Demikian ditegaskan Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Pegunungan, Mari Mirin bersama pimpinan partai koalisi lainnya saat menggelar jumpa pers di Wamena, Minggu (2/11).

Dijelaskan Mirin, beredarnya pernyataan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo di media merupakan konsumsi internal di dalam pemerintahan. “Sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU No 2 tahun 2022 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua, Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2018 tentang fungsi dan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peraturan Pemerintah No 106 tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemerintahan Daerah Otsus sudah sangat jelas, sehingga kami harap semua proses pemerintahan ini dapat berjalan baik,” katanya.

Menurutnya, pihaknya mendukung penuh tugas, fungsi dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Papua Pegunungan. “Urusan internal yang disampaikan, kami pikir itu sangat wajar. Hal-hal luar itu hanyalah upaya framing dan informasi itu sangat masif. Kami harap tingkatkan koordinasi dan fungsi kinerja supaya visi misi dapat terlaksana dengan baik karena saat ini tugasnya adalah untuk melayani rakyat,” imbuhnya.

Tak lupa ia nengajak, seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN di Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.

Ditempat yang sama, Ketua Partai Buruh Exco Papua Pegunungan, Dolpinus Weya mengajak seluruh komponen masyarakat di delapan kabupaten untuk dapat menjaga secara bersama-sama situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Pegunungan. Bahkan ia menambahkan Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru sehingga harus dijaga secara bersama-sama supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas sehingga seluruh aktivitas tidak berjalan terutama pemerintahan.

“Isu-isu yang saat ini beredar supaya seluruh komponen masyarakat dapat menjaga kamtibmas tetap baik sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya.

“Kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhirnya masa jabatan serta menjaga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur supaya dapat bekerja dengan baik tanpa isu-isu miring yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa, Asis Lani mengatakan berdasarkan UU No 16 tahun 2022 tentang pembentukan DOB Papua Pegunungan maka kehadiran Parpol pengusung untuk mengawal pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Oleh karena itu, Asis meminta kepada semua pihak tertentu untuk berhenti mengelola informasi yang tidak benar sehingga timbul penafsiran bermacam-macam di tengah masyarakat Papua Pegunungan.

Dia mengajak seluruh masyarakat di delapan kabupaten harus bersatu mendukung pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
“Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol belum satu tahun, maka usia yang masih seumur jagung untuk didukung seluruh elemen masyarakat supaya kedua pimpinan tersebut dapat bekerja dengan baik dan maksimal,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan, Dennis P Yikwa mengatakan arahan dari Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam akun resmi merupakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pimpinan ASN di daerah ini. “Dalam substansi persoalan beliau mengarahkan untuk tertib administrasi pemerintahan tata kelola dengan melihat fiskal daerah, pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), serta kewenangan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi kepala daerah,” jelasnya.

“Kami minta semua pihak jangan mencampuri urusan interen pemerintahan, karena sesungguhnya semua ini ada dasar. Pak Gubernur sebagai pimpinan ASN tidak mungkin membiarkan persoalan dalam pemerintahan,” sambungnya.

Dennis menyatakan sebagai Parpol yang juga merupakan represetatif rakyat Papua Pegunungan memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol. “Pak Wakil Gubernur telah melakukan klarifikasi di media, tentu ini merupakan suatu perenungan dan hikmah dalam bersama-sama memimpin provinsi baru ini lima tahun ke depan sehingga masyarakat delapan kabupaten dapat hidup sejahtera,” tuturnya.

Poin pentingnya, kata Dennis, urusan pemerintahan tetap mengacu terhadap perundang-undangan yang berlaku sehingga tugas pokok dan fungsi masing-masing baik itu gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan baik.
“Parpol sebagai corong suara rakyat, dan komunikasi politik pemerintah secara demokratis menetralisir masalah ini dan akan kawal serta tegas lurus pemerintahan ini lima tahun ke depan,” katanya.

“Mari rakyat Lapago Papua Pegunungan berdiri bersama bapak gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat, kemenangan Parpol merupakan awal bukan akhir dari perjuangan. Banyak hal akan dihadapi ke depan, Parpol pengusung tetap bersatu, berdiri tegak lurus sampai kepemimpinan berakhir,” tutupnya. (Dian)

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Pegunungan, Yulien Weya, SH, M.AP mengaku tujuan dari pelaksanaan Bimtek ini dilakukan agar dari OPD bisa menyiapkan tenaga tenaga ahlinya dari bagian program bisa melakukan perencanaan pengadaan dan penyusunan realisasinya.

“Meskipun pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2025 ini sudah tak ada lagi, kalau dalam perubahan menyangkut pekerjaan fisik kami sudah tidak bisa kecuali ada kegiatan lain diluar fisik yang bisa dilakukan,” ungkapnya kepada wartawan usai membuka kegiatan tersebut.

Kegiatan Bimtek ini dilakukan dengan menghadirkan Fasilitator LKPP RI Mujiono, diharapkan lewat Bimtek ini OPD bisa memahami terkait dengan perencanaan, penyusunan dan pelaporan barang dan jasa, sebab ini juga akan berdampak kepada realisasi keuangan daerah khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.

“Tahun depan kalau semua OPD siapkan perencanaan barang dan jasa, serta APBD Induk 2026 sudah ditetapkan DPRP Papua Pegunungan, maka kita sudah bisa melakukan pelelangan mini sehingga ketika DPA turun kontraknya sudah bisa berjalan,” terangnya.

Yulien juga mengaku apabila pelelangan tidak dilakukan dan menunggu DPA turun pastinya agak lama waktu pelaksanaannya, ini yang yang dikejar oleh BPBJ Papua Pegunungan untuk tahun depan, untuk tahun ini tidak bisa dilakukan karena masih dalam keadaan defisit anggaran.

“Kami berharap OPD menyiapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumen lalu diusulkan agar kita bisa input ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),” tandasnya. (Dian)

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Pegunungan, Elai Giban mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu motor penggerak penting dalam pembangunan daerah. “Melalui proses pelelangan barang dan jasa, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa serta secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Diakuinya bahwa tidak dipungkiri tantangan dalam dunia pengadaan barang dan jasa senantiasa ada dan berkembang mulai tuntutan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel dan transparan hingga dinamika perkembangan teknologi informasi. “Dalam proses ini kita dituntut harus dapat berdaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan ini sangatlah relevan dan strategis karena dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelola barang dan jasa,” ujarnya.

Katanya, proses pelelangan pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar rutinitas melainkan sebuah momentum penting untuk memperkuat integritas dan juga meningkatkan kompetensi para aparatur sipil negara yang terlibat langsung pada proses pengadaan barang dan jasa. “Proses dan tahapan ini diatur dalam perundang-undangan yang berlaku ASN yang bertugas sebagai PA/KPA,PPK, Pokwil dan PP wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran pengadaan barang dan jasa memahami regulasi termasuk kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengadaann barang dan jasa.

Secara terpisah, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Yulien Weya mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan SDM di bidang PA/KPA,PPK, Pokwil dan PP di 22 OPD di Pemprov Papua Pegunungan. “Kegiatan ini dilaksanakan dua hari dimana hari ini berupa materi dan besok akan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi ASN yang memiliki tugas PA/KPA,PPK, Pokwil dan PP di 22 OPD,” tandasnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Wasuok Demianus Siep menghadiri kegiatan nasional bertajuk Penguatan Koordinasi Kegiatan Program Prioritas Presiden melalui Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Indonesia Bagian Timur yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Juli 2025 di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung implementasi program prioritas nasional di wilayah timur Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2025. Program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan target 19,47 juta penerima dan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun.

Gubernur John Tabo menyampaikan bahwa Papua Pegunungan siap mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan stunting di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tantangan gizi dan akses pangan. “Kami menyambut baik program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak Papua Pegunungan. Gizi yang cukup adalah fondasi bagi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Gubernur.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Diskusi difokuskan pada strategi optimalisasi pelaksanaan MBG, mulai dari penguatan dapur komunitas, pelibatan UMKM lokal*, hingga pengawasan standar layanan gizi. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Distribusi pangan bergizi di wilayah pegunungan memerlukan pendekatan khusus. Kami siap berkolaborasi dengan pusat dan daerah lain untuk memastikan anak-anak kami mendapatkan hak gizi yang layak,” ujarnya.

Selain manfaat kesehatan, MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional hingga akhir tahun, dengan dukungan lebih dari 8.000 unit layanan gizi (SPPG). Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun SDM unggul sejak dini melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

Kehadiran Gubernur Papua Pegunungan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen daerah untuk mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Papua Pegunungan siap menjadi bagian dari gerakan besar membangun generasi sehat dan unggul di Indonesia Timur. (tim/ist)

“Pemeriksaan tersebut dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan memperhatikan empat syarat utama yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRP Pegunungan dengan agenda penyerahan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan TA 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/6).

Diakuinya, dalam penilaian opini ini diperoleh karena masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diperbaiki. Bahkan masih perlu laporannya harus diperbaiki untuk meningkatkan WDP menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dimana belanja barang dan jasa yang direalisasikan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Selain itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan realisasi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai progress fisik pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. “Berkaitan dengan permasalahan itu, kami mengharapkan DPRP Pegunungan dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan,” imbuhnya.

Dia mengharapkan agar seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK-RI dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran paling lambat 60 hari ke depan setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo mengatakan, meskipun provinsi ini baru namun telah mendapatkan opini WDP dan ini merupakan hasil kerja mantan Pj. Gubernur Papua Pegunungan.

“Dengan landasan yang positif ini, kami akan lebih kerja keras ke depan untuk memperoleh WTP. Ini sebagai awal yang baik dalam pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dalam penggunaan anggaran negara untuk membangun mensejahterakan masyarakat Papua Pegunungan,” ucapnya.

Dia menegaskan, apa yang menjadi catatan keuangan dari BPK-RI, akan menjadi perhatian serius jajarannya selama 60 hari ke depan. “Kami akan pastikan kepada BPK-RI untuk pengembalian yang belum dikembalikan oleh pihak ketiga, maka kami akan menggelar sidang real time gross settlement atau RTGS. Dan beberapa waktu lalu OPD yang terdampak kami sudah lakukan tindakan dan puji Tuhan sudah dikembalikan (anggaran) sebagian besar, hanya dua atau tiga OPD yang belum termasuk pihak ketiga,” pungkasnya. (Tim)

Berikut sejumlah program usulan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dimana juga ada program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Pegunungan.
1. Pembangunan kantor pemerintahan
2. ⁠Percepatan pembangunan ruas jalan Wamena menuju Jