.

Dengan mengusung misi menjangkau yang tidak terjangkau dan melayani yang tidak terlayani maka sejak tahun 2015, Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah menempatkan Satuan Tugas Kaki Telanjang (Satgas Kijang) yang telah ditempatkan 256 petugas dari 8 profesi kesehatan di seluruh kabupaten pegunungan/dataran tinggi pada 38 titik terpencil yang terisolir.

“Khusus untuk Satgas Kaki Telanjang ini merupakan keberhasilan pak Gubernur Lukas Enembe yang berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, yang berada di daerah terisolir yang belum pernah terjangkau sebelumnya,”ucapnya.

Ditambahkannya, Satgas Kaki Telanjang ini benar-benar melayani masyarakat di daerah terpencil dan mendapat perhatian dari masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama.

”Ada pendeta yang menyurat kami untuk meminta tenaga Satgas Kaki Telanjang yang ditempatkan di daerah mereka tidak boleh ditarik. Karena mereka telah mampu melayani masyarakat dengan baik,”imbuhnya lagi.

Lebih jauh diungkapkannya, program strategis dari Gubernur Papua yakni program 1000 hari kehidupan telah berjalan dengan baik. Bahan mendapat apresiasi dari masyarakat di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya maupun masyarakat Tolikara.

“Ketika kita melakukan pertemuan dengan masyarakat di Puskesmas Tingginambut dan masyarakat secara polos serta spontan mengucapkan terima kasih kepada pak Gubernur Papua, pak Lukas Enembe dan jajaran karena dalam kurang waktu 2 tahun terakhir ini semua program kesehatan telah menyentuh masyarakat di daerah pegunungan khususnya di Tingginambut,”tambahnya.

Aloyius menyebutkan bahwa program seribu hari kehidupan yang menjadi program unggulan dari program Gerbangmas Hasrat Papua yang telah menorehkan hasil.

”Sebelum ada program ini kan bayi yang dilahirkan kan berat badan rata-rata mencapai 1-2 kg. Bahkan ada yang meninggal namun dengan program Gerbangmas maka anak-anak yang dilahirkan bisa memiliki berat badan 2,8-3,9 kg dan tidak ada yang sakit. Ini program Gubernur Lukas Enembe yang menuai apresiasi dari masyarakat bahkan mereka mengharapkan program ini dipertahankan dan dilanjutkan,”katanya lagi.

Giay menjelaskan, prestasi berikutnya adalah keberadaan Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Provinsi Papua yang terakreditasi dan mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan.

“Balatkes Provinsi Papua ini menjadi satu-satunya Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan di Indonesia Timur yang telah terakreditasi. Hingga tahun 2016 jumlah peserta pelatihan di Balatkes sebanyak 2053 orang dan saat ini Balatkes menjadi pusat pelatihan tenaga kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan di Papua,”pungkasnya. (ama/rm)