Stok ketersediaan beras di Gudang Bulog sendiri mencapai 10.000 ton dan stok tersebut juga tersebar di Gudang Bulog Biak dan Gudang Bulog Yapen. Selain meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog, Fatoni juga meninjau harga yang ada di retail. Dari hasil tinjauannya didapati harga beras di pasaran masih cenderung stabil.

“Dari pantauan harga yang ada di lapangan, harga masih stabil. Di beberapa tempat lain ada kenaikan mulai dari 2 ribu – 3 ribu, namun di tempat yang kami kunjungi tadi masih tetap harganya karena masih ada stok lama,” beber Fatoni.

“Jadi diharapkan ini nanti stok bisa terus mengalir dari pasar ke daerah-daerah yang ada di Papua,” sambungnya.

Terakhir, Fatoni juga meninjau gudang beras milik swasta, yaitu Gudang Irian Jaya Sehat yang berlokasi di Entrop, Jayapura, Papua. Dari hasil tinjauannya, gudang tersebut memiliki stok sebesar 375 ton. “Jadi tugas kami di pemerintah, baik itu di bulog dan OPD-OPD bekerjasama dengan pihak lain termasuk swasta untuk memperlancar stok lain yang ada di gudang, termasuk juga yang ada di retail dan penjual,” tandasnya. (Dian)

Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan tongkat estafet kepemimpinan yang membawa tanggung jawab besar bagi pemuda Kristen Papua untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, gereja, dan bangsa “Hari ini kita tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi kita mengangkat gagasan, karya, dan pelayanan untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan. Pemuda Kristen Indonesia harus tampil sebagai generasi penerus yang menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi motor inovasi dan transformasi,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan bahwa GAMKI, sebagai organisasi pemuda Kristen yang lahir dari semangat nasionalisme memiliki peran strategis dalam membina kader muda, memperkuat persatuan, serta melahirkan pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kemajuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengapresiasi kepada pengurus GAMKI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya. Dirinya juga memberikan pesan kepada pengurus baru periode 2025–2028 agar terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Papua, terutama pada bidang peningkatan kualitas SDM, penguatan toleransi, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Fatoni mendorong GAMKI untuk berperan aktif dalam pelatihan kepemudaan, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan wirausaha dan UMKM pemuda. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan produktivitas dan kemandirian. “Pelantikan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh pengurus GAMKI yang baru dilantik untuk menjaga kekompakan, memperluas kolaborasi, serta terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat Papua,” jelas Fatoni.

“Dengan iman yang teguh, wawasan kebangsaan yang kokoh, dan semangat kerja yang tinggi, saya yakin GAMKI Papua akan memberikan kontribusi nyata bagi Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” sambungnya. (Dian)

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni selaku inspektur upacara HUT RI ke-80 merasa bersyukur telah dianugerahkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Dan di Papua bisa menikmati kemerdekaan itu dan kita peringati dengan suka cita,” ucap Fatoni.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan guna memperingati Hari Kemerdekaan, di antaranya mengikuti perlombaan-perlombaaan, kegiatan-kegiatan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. Fatoni berpesan kepada masyarakat agar menjaga iklim kondusif, menjunjung toleransi, aman dan damai yang selama ini telah tercipta.

“Ini tetap kita pertahankan bersama, kita jaga bersama, kita rawat bersama karena ini modal kita melaksanakan pembangunan dan juga untuk mensejahterakan masyarakat kita,” ungkap Fatoni.

Pelaksanaan pengibaran sang Merah Putih dilakukan oleh putra/putri terbaik Papua yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka dikukuhkan langsung oleh Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni pada Sabtu (16/8) kemarin. (Dian)

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan para Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua, Kamis (10/7) di Kantor Gubernur Papua.

Mulyadin Malik menjelaskan bahwa dari target nasional pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, hingga saat ini baru terbentuk 77 ribu lebih koperasi. Ia berharap Papua dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kekurangan tersebut. “Dari 7.361 kampung dan kelurahan yang ada di Tanah Papua, termasuk 999 kampung di Provinsi Papua, kami berharap 80 persen dapat membentuk Koperasi Merah Putih. Ini kontribusi penting bagi pemenuhan target nasional,” ujar Mulyadin.

Mulyadin mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi di beberapa provinsi baru di tanah Papua masih tergolong rendah. Misalnya, di Provinsi Papua Pegunungan, baru terbentuk delapan koperasi berbadan hukum dari ribuan kampung yang ada. “Waktunya tinggal sekitar satu pekan, tetapi kami tetap optimis target 80 ribu koperasi secara nasional bisa dicapai. Untuk itu, kami sudah membuka posko di Jayapura dan Sorong guna mempercepat koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya progres di Kabupaten Mamberamo Raya, meski telah melaksanakan musyawarah kampung. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada proses legalitas yang belum selesai, khususnya dalam pengurusan dokumen ke notaris dan pengunggahan ke aplikasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami memahami tantangan di Papua, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan jaringan internet. Namun kami yakin, Papua mampu menutupi kekurangan kuota nasional tersebut,” ungkapnya.

Sebagai bentuk afirmasi untuk wilayah Papua, pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus dalam proses pembentukan koperasi. Dimana, pengurus koperasi di kampung diperbolehkan memberikan kuasa kepada kepala koperasi atau kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk mengurus proses badan hukum ke notaris. “Ini strategi percepatan yang telah disepakati. Dengan pendampingan dari Kemendes dan dinas terkait, kami optimis pembentukan koperasi Merah Putih di Tanah Papua segera rampung,” pungkas Mulyadin. (Dian)

Fatoni menyampaikan sejumlah arahan strategis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap kelancaran PSU. Salah satunya adalah guna mengantisipasi kerumunan, maka debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming. “Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur darimana saja, termasuk dari rumah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan menjaga netralitas penyelenggara,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terkait pelaksanaan PSU. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 6 Agustus mendatang “Masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov,” kata Fatoni.

Fatoni juga memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU. Dirinya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU. Lebih lanjut, Fatoni menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya. Ia juga mendorong agar segera digelar Deklarasi Pilkada Damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.

“Saya mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Ini penting sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan PSU di Papua,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Papua Diana D. Simbiak menjelaskan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU. Kesiapan itu mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) – Badan Pemeriksa Keuangan Rebuplik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (16/6).

Menurut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah VI, Laode Nusriadi bahwa ada empat kreteria utama dalam pemberian WTP atas pemeriksaan LKPJ Tahun 2024. “Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan.

Meski demikian kata Laode, hasil audit tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, BPK RI menemukan 188 temuan dan 347 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, terhitung 60 setelah penyerahan LKPJ. Hanya saja tekannya, catatan tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan.

“BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dokumen tersebut memuat 188 temuan dan 374 rekomendasi yang tertuang dalam 15 laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di provinsi dan kabupaten/kota selama 2024. “Jadi BPK juga memeriksa 96 laporan dana bantuan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” paparnya.

Namun, ia berharap, dokumen ini dapat menjadi rujukan pembinaan oleh Gubernur Papua kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. “Selain itu, dokumen ini juga dapat memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua,” terangnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, bahwa laporan ini bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan. Meskipun demikian ia berharap, laporan ini dapat menjadi sarana introspeksi dan evaluasi bersama.

“Saya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pembenahan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya tegas.

Sementara Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST. MM menegaskan, jika DPR Papua akan mengawal tindak lanjut laporan pemeriksaan ini, bahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam jangka waktu 60 hari. “Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah menjalankan arahan Penjabat Gubernur Papua secara sungguh-sungguh. Sebab dengan begitu, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Dian)

Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI. Heri Wiranto menegaskan pentingnya koordinasi semua pihak untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU. “Kami datang langsung ke Papua untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PSU. Ini menjadi motivasi bersama agar penyelenggaraan berjalan aman dan lancar. Kendala-kendala yang disampaikan KPU sudah ditindaklanjuti, dan Gubernur Papua telah memberikan arahan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Heri Wiranto, tugas pemerintah pusat adalah mengawal suksesnya PSU sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang sehat. “Beberapa hal teknis yang belum sempurna akan terus dibenahi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya percaya masyarakat Papua sudah siap menyambut momen penting ini untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa PSU harus berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan damai. Ia meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. “Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi PSU terulang kembali. Semua harus bekerja secara profesional dan netral, termasuk TNI/Polri dan ASN,” kata Ramses.

Ramses juga memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan PSU telah tersedia. “Pemerintah siap menyalurkan dana, tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri. Kami pastikan proses pendanaan tidak menjadi kendala,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama tahapan kampanye berlangsung. Penyelenggara tingkat PPD, PPS, hingga KPPS diharapkan menjalankan tugas dengan jujur dan adil agar tidak terjadi permasalahan baru. “Siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan rakyat. Kita harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada,” tukasnya.

Tak lupa, Pj Gubernur mengimbau penggunaan media sosial secara bijak menjelang PSU. “Boleh mendukung pasangan calon, tapi kita semua satu rumah besar, yaitu Papua. Mari jaga persatuan dan hindari provokasi yang bisa memecah belah,” pesannya.

Ia juga mengingatkan kepala daerah yang ingin terlibat dalam kampanye agar mematuhi aturan perundangan. “Pemimpin harus memberi contoh yang baik. Semua ada aturannya dan harus ditaati,” tandas Ramses. (Dian)

“Dalam rapat dengan semua stakeholder, saya sudah minta agar keterwakilan Orang Asli Papua di RSUP harus mencapai 50 hingga 80 persen. Ini penting untuk memastikan kehadiran OAP dalam pelayanan kesehatan di tanahnya sendiri,” tegas Ramses di hadapan wartawan, Senin (2/6).

Dikatakan, proses penerimaan tenaga kesehatan saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, ia berharap sisa kuota tenaga kerja yang ada dapat diberikan kepada anak-anak asli Papua. “Saya berharap rekrutmen tenaga kesehatan tersisa diberikan kepada OAP yang berasal dari berbagai wilayah di Papua,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Jayapura, Aswan Usman, menegaskan komitmennya untuk memberdayakan SDM lokal, terutama masyarakat asli Papua. Ia menyebut RSUP Jayapura sebagai rumah sakit vertikal milik Kemenkes yang akan memberikan pelayanan kesehatan rujukan utama di Provinsi Papua.

“RSUP Jayapura adalah rumah sakit vertikal Kemenkes. Kami berkomitmen untuk melibatkan OAP dalam pengelolaan dan pelayanan rumah sakit ini,” ujar Aswan. (Dian)

“Saya mengapresiasi seluruh Gubernur dan Bupati di Tanah Papua yang telah merespons positif Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Saya optimis koperasi ini akan menjadi solusi konkret untuk menurunkan harga barang yang selama ini terlalu tinggi,” ungkap Mendes.

Yandri menekankan, kehadiran koperasi desa/kelurahan akan memperkuat ekonomi lokal, memudahkan distribusi barang, serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan maupun sektor usaha lainnya. Ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema pendanaan untuk mendukung legalitas koperasi. “Untuk pengurusan akta notaris dan Surat Keputusan (SK) badan hukum koperasi, bisa menggunakan Dana Desa sebesar Rp 2,5 juta. Sudah ada surat edaran resmi. Bahkan, dana tidak terduga dari Pemda juga bisa digunakan. Kami tidak ingin membebani pengurus koperasi secara pribadi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa setelah koperasi terbentuk, unit usaha dapat langsung diajukan ke lembaga keuangan seperti Bank BRI dan Bank Papua untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agunan, tentu dengan penilaian kelayakan bisnis terlebih dahulu.
“Presiden Prabowo ingin program ini berjalan dengan baik dan tidak boleh gagal. Karena itu, akan ada pendampingan dari Satgas agar koperasi di seluruh Tanah Papua dapat berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Yandri juga menyebutkan bahwa pembentukan koperasi Merah Putih di Papua telah mencapai 70 persen, dengan beberapa kabupaten sudah 100 persen. Ia membuka kemungkinan penggabungan antar kampung atau pembentukan koperasi tingkat distrik, sesuai kondisi geografis setempat.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong mengungkapkan bahwa dari total 1.214 koperasi di Papua, sebanyak 730 koperasi aktif (60,13%), sedangkan sisanya 484 tidak aktif (39,87%). Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen untuk merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut sebagai bagian dari Koperasi Kampung Merah Putih. Hingga 30 Mei 2025, dari total 948 kampung dan 51 kelurahan di Papua, seluruhnya telah menerima sosialisasi. Sebanyak 628 kampung telah melaksanakan Musdessus, dengan 143 koperasi telah terbentuk dan 24 lainnya dalam proses pengesahan notaris. Pembentukan ini tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen (33 koperasi), Kabupaten Biak Numfor (11), Kabupaten Jayapura (9), dan Kota Jayapura (6).

Namun, Ramses tidak menutup mata atas sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses ke kampung, sebaran demografis, serta minimnya SDM koperasi di tingkat kampung. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Papua akan mendorong pembentukan koperasi kontekstual khas Papua, pilot project, revitalisasi koperasi lama, serta pelatihan dan pendampingan manajemen koperasi.

“Pemprov Papua menyambut dan berkomitmen terhadap Program Koperasi Kampung Merah Putih. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari pembentukan hingga penguatan SDM. Kami yakin koperasi-koperasi unggulan berbasis kearifan lokal akan tumbuh, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Dian)

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengemukakan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Rabu (14/5). “Pimpinan OPD bisa turun langsung menjadi inspektur upacara setiap hari Senin di sekolah-sekolah. Melalui momen itu, mereka bisa memberikan pemahaman tentang nasionalisme, bahaya narkoba dan miras, serta mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban,” ujar Ramses.

Menurutnya, premanisme dapat berakar dari penyalahgunaan narkoba dan miras yang merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, edukasi dini dinilai penting sebagai langkah pencegahan. Ia menambahkan bahwa hasil laporan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menunjukkan keprihatinan terhadap banyaknya anak yang terindikasi mengonsumsi narkoba.

“Jika generasi muda sudah terdampak narkoba, maka potensi mereka melakukan tindakan anarkis dan masuk ke dalam lingkaran premanisme semakin besar. Ini yang harus kita cegah sejak dini,” tegasnya.

Pemprov Papua akan membahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan wacana tersebut bersama OPD terkait. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum, nasionalisme, dan ketahanan karakter bagi generasi muda Papua. (Dian)