Cabup Elysa Auri yang maju bersama cawabup Anthonius A. marani tiba di TPS sekitar pukul 08.30 WIT dengan menggunakan roda empat. Cabup Elysa Auri beserta istri kompak mengenakan atasan berwarna putih polos.

Usai mencoblos Cabup Elysa Auri bergerak memantau proses pencoblosan di sejumlah TPS didampingi Cawabup Anthonius Marani yang bergabung usai mencoblos TPS 03 Maniwak, Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sebelumnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada setempat sebanyak 27.695 orang.

Jumlah tersebut terdiri atas 14.125 pemilih laki-laki dan 13.570 perempuan. Tersebar pada 102 TPS di 76 kampung (desa) pada 13 distrik (kecamatan). (Dian)

Dalam siarannya, Satgas Yonif 512/QY memperkenalkan diri kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari Kodam V/Brawijaya yang memiliki Sesanti Bhirawa Anoraga, yang berarti Gagah Perkasa Namun Rendah Hati, dimana hal tersebut menjadi pedoman bagi Satgas 512/QY untuk selalu tampil sebagai prajurit profesional yang gagah perkasa, berwawasan kebangsaan, dicintai dan dibanggakan rakyat namun tetap rendah hati.

Satgas Yonif 512/QY hadir dengan semangat baru untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Papua selama menjalankan tugas di wilayah Papua perbatasan RI-PNG sektor utara. Satgas Yonif 512/QY akan bertugas tepatnya di Sektor Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Keerom selama satu tahun kedepan. Satgas ini menggantikan Satgas Yonif 310/KK dari Kodam III/Siliwangi yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Letda Chk Satria Yudha Pamungkas, SH menyampaikan bahwa Satgas Yonif 512/QY siap bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah setempat guna mendukung terciptanya keamanan, ketertiban serta pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua perbatasan RI-PNG Sektor utara.

“Kami hadir untuk melanjutkan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta mempererat hubungan baik dengan masyarakat Papua. Kami berharap bisa berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif serta menjalin kerjasama yang erat dengan semua pihak,” ujar Letda Chk Satria Yudha Pamungkas dalam siarannya.

Dengan bekal disiplin, semangat dan dedikasi tinggi, Satgas Yonif 512/QY siap menjalankan tugasnya selama satu tahun ke depan demi terwujudnya rasa aman bagi Masyarakat Papua Perbatasan RI-PNG sektor utara. (Dian)

“Penyaluran bansos bagi masyarakat Mapia bukan sekedar bentuk perlindungan sosial, tapi juga salah satu upaya untuk merawat kedaulatan di pulau-pulau terdepan. Sebab hilangnya pulau terdepan bukan sekedar kehilangan wilayah, tapi juga berdampak pada bergesernya batas teritori wilayah Indonesia secara siginifikan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo dalam rilisnya yang diterima Papua Today.com, Kamis (14/9).

Abraham mengatakan kehadiran tim Kantor Staf Presiden di pulau Mapia untuk memastikan program perlindungan sosial bagi masyarakat di pulau terdepan benar-benar berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Memang tidak mudah karena pulau-pulau terdepan terletak di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Tapi harus dilakukan. Sebab sudah menjadi amanat Presiden Jokowi bahwa program perlindungan sosial tidak hanya dirasakan yang di Jawa saja, tapi untuk semua,” tegas Abraham.

Abraham melihat masyarakat Mapia telah merasakan manfaat program sosial pemerintah, baik dalam bentuk bansos maupun pemberdayaan. Ia mencontohkan penyaluran bantuan berupa alat pompa dan penyimpanan air membuat masyarakat tidak lagi kesulitan air tawar.

“Seluruh rumah di sini juga sudah bisa merasakan penerangan lampu tenaga surya yang sebelumnya masih menggunakan lampu minyak,” sebut Abraham.

“Contoh lain, bantuan berupa mesin pembuatan minyak goreng kelapa membuat masyarakat sudah tidak perlu berhari-hari berlayar untuk mendapatkan minyak goreng sawit,” tambahnya.

Meski demikian, menurut Abraham, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mapia, terutama terkait dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Salah satunya ketersediaan akses untuk lulusan Sekolah Dasar (SD).

