Pemerintah Provinsi secara rutin menggelar rapat evaluasi setiap minggu untuk memantau progres realisasi. Dari hasil evaluasi sementara, salah satu perangkat daerah dengan capaian tertinggi adalah Kesbangpol yang sudah mencapai 86 persen. Fatoni menjelaskan, kegiatan atau program yang sulit dilaksanakan akan segera dilakukan refocusing maupun pergeseran anggaran. Tak hanya itu, langkah efisiensi juga terus dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kegiatan-kegiatan apa saja yang susah atau sulit dilaksanakan tentu kita akan refocusing, kita akan lakukan pergeseran. Termasuk anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa percepatan serapan anggaran tidak hanya sebatas memenuhi target angka, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita terus maksimalkan realisasi anggaran tapi juga tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi harus ada dampaknya ke masyarakat. Jadi anggaran itu bukan hanya terserap, tetapi harus ada dampaknya,” tegasnya.

Fatoni menekankan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara tertib, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, semuanya wajib sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya sering sampaikan kepada teman-teman di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk terus bekerja keras, kita di Papua ini harus bekerja keras agar hasilnya bisa lebih maksimal lagi,” ucap Fatoni.

“Dan juga yang paling penting juga kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan kita bertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya. (Dian)

“Kita bersyukur inflasi di Provinsi Papua cukup baik, dimana untuk year-on-year-nya 0,4% dan kemudian month to monthnya minus 0,93%, artinya deflasi. Ini cukup baik, oleh karena itu kita berusaha bersama-sama untuk bisa tetap menjaga inflasi agar tetap terkendali,” ucap Fatoni.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak Se-Provinsi Papua yang tersebar di 18 distrik dan merupakan bagian dari program nasional yang juga dilakukan di seluruh Indonesia. “Kita disitu laksanakan gerakan pangan murah dan ini akan kita laksanakan secara rutin nanti di Provinsi Papua. Gerakan Pangan Murah ini juga serentak di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di Papua tetapi juga di seluruh Indonesia,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni bersama jajaran juga telah melakukan pengecekan langsung ke gudang Bulog, gudang swasta, dan pasar-pasar ritel. Dari hasil pantauan, stok beras di Papua dipastikan aman untuk empat bulan ke depan, sementara itu harga beras masih stabil dan belum ada kenaikan signifikan. “Kami datang ke bulog, kemudian ke gudang-gudang swasta dan juga ke pasar-pasar ritel, menunjukkan bahwa di Papua stok untuk beras 4 bulan ke depan kondisinya aman dan harga beras masih cukup terkendali, belum ada kenaikan yang signifikan,” jelas Fatoni.

“Kita bersyukur karena stoknya masih ada sehingga dijualnya dengan harga yang masih harga lama. Kalau stoknya ini masih bisa terjaga, mudah-mudahan harga juga bisa terkendali,” sambungnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, deflasi Papua pada Agustus dipengaruhi oleh turunnya harga angkutan udara, ikan tuna, tomat, ikan bumat, serta beberapa buah-buahan. Namun, sejumlah komoditas lain masih memberikan andil inflasi, seperti beras, angkutan laut, bawang merah, sirih, dan cabai rawit. Selain langkah-langkah di atas, Fatoni menyebut pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengendalikan inflasi, di antaranya menjaga ketersediaan stok bahan pokok di pasar, menyelenggarakan pasar murah dan gerakan pangan murah secara rutin serta memberikan subsidi angkutan untuk menekan biaya distribusi.

Tak hanya itu, kerja sama antar daerah juga dilakukan untuk menjamin pasokan bahan pokok. Pemerintah Provinsi juga terus mendorong gerakan menanam pangan, khususnya cabai, baik di kebun maupun pekarangan masyarakat serta memberikan dukungan bagi petani berupa benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. “Dengan stok yang cukup, harga stabil, dan langkah-langkah pengendalian yang konsisten, kita optimis kondisi inflasi di Papua akan tetap aman,” pungkas Fatoni. (Dian)

“Dan upaya ini terus kita lakukan, kita terus koordinasi, kita terus komunikasi dengan berbagai elemen termasuk mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat yang lain untuk bisa bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman, damai dan harmoni,” sambungnya.

Senada dengan Fatoni, Ketua MRP Nerlince Manuar bersama tokoh agama, tokoh adat juga tokoh masyarakat bersama-sama menyerukan pesan damai dan harmoni dari Provinsi Papua. Seruan damai tersebut ditujukan kepada pimpinan lembaga keagamaan, masyarakat lintas profesi, pemerintah dan aparat penegak hukum, seluruh masyarakat di Papua dan kelompok yang merencanakan aksi di Papua.

Berikut bunyi dari seruan damai tersebut :

1. Pimpinan lembaga keagamaan dari level nasional sampai terkecil kiranya hidup takut akan Tuhan, kiranya menyampaikan pesan kesejukan tentang kebersamaan, persatuan yang perlu dijaga sebagai umat tuhan dan warga negara yang baik
2. Untuk masyarakat di berbagai profesi, sosial, budaya, keagamaan dan organisasi kemahasiswaan untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan provokasi atau terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis yang brutal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, kerugian materiil, korban nyawa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
3. Kelompok yang merencanakan aksi di Papua untuk menyadari bahwa tanah Papua merupakan tanah damai yang telah diberkati oleh kedua hamba Tuhan, rasul, oto dan kristen pada tahun 1855 sehingga jangan dikotori oleh aksi-aksi yang merusak citra dan kemuliaan Tuhan di tanah Papua
4. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan persuasif, humanis dan dialogis dengan kelompok masyarakat yang melakukan aksi-aksinya sehingga terjadi hubungan yang harmonis, yang saling percaya untuk menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan
5. Seluruh masyarakat, terutama yang mendiami Provinsi Papua untuk berdoa dan berpuasa bagi Indonesia dan tanah Papua agar terjadi pemulihan, kedamaian dan harmoni dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saling menerima, saling menghargai dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
6. Semua masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks dan menjaga ucapan serta pernyataan di media sosial agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. (Dian)

Stok ketersediaan beras di Gudang Bulog sendiri mencapai 10.000 ton dan stok tersebut juga tersebar di Gudang Bulog Biak dan Gudang Bulog Yapen. Selain meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog, Fatoni juga meninjau harga yang ada di retail. Dari hasil tinjauannya didapati harga beras di pasaran masih cenderung stabil.

“Dari pantauan harga yang ada di lapangan, harga masih stabil. Di beberapa tempat lain ada kenaikan mulai dari 2 ribu – 3 ribu, namun di tempat yang kami kunjungi tadi masih tetap harganya karena masih ada stok lama,” beber Fatoni.

“Jadi diharapkan ini nanti stok bisa terus mengalir dari pasar ke daerah-daerah yang ada di Papua,” sambungnya.

Terakhir, Fatoni juga meninjau gudang beras milik swasta, yaitu Gudang Irian Jaya Sehat yang berlokasi di Entrop, Jayapura, Papua. Dari hasil tinjauannya, gudang tersebut memiliki stok sebesar 375 ton. “Jadi tugas kami di pemerintah, baik itu di bulog dan OPD-OPD bekerjasama dengan pihak lain termasuk swasta untuk memperlancar stok lain yang ada di gudang, termasuk juga yang ada di retail dan penjual,” tandasnya. (Dian)

Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan tongkat estafet kepemimpinan yang membawa tanggung jawab besar bagi pemuda Kristen Papua untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, gereja, dan bangsa “Hari ini kita tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi kita mengangkat gagasan, karya, dan pelayanan untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan. Pemuda Kristen Indonesia harus tampil sebagai generasi penerus yang menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi motor inovasi dan transformasi,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan bahwa GAMKI, sebagai organisasi pemuda Kristen yang lahir dari semangat nasionalisme memiliki peran strategis dalam membina kader muda, memperkuat persatuan, serta melahirkan pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kemajuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengapresiasi kepada pengurus GAMKI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya. Dirinya juga memberikan pesan kepada pengurus baru periode 2025–2028 agar terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Papua, terutama pada bidang peningkatan kualitas SDM, penguatan toleransi, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Fatoni mendorong GAMKI untuk berperan aktif dalam pelatihan kepemudaan, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan wirausaha dan UMKM pemuda. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan produktivitas dan kemandirian. “Pelantikan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh pengurus GAMKI yang baru dilantik untuk menjaga kekompakan, memperluas kolaborasi, serta terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat Papua,” jelas Fatoni.

“Dengan iman yang teguh, wawasan kebangsaan yang kokoh, dan semangat kerja yang tinggi, saya yakin GAMKI Papua akan memberikan kontribusi nyata bagi Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” sambungnya. (Dian)

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni selaku inspektur upacara HUT RI ke-80 merasa bersyukur telah dianugerahkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Dan di Papua bisa menikmati kemerdekaan itu dan kita peringati dengan suka cita,” ucap Fatoni.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan guna memperingati Hari Kemerdekaan, di antaranya mengikuti perlombaan-perlombaaan, kegiatan-kegiatan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. Fatoni berpesan kepada masyarakat agar menjaga iklim kondusif, menjunjung toleransi, aman dan damai yang selama ini telah tercipta.

“Ini tetap kita pertahankan bersama, kita jaga bersama, kita rawat bersama karena ini modal kita melaksanakan pembangunan dan juga untuk mensejahterakan masyarakat kita,” ungkap Fatoni.

Pelaksanaan pengibaran sang Merah Putih dilakukan oleh putra/putri terbaik Papua yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka dikukuhkan langsung oleh Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni pada Sabtu (16/8) kemarin. (Dian)

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan para Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua, Kamis (10/7) di Kantor Gubernur Papua.

Mulyadin Malik menjelaskan bahwa dari target nasional pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, hingga saat ini baru terbentuk 77 ribu lebih koperasi. Ia berharap Papua dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kekurangan tersebut. “Dari 7.361 kampung dan kelurahan yang ada di Tanah Papua, termasuk 999 kampung di Provinsi Papua, kami berharap 80 persen dapat membentuk Koperasi Merah Putih. Ini kontribusi penting bagi pemenuhan target nasional,” ujar Mulyadin.

Mulyadin mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi di beberapa provinsi baru di tanah Papua masih tergolong rendah. Misalnya, di Provinsi Papua Pegunungan, baru terbentuk delapan koperasi berbadan hukum dari ribuan kampung yang ada. “Waktunya tinggal sekitar satu pekan, tetapi kami tetap optimis target 80 ribu koperasi secara nasional bisa dicapai. Untuk itu, kami sudah membuka posko di Jayapura dan Sorong guna mempercepat koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya progres di Kabupaten Mamberamo Raya, meski telah melaksanakan musyawarah kampung. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada proses legalitas yang belum selesai, khususnya dalam pengurusan dokumen ke notaris dan pengunggahan ke aplikasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami memahami tantangan di Papua, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan jaringan internet. Namun kami yakin, Papua mampu menutupi kekurangan kuota nasional tersebut,” ungkapnya.

Sebagai bentuk afirmasi untuk wilayah Papua, pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus dalam proses pembentukan koperasi. Dimana, pengurus koperasi di kampung diperbolehkan memberikan kuasa kepada kepala koperasi atau kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk mengurus proses badan hukum ke notaris. “Ini strategi percepatan yang telah disepakati. Dengan pendampingan dari Kemendes dan dinas terkait, kami optimis pembentukan koperasi Merah Putih di Tanah Papua segera rampung,” pungkas Mulyadin. (Dian)

Fatoni menyampaikan sejumlah arahan strategis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap kelancaran PSU. Salah satunya adalah guna mengantisipasi kerumunan, maka debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming. “Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur darimana saja, termasuk dari rumah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan menjaga netralitas penyelenggara,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terkait pelaksanaan PSU. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 6 Agustus mendatang “Masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov,” kata Fatoni.

Fatoni juga memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU. Dirinya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU. Lebih lanjut, Fatoni menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya. Ia juga mendorong agar segera digelar Deklarasi Pilkada Damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.

“Saya mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Ini penting sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan PSU di Papua,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Papua Diana D. Simbiak menjelaskan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU. Kesiapan itu mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) – Badan Pemeriksa Keuangan Rebuplik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (16/6).

Menurut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah VI, Laode Nusriadi bahwa ada empat kreteria utama dalam pemberian WTP atas pemeriksaan LKPJ Tahun 2024. “Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan.

Meski demikian kata Laode, hasil audit tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, BPK RI menemukan 188 temuan dan 347 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, terhitung 60 setelah penyerahan LKPJ. Hanya saja tekannya, catatan tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan.

“BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dokumen tersebut memuat 188 temuan dan 374 rekomendasi yang tertuang dalam 15 laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di provinsi dan kabupaten/kota selama 2024. “Jadi BPK juga memeriksa 96 laporan dana bantuan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” paparnya.

Namun, ia berharap, dokumen ini dapat menjadi rujukan pembinaan oleh Gubernur Papua kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. “Selain itu, dokumen ini juga dapat memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua,” terangnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, bahwa laporan ini bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan. Meskipun demikian ia berharap, laporan ini dapat menjadi sarana introspeksi dan evaluasi bersama.

“Saya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pembenahan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya tegas.

Sementara Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST. MM menegaskan, jika DPR Papua akan mengawal tindak lanjut laporan pemeriksaan ini, bahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam jangka waktu 60 hari. “Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah menjalankan arahan Penjabat Gubernur Papua secara sungguh-sungguh. Sebab dengan begitu, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Dian)

Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI. Heri Wiranto menegaskan pentingnya koordinasi semua pihak untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU. “Kami datang langsung ke Papua untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PSU. Ini menjadi motivasi bersama agar penyelenggaraan berjalan aman dan lancar. Kendala-kendala yang disampaikan KPU sudah ditindaklanjuti, dan Gubernur Papua telah memberikan arahan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Heri Wiranto, tugas pemerintah pusat adalah mengawal suksesnya PSU sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang sehat. “Beberapa hal teknis yang belum sempurna akan terus dibenahi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya percaya masyarakat Papua sudah siap menyambut momen penting ini untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa PSU harus berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan damai. Ia meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. “Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi PSU terulang kembali. Semua harus bekerja secara profesional dan netral, termasuk TNI/Polri dan ASN,” kata Ramses.

Ramses juga memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan PSU telah tersedia. “Pemerintah siap menyalurkan dana, tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri. Kami pastikan proses pendanaan tidak menjadi kendala,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama tahapan kampanye berlangsung. Penyelenggara tingkat PPD, PPS, hingga KPPS diharapkan menjalankan tugas dengan jujur dan adil agar tidak terjadi permasalahan baru. “Siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan rakyat. Kita harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada,” tukasnya.

Tak lupa, Pj Gubernur mengimbau penggunaan media sosial secara bijak menjelang PSU. “Boleh mendukung pasangan calon, tapi kita semua satu rumah besar, yaitu Papua. Mari jaga persatuan dan hindari provokasi yang bisa memecah belah,” pesannya.

Ia juga mengingatkan kepala daerah yang ingin terlibat dalam kampanye agar mematuhi aturan perundangan. “Pemimpin harus memberi contoh yang baik. Semua ada aturannya dan harus ditaati,” tandas Ramses. (Dian)