Rapat strategis ini berlangsung intensif hingga larut malam dan diselenggarakan dalam suasana hangat dan interaktif. “Melalui waktu yang sangat pendek ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ucap Fatoni.

Dalam arahannya, Fatoni membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua. Di antaranya terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 6 Agustus mendatang, tata kelola keuangan dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PSN).

“Kegiatan prioritas Presiden dan Wakil Presiden atau kegiatan prioritas nasional, di antaranya adalah Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penyediaan 3 juta rumah layak huni, kemudian Sekolah Rakyat,” jelas Fatoni.

“Termasuk juga penanganan inflasi, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem dan juga pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Sekda, Suzana D. Wanggai menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Pj Gubernur Papua Agus Fatoni. Menurutnya, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni tidak kenal lelah dan memiliki semangat luar biasa dalam bekerja. “Bapak Pj Gubernur memiliki energi yang luar biasa, seperti baterai alkaline yang tidak pernah habis. Sejak dilantik, beliau terus bekerja tanpa henti,” ujarnya.

Suzana mengatakan sesaat setelah tiba di Papua, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni langsung menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam, dan Kajati. Tanpa jeda, malam harinya juga kembali menggelar rapat intensif bersama OPD untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan Papua.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kerja keras Bapak Pj Gubernur. Harapan kami, dengan kepemimpinan dan kinerja seperti ini, Papua akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya. (Dian)

Sekedar diketahui, pelantikan ini untuk keempat kalinya bagi Agus Fatoni menjabat sebagai Pj Gubernur di Indonesia. “Ini adalah tugas negara, dan saya akan berusaha melaksanakannya sebaik mungkin,” ujar Fatoni kepada wartawan usai pelantikan.

Fatoni menegaskan komitmennya untuk menjaga jalannya roda pemerintahan di Papua, khususnya dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua yang akan segera pada 6 Agustus mendatang. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh elemen masyarakat guna memastikan PSU berlangsung aman, lancar, dan sukses.

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat Papua, jajaran TNI/Polri, kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada, mari kita sukseskan PSU dan bersama-sama menjaga Papua tetap aman dan damai,” ucapnya.

Fatoni juga berpesan kepada ASN di lingkungan Pemprov Papua untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme. Ia mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis dan terus bekerja demi kepentingan masyarakat. Usai pelantikan, Fatoni menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertolak ke Jayapura untuk langsung memulai tugasnya sebagai Pj Gubernur. “Tidak ada waktu untuk santai. Kita langsung tancap gas,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal pengelolaan APBD Papua, menurutnya, program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan ditinjau ulang, dan anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang mendorong kesejahteraan rakyat “Kalau kita ingin Papua maju dan masyarakatnya sejahtera, maka indikator lainnya harus tercermin dalam penggunaan anggaran. Hal-hal yang tidak penting akan kita pending, dan kita akan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Fatoni.

Menanggapi potensi konflik dalam PSU, Fatoni menyatakan bahwa pihaknya telah mempelajari situasi dan menerima berbagai masukan dari banyak pihak. Namun, ia menyebut situasi keamanan Papua hingga saat ini masih terkendali. “Dalam arahan Pak Mendagri memang disampaikan ada potensi konflik. Tapi sejauh ini kita bersyukur, Papua tetap dalam keadaan aman dan damai. Mudah-mudahan ini terus terjaga,” pungkasnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Papua dipusatkan di halaman Mapolda Papua, Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (1/7). Upacara yang dirangkaikan dengan syukuran dihadiri langsung Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong, Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo bersama jajaran Forkopimda dari Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran Bhayangkara. Ia menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Papua, terlebih menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.

“Peran Polri sangat vital dalam menyukseskan pelaksanaan PSU Gubernur Papua. Kami pemerintah sudah kehabisan anggaran, maka peran pengamanan Polri dan dukungan TNI menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi ini,” ungkap Ramses.

Ramses juga menekankan bahwa kinerja Polri selama ini sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan. Ia menyebutkan masyarakat Papua kini semakin kritis, sehingga Polri harus terus meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada publik sesuai dengan nilai-nilai Tribrata. “Kami percaya, sesuai tema HUT Bhayangkara tahun ini, ‘Polri Untuk Masyarakat” maka Polri harus terus hadir dan bekerja dengan hati untuk menciptakan Papua yang damai dan maju,” tambah Ramses.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi sinergitas yang telah terjalin antara Pemprov Papua, TNI, dan Polri, yang dinilainya sebagai modal penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkelanjutan. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin memastikan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua.

“Keamanan sudah merupakan tugas utama kami. Menjelang PSU, kami terus melakukan pemantauan dan pengamanan secara menyeluruh. Polri siap mendukung penuh suksesnya pelaksanaan PSU,” tegasnya.

Perayaan Hari Bhayangkara ini menjadi momentum penting, semoga Polri terus menjadi garda terdepan dalam menjamin Kamtibmas yang kondusifitas ditengah masyarakat di wilayah Papua. (Dian)

JAYAPURA (PT) – Badan Pemeriksa Keuangan Rebuplik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (16/6).

Menurut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah VI, Laode Nusriadi bahwa ada empat kreteria utama dalam pemberian WTP atas pemeriksaan LKPJ Tahun 2024. “Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan.

Meski demikian kata Laode, hasil audit tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, BPK RI menemukan 188 temuan dan 347 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, terhitung 60 setelah penyerahan LKPJ. Hanya saja tekannya, catatan tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan.

“BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dokumen tersebut memuat 188 temuan dan 374 rekomendasi yang tertuang dalam 15 laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di provinsi dan kabupaten/kota selama 2024. “Jadi BPK juga memeriksa 96 laporan dana bantuan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” paparnya.

Namun, ia berharap, dokumen ini dapat menjadi rujukan pembinaan oleh Gubernur Papua kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. “Selain itu, dokumen ini juga dapat memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua,” terangnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, bahwa laporan ini bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan. Meskipun demikian ia berharap, laporan ini dapat menjadi sarana introspeksi dan evaluasi bersama.

“Saya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pembenahan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya tegas.

Sementara Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST. MM menegaskan, jika DPR Papua akan mengawal tindak lanjut laporan pemeriksaan ini, bahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam jangka waktu 60 hari. “Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah menjalankan arahan Penjabat Gubernur Papua secara sungguh-sungguh. Sebab dengan begitu, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Dian)

Ketua DPR Papua, Denny Bonai mengungkapkan bahwa DPR Papua dalam sepekan terakhir menerima banyak keluhan masyarakat mengenai seleksi tenaga kerja di rumah sakit tersebut.

“Dari 529 tenaga yang telah diterima, hanya sembilan orang yang merupakan OAP. Memang ini rumah sakit vertikal, tapi Papua adalah daerah Otsus. Jadi tetap harus ada afirmasi,” tegas Denny.

Ia menambahkan, kebijakan afirmatif tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. “Ini bukan sekadar imbauan, tapi kewajiban. Jangan sampai rumah sakit berdiri megah di atas tanah Papua, tetapi anak negeri hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.

DPR Papua, lanjut Denny, akan memanggil manajemen RSUP untuk meminta klarifikasi, sekaligus memastikan sisa formasi yang masih tersedia sekitar 200 posisi diprioritaskan bagi OAP. “Kita tidak bisa ubah hasil seleksi 529 orang yang sudah lolos. Tapi sisa formasinya harus untuk OAP,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, DPR Papua akan menggelar pertemuan resmi dengan manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta Kementerian Kesehatan untuk mendorong sistem rekrutmen yang lebih inklusif dan afirmatif. Lebih lanjut, Denny juga menyoroti pentingnya mengakui kualitas lulusan Universitas Cenderawasih (UNCEN), khususnya di bidang kedokteran.

“Jangan pesimis terhadap lulusan Papua. Banyak dari mereka yang ambil spesialis di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Kita harus beri ruang,” tuturnya.

Rencananya, Rumah Sakit Vertikal Papua akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 18 Juni 2025 mendatang. (Dian)

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengemukakan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Rabu (14/5). “Pimpinan OPD bisa turun langsung menjadi inspektur upacara setiap hari Senin di sekolah-sekolah. Melalui momen itu, mereka bisa memberikan pemahaman tentang nasionalisme, bahaya narkoba dan miras, serta mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban,” ujar Ramses.

Menurutnya, premanisme dapat berakar dari penyalahgunaan narkoba dan miras yang merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, edukasi dini dinilai penting sebagai langkah pencegahan. Ia menambahkan bahwa hasil laporan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menunjukkan keprihatinan terhadap banyaknya anak yang terindikasi mengonsumsi narkoba.

“Jika generasi muda sudah terdampak narkoba, maka potensi mereka melakukan tindakan anarkis dan masuk ke dalam lingkaran premanisme semakin besar. Ini yang harus kita cegah sejak dini,” tegasnya.

Pemprov Papua akan membahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan wacana tersebut bersama OPD terkait. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum, nasionalisme, dan ketahanan karakter bagi generasi muda Papua. (Dian)

Berikut sejumlah program usulan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dimana juga ada program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Pegunungan.
1. Pembangunan kantor pemerintahan
2. ⁠Percepatan pembangunan ruas jalan Wamena menuju Jayapura
3. ⁠Pembangunan rumah sakit rujukan
4. ⁠Perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Wamena
5. ⁠Pembangunan depo BBM Pertamina
6. ⁠Pembangunan sekolah terpadu berbasis asrama khusus Orang Asli Papua
7. ⁠Pembangunan balai latihan kerja khusus Orang Asli Papua
8. ⁠Pemasangan jaringan kabel optik dari Jayapura – Wamena.

“Delapan usulan program prioritas ini telah kami sampaikan pada Raker Pemda bersama BPP Otsus Se-Papua Raya. Tentunya ini bisa menjawab kebutuhan kami di Papua Pegunungan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Pj. Sekda Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D. Siep didepan raker tersebut.

Dijelaskan Sekda Wasuok, selain usulan program prioritas yang telah diutarakan, pihaknya juga memaparkan sebanyak 12 program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Terpilih, DR. Jhon Tabo – DR. Ones Pahabol.

1. Bantuan program misi dan keagamaan (beriman)
2. ⁠Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
3. ⁠Penyediaan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama
4. ⁠Memperbaiki jalan akses ke wilayah di Papua Pegunungan
5. ⁠Bangun keluarga Papua (Bangga Papua) program transfer langsung tunai bersyarat per KK
6. ⁠Lumbung pangan masyarakat
7. ⁠Pengembangan kapasitas pimpinan daerah (Legislatif dan Eksekutif) dalam pelaksanaan daerah otonomi baru
8. ⁠Pengembangan ekonomi kerakyatan
9. ⁠Program pemberdayaan kampung adat (Honai) atau kelembagaan adat
10. ⁠Pelayanan kesehatan ibu dan anak dan gizi
11. ⁠Reformasi birokrasi
12. ⁠Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kampung.

“Ada sebanyak 12 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang kami akan sinkronkan dan kami kolaborasikan,” imbuhnya.

Sekda menambahkan, selain semua program tersebut diatas, pihaknya juga menyampaikan perlu ada penerbangan khusus di Papua yang bisa melayani semua rakyat Papua dari Manokwari, Nabire, Biak, Jayapura, Wamena, Merauke. “Jadi pesawat ini melayani penerbangan berkeliling di Papua Raya ini,” tandasnya. (Dian)

Raker yang mengambil tema “Kolaborasi Percepatan Menuju Papua Sejahtera” dihadiri seluruh Kepala Daerah (Gubernur) Se-Tanah Papua dan beberapa pimpinan OPD terkait.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat membuka Raker tersebut mengatakan, Raker Pemda bersama BPP Se-Tanah Papua bertujuan untuk bagaimana semua pemangku kepentingan di Papua merumuskan agar rakyat Papua bisa sejahtera dan bagaimana kita berbicara supaya masalah di Papua bisa diselesaikan.

“Juga bagaimana orang Papua bisa mengejar ketertinggalan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Gubernur Nawipa menambahkan.

Diaikuinya, dengan kehadiran para Gubernur Se-Papua Raya ini dapat membawa semangat baru untuk bersama-sama mempercepat kemajuan tanah Papua. “Ini akan berkelanjutan sehingga diharapkan adanya kolaborasi dengan demikian terciptanya hasil yang benar-benar dirasakan rakyat,” jelas Gubernur Nawipa yg juga Ketua Asosiasi Gubernur Se-Papua Raya.