“Di kepulauan ini tidak ada SMP. Jarak terdekat di kota Biak yang harus ditempuh sekitar 19 jam untuk sekali perjalanan laut. KSP akan membahas ini dengan pihak terkait,” pungkasnya. (Dian)

Editor : Ronald

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Merauke, Hari Chandra mengatakan, rokok yang disita tidak menggunakan pita cukai dan tidak sesuai peruntukan. Dimana sesuai UU No 39 tahun 2007 tentang cukai dalam pasal 29 melarang penjualan rokok yang tidak dilunasi cukainya, sementara pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai rokok, sehingga jika ada rokok yang dijual tanpa pita cukai maka penjualannya adalah melanggar hukum.

Selain dilakukan penyitaan, sanksi lainnya juga menanti bagi pedagang yang nekat menjual Rokok Ilegal. Tidak hanya sanksi denda, pedagang menjual rokok ilegal tanpa cukai juga diancam hukuman 5 tahun penjara.

“Rokok yang disita tidak menggunakan pita cukai dan tidak sesuai peruntukan. Ada yang menggunakan pita cukai bekas, dan ketidaksesuaian jumlah batang rokok,” ungkap Hari didampingi Totok Sugiyarto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dalam rilisnya kepada wartawan, Selasa, (12/9) di Merauke.

Diakui, pada beberapa pedagang toko maupun kios yang berada di Merauke masih menjual rokok ilegal kepada konsumen dan ditemukan saat petugas Bea Cukai melakukan operasi rutin.

“Dari Januari sampai sekarang sudah ada beberapa penindakan yang kami lakukan di antaranya kami sita 4.080 batang rokok dari para pedagang. Selanjutnya akan kami musnahkan,” terang Hari.

Dikatakan, tujuan penertiban rokok ilegal ini agar tidak ada lagi peredaran rokok ilegal, dan beredar hanya rokok legal yang patuh terhadap ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya bermuara pada penerimaan negara.

“Kalau ilegal dibiarkan, maka rokok legal tidak laku terjual dan pabrik rokok legal akan terancam tutup, selanjutnya berpengaruh pada keberlangsungan dan juga penerimaan negara. Kurang lebih penerimaan negara hampir 30 persen dari cukai,” imbuhnya.

Tak lupa ia mengimbau para pedagang menjual rokok yang legal, demi kelancaran dari usaha yang digeluti. Begitupun konsumen rokok untuk membeli rokoh dengan bandrol cukai.

Sementara Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Totok Sugiyarto menginformasikan bahwa saat ini semua pelayanan di Kantor Bea Cukai Merauke tidak dipungut biaya.

Jika nanti ada yang meminta atau menerima suap bisa dilaporkan ke Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SIPUMA. SIPUMA adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh unit Kepatuhan Internal dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengaduan juga bisa melalui WISE (Whistle Blowing System) yang merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Dian)

Editor : Ronald

Permintaan itu disampaikan Dr. Abisay Kogoya,S.Pd, M.Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Pegunungan, saat rapat Koordinasi, Konsultasi Usulan tambahan Kuota BBM dan SPBU, di Kantor BPH Migas, pekan ini, Selasa 5 September 2023, di Kantor BPH Migas Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran BPH Migas, Kadisnakertrans ESDM Abisay Kogoya menyebutkan pendirian SPBU,APMS dan penambahan kuota BBM, sangat penting untuk mendukung program BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Kogoya mengatakan hingga kini SPBU di Provinsi Papua Tengah masih terbatas dan masih terkonsetrasi di SPBU Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Oleh karenanya, BPH Migas dan Pertamina hendaknya menambah kuota dan memberi ijin pendirian SPBU dan APMS di 8 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny jaya, dan Kabupaten Nduga serta Kabupaten Jayawijaya.

“Penambahan kuota BBM dan SPBU, APMS di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sangat penting untuk mewujudkan Satu Harga BBM sebagaimana yang dicanangkan bapak Presiden Joko Widodo melalui program Satu Harga BBM,” ungkap Abisay Kogoya kepada wartawan, Sabtu, (9/9/).

Ia juga meminta pengawasan dan pengontrolan distribusi BBM di wilayah Provinsi Papua Pegunungan perlu ditingkatkan. Kolaborasinya melibatkan Pemprov Papua Tengah, BPH Migas, Pertamina, masyarakat dan aparat kepolisian.

“Semuanya dilakukan agar ada penurunan Harga sebagaimana cita-cita bapak Presiden melalui BBM satu Harga. Karena hingga saat ini harga masih belum seluruhnya stabil di Papua Pegunungan,” terangnya.

Dalam pertemuan itu delegasi Pemprov Papua Pegunungan diwakili Kepala Disnakertrans ESDM Papua Pegunungan, Dr. Abisay Kogoya,S.Pd, M.Si, Plt. Kepala Bidang ESDM Yohanes Penius Lani, S.Kom, Tim Ahli Universitas Cenderawasih Albert E.S. Ambrauw, ST, M.SC dan akademisi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura(USTJ ) Marcelino M.Yonas, ST.Meng didampingi sejumlah staf.

Presiden Joko Widodo mencanangkan program ‘Satu Harga Bahan Bakar Minyak’ (BBM) di Papua sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, 18 Oktober 2016 lalu.

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan kebijakan BBM satu harga di Papua merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50 ribu per liter, ada yang Rp 60 ribu per liter, sampai Rp 100 ribu per liter. Bayangkan,” ungkap Presiden ketika itu.

Presiden Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

Sebagaimana dilaporkan Dirut Pertamina, bila kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar Rp 800 miliar. Meski demikian, Presiden Jokowi bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satu solusinya ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

“Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp 6.450 per liter untuk premium,” tegas Presiden Jokowi. (Dian)

Editor : Ronald

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Direktur dan EVP Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk. Acara ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Tengah, tetapi juga mencerminkan tekad PTFI untuk aktif berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah secara keseluruhan.

Direktur dan EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas PTFI dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Papua Tengah.

“PTFI telah aktif berkolaborasi dengan berbagai instansi teknis terkait di Papua Tengah. Mereka telah mengirim tim ke provinsi tersebut setelah undangan dari Kepala Dinas Kesehatan dan telah menerima dokumen terkait program penurunan stunting. Di tingkat kabupaten, PTFI juga telah melakukan pembicaraan dengan dinas teknis untuk mengevaluasi cara terbaik dalam mendukung upaya tersebut,” ungkap Claus dalam rilisnya kepada Papua Today.com, Jumat malam.

Lebih lanjut, PTFI dalam menjalankan kegiatan sosial dan operasional akan terus bersinergi bersama pemerintah dan masyarakat Papua sejalan dengan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Diakuinya, bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat Papua Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bersama keluarga, serta menjaga stabilitas gizi bagi masyarakat setempat. Dimana sebelumnya Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, terdapat sekitar 1.000 kasus stunting di Provinsi Papua Tengah, meskipun terdapat dua kabupaten yang belum melaporkan data stunting.

Menurut Claus, kini stunting tidak lagi dipandang sebagai masalah fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan air bersih dan bahkan berperan dalam upaya pemberantasan malaria. Oleh karena itu, PTFI mendukung penyediaan air bersih di wilayah Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari upaya penurunan angka stunting.

Selain itu, PTFI juga bekerja di tingkat kabupaten untuk mendeteksi ibu-ibu hamil secara dini dan memberikan intervensi yang tepat waktu guna mencegah dampak buruk dari malaria pada janin.

Disela-sela kunjungan kerja di Timika, Dr. Ribka Haluk, atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan tulus menyambut penerimaan bantuan ini dan menyampaikan terima kasih atas semua komitmen dan dukungan PTFI dalam berbagai bentuk terhadap pemerintah.

“Dalam rangka menindaklanjuti program-program prioritas di Papua Tengah, kami telah membentuk empat Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggung jawab atas berbagai aspek penting. Terdapat Satgas Stunting, Satgas Kemiskinan Ekstrim, Satgas Inflasi, dan Satgas Pengangguran. Diharapkan keempat Satgas ini dapat bekerja sama dengan pihak swasta seperti PTFI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk saat ini Satgas Stunting,” ujar Ribka.

Dalam rangka program penurunan stunting, PTFI telah mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar dalam bentuk paket bahan makanan dan dana-dana pendukung lain. Tercatat sebanyak 6.000 paket yang telah disiapkan oleh PTFI, di mana sebanyak 3.000 paket telah diberikan pada Juli lalu, saat kunjungan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ke Mimika. 3.000 paket sisanya PTFI berikan ke Pj Gubernur Papua Tengah untuk mengatasi kasus stunting. Ini adalah bukti nyata dari komitmen PTFI untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dian)

Editor : Ronald

Perwakilan Pemprov Papua Pegunungan diwakili Kepala Disnakertrans ESDM Papua Pegunungan, Dr. Abisay Kogoya,S.Pd, M.Si, Plt. Kepala Bidang ESDM Yohanes Penius Lani, S.Kom, Tim Ahli Universitas Cenderawasih, Albert E.S. Ambrauw, ST, M.SC dan akademisi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura(USTJ ) Marcelino M.Yonas, ST.Meng didampingi sejumlah staf.

Kepala Disnakertrans ESDM Papua Pegunungan, Dr. Abisay Kogoya menyampaikan koordinasi dan konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapat kepastian data terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) termasuk komoditas mineral non logam, batuan. “Dan juga SIPB dan IPR di Papua Pegunungan,” ungkap Abisay Kogoya dalam rilisnya yang diterima PapuaToday.com.

Kata Kadisnakertrans Kogoya, dengan ditetapkannya Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), maka validasi data tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) perlu dikordinasikan dengan Kementerian ESDM agar pemerintah daerah memiliki data yang valid dalam mengawasi maupun menopang kegiatan tambang mineral non logam.

“Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian ESDM untuk berkoordinasi tentang program kerja dan memvalidasi data WIUP, SIPB dan IPR untuk komoditas mineral dan batuan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM secara resmi mengambil alih semua perizinan pertambangan dari pemerintah provinsi. Namun kini sejumlah kewenangan telah didelegasikan ke daerah.

Pendelegasian kewenangan ini sesuai dengan pasal 35 ayat 4 UU Minerba No 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan kepada Pemda antara lain Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan(SIPB). (Dian)

Editor : Ronald

Asisten I Sekda Kabupaten Yalimo, Didimus Wandik, S.Pd, M.Si mewakili Bupati Yalimo mengatakan seleksi ini terbuka untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan secara golongan dan kepangkatan.

Menurut Wandik, seleksi atau lelang terbuka JPT dilingkungan Pemkab Yalimo untuk 13 jabatan pratama. Sedangkan Job Fit atau uji kompetensi untuk mengisi 2 jabatan.

Proses seleksi dan uji kompetensi diselenggarakan Pemkab Yalimo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

“Proses seleksi dipusatkan dan dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IX Jayapura,” jelas Wandik didampingi Kepala BKPSDM, Thimeus Walilo, S.Sos dan Dr. Yosefina Marijke Watofa dari Fakultas Kedokteran Uncen di Jayapura, Jumat (6/8).

Terdapat 13 Jabatan yang dilelang yakni, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangungan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Kemudian Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan Job Fit digelar untuk mengisi dua jabatan yakni dua jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Kepala Dinas Perhubungan.

Wandik menambahkan serangkaian seleksi bagi 13 jabatan PJT telah dilakukan dimulai dari pendaftaran seleksi administrasi, hingga tes psikotes. Sedangkan tes tertulis dan wawancara dilaksanakan Sabtu 5 Agustus 2023 dan wawancara pada tanggal 7 Agustus 2023.

“Tes Psikotes edilaksanakan hari Kamis 03 Agustus 2023. Sedangkan Penulisan Makalah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023. Kemudian Wawancara akan dilaksanakan pada hari Senin. Seluruh proses seleksi bertempat dikantor BKN Regional IX Jayapura,” pungkasnya. (Dian)

Editor : Ronald

Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan Untag Semarang dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua. Dimana Pemprov Papua Pegunungan akan mengirim putra-putri asli Papua untuk mengenyam pendidikan di Untag Semarang.

“Kami akan mengirim anak-anak dari delapan kabupaten yang ada di wilayah Papua Pegunungan untuk kuliah di Untag yang dikoordinir langsung melalui Dinas Pendidikan,” ungkap Gubernur Kodomo didampingi Kepala Biro Umum Provinsi Papua Pengunungan, Darmanto dalam rilisnya yang diterima Papua Today belum lama ini.

Gubernur Kodomo mengatakan, kerjasama pendidikan ini merupakan bagian dari upaya dan langkah kongkrit Pemprov Papua Pegunungan mencetak generasi emas Papua yang handal dan siap berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan.

“Seluruh pembiayaan program kerjasama dengan Untag ini ditanggung Pemprov Papua Pegunungan. Seluruh kebutuhan anak-anak kita yang dikirim dan kuliah di Untag ditanggung pemerintah, mulai dari biaya kuliah, biaya penginapan dan biaya lainnya,” katanya.

Kata Kodomo, menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi maka Pemprov Papua Pegunungan wajib menyiapkan SDM Papua yang mumpuni sehingga di masa depan, anak-anak Papua dapat membangun daerahnya.

“Tantangan globalisasi maka kita pemerintah diwajibkan menyiapkan SDM yang berkualitas. Maka saya selaku Gubernur mengambil keputusan untuk membiayai anak-anak Papua Pegunungan di berbagai universitas. Salah satunya di Untag Semarang,” tegasnya.

Sementara Rektor Untag, Prof. Drs. Suparno, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pengunungan atas kerjasama pendidikan dan pengembangan SDM.

“Kami dengan senang hati dan siap membina, mendidik mahasiswa asal Papua Pengunungan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kami sudah menyiapkan program dan jurusan bagi putra-putri Papua Pegunungan,”bilangnya.

Suparno mengatakan, Untag ditopang tenaga dosen profesional sehingga lulusan-lulusannya mampu berdikari dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Bahkan sebagian pejabat di pemerintah pusat menyelesaikan studinya di Untag.

“Kami memiliki dosen profesional dan Untag sudah bekerjasama dengan kementerian pendidikan dalam mencetak SDM handal. Alumni dari sini banyak yang dipakai negara dan mengabdi di berbagai kementerian,” akunya.

Profesor Suparno optimis mahasiswa Papua yang kuliah di Untag bakal memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dan mampu mengimplementasikannya ditengah-tengah masyarakat.

“Khusus untuk Papua kita siapkan metode khusus yakni anak-anak kita dari Papua bakal diberikan kesempatan praktek yang lebih luas. Sehingga kemampuannya bisa langsung meningkat dan mudah beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini,” tandasnya. (Dian)

Editor : Ronald

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Setda Kabupaten Yalimo, Yacobus Yadlel Mabel, S.STP, M.Si didampingi Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar P. Sormin, S.Kom, MMSI, Senin (22/5) di aula Kantor BKN Jayapura.

Asisten II Yalimo mengatakan, sosialisasi ini mengikutsertakan pegawai pengelola layanan kepegawaian dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Yalimo. Dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pengelola kepegawaian dalam pelayanan kepegawaian diantaranya urusan kepangkatan pegawai, mutasi, pengangkatan pegawai dan layanan pensiun.

“Hari ini Pemda Yalimo bekerjasama dengan Kantor BKN Jayapura menggelar sosialisasi dalam rangka sosialisasi kapasitas dan pengetahuan aparatur pengelola kepegawaian yang melibatkan seluruh OPD di Kabupaten Yalimo,” jelas Asisten Yakobus Mabel dalam rilisnya yang diterima Papua Today.

Ia mengatakan dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi saat ini, maka seluruh layanan kepegawaian berbasis digital sehingga para pengelola kepegawaian di Kabupaten Yalimo diwajibkan memahami dan mengetahui sistim layanan tersebut yakni Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

“Karena saat ini kita memasuki era digitalisasi dan sistim layanannya meggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), maka seluruh pegawai pengelola kepegawaian aparatur di Yalimo diwajibkan untuk memahami sistim tersebut sehingga mampu mengoperasikannya dalam rangka pelayanan kepegawaian,” kata Mabel.

Asisten Yakobus Mabel juga berharap sosialisasi dapat diikuti dengan baik oleh para peserta sehingga nanti setelah balik Yalimo dapat mengimplemetasikan system tersebut pelayanan kepada seluruh pegawai yang berada di kabupaten tersebut.

Sementata itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura,Sabar P. Sormin menjelaskan, sosialisasi administrasi kepegawaian ini diperlukan untuk memastikan seluruh pelayanan kepegawaian berjalan sesuai norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku saat ini.

“Sosialisasi ini penting bagi pengelola kepegawaian agar mereka memahami prosedur setiap urusan kepegawaian. Oleh karena itu, atas kerjasama Pemerintah Yalimo dan BKN, hari ini digelar Sosialisasi Administrasi Pelayanan Bidang Kepegawaian,” ujarnya.

Kepala BKN menambahkan bahwa setiap pengelola kepegawaian pemerintah harus memahami dengan baik prosedur dan standar pelayanan kepegawaian diantaranya urusan kepangkatan pegawai, mutasi pegawai, pengangkatan dan penerimaan pegawai serta pelayanan pensiun pegawai.

“Urusan administrasi kepegawaian kepawan terdiri dari kepangkatan, mutasi, kepangkatan dan urusan pensiun. Urusan dan layanan-layanan ada mekanisme dan prosedur yang harus dipahami setiap pegawai pengelola layanan kepegawaian pada setiap instansi baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Papua,”jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia, Yohanes Penius Lani, S.Kom yang juga Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi ASN Pada BKPSDM Kabupaten Yalimo mengatakan bahwa sosialisasi tersebut berlangsung selama dua hari mulai 22-23 Mei 2023 dan diikuti kurang lebih 75 pegawai pengelola layanan kepegawaian dari seluruh OPD Kabupaten Yalimo. (nald)

Editor : Ronald