Sekedar diketahui, dalam raker ini seluruh Kepala Daerah akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dimasing-masing daerahnya khusus yang ditangani oleh otonomi khusus. Para kepala daerah menuangkan permasalahan yang dihadapi kemudian akan didiskusikan dan dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian akan disampaikan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. (Dian)

Pj. Gubernur Ramses Limbong menjelaskan bahwa KPU RI telah menetapkan tanggal tersebut untuk pelaksanaan PSU. Ia juga menegaskan bahwa KPU akan segera mengumumkan secara resmi tanggal tersebut kepada publik, meskipun kondisi fiskal Papua saat ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah pemekaran wilayah, ia menegaskan bahwa PSU tetap harus dilaksanakan dengan sukses.

“Saya sudah menegaskan kepada KPU bahwa meskipun anggaran terbatas, kita harus memastikan bahwa PSU ini berjalan dengan lancar,” ujar Ramses Limbong kepada wartawan usai pertemuan.

Ia juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan PSU, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran APBD dan APBN. Dalam upaya penghematan anggaran, Ramses menyarankan agar kegiatan yang tidak urgen atau penting, seperti rapat atau perjalanan dinas, dilakukan secara daring atau dengan memanfaatkan fasilitas kantor yang ada. “Kegiatan yang tidak penting cukup dilakukan di kantor atau dengan cara daring, tanpa perlu menyewa tempat di hotel,” jelasnya.

Selain itu, Ramses mengusulkan agar KPU memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti gudang milik pemerintah, untuk menyimpan logistik Pilkada, sehingga tidak perlu lagi menyewa gudang. Ia juga mengingatkan untuk melakukan efisiensi dalam honorarium petugas ad hoc, yang sebelumnya untuk enam bulan, kini bisa dipotong menjadi tiga bulan.

Gubernur Ramses juga menjelaskan bahwa usulan anggaran dari KPU Papua untuk PSU sebesar Rp 168 miliar. Namun, mengingat ada sisa anggaran Pilkada sebelumnya yang belum terpakai sebesar Rp 47 miliar, pihaknya akan melakukan review terhadap usulan anggaran tersebut. Selain itu, usulan anggaran dari Bawaslu Papua sebesar Rp 151 miliar, serta anggaran pengamanan dari Polda Papua dan TNI yang masing-masing sebesar Rp 29 miliar dan Rp 19 miliar, juga akan ditinjau lebih lanjut.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan terkait pengalokasian anggaran, Ramses mengungkapkan bahwa pemerintah Papua telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terbaik agar PSU tetap dapat dilaksanakan tanpa hambatan. “Dengan efisiensi anggaran yang maksimal, kami berharap PSU ini dapat berjalan sukses, aman, dan lancar,” tandasnya. (Dian)

“Mari saya mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan di delapan kabupaten agar tetap tenang dan menjaga keamanan di masing-masing daerahnya karena proses sedang berjalan di MK,” ungkap Gubernur Terpilih John Tabo lewat telepon selulernya, Minggu malam kemarin.

Diakunya, ada dua gugatan yang masuk di MK dimana salah satu gugatan telah ditolak oleh MK sedangkan satu gugatan dari pasangan Befa-Natan berlanjut dan sedang memasuki tahap pembuktian barang bukti. Oleh karena itu, John Tabo kembali mengajak sekaligus mengharapkan ketika ada isu atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu diharapkan masyarakat, simpatisan dan pendukungnya serta tim sukses tidak mudah terprovokasi.

“Saya minta semua tetap tenang karena saat ini kami sedang berjuang untuk keadilan dan tetap pada posisi kemenangan oleh rakyat Papua Pegunungan,” terangnya.

Ia berharap pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun delapan pemerintah kabupaten hingga TNI-Polri dan masyarakat harus bekerjasama untuk tetap menjaga keutuhan dan keamanan di Papua Pegunungan.

“Kita harus sama-sama menjaga dan menghormati proses gugatan yang sementara berjalan di MK. Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan kita menunggu keputusan kemenangan di MK,” pungkasnya. (Dian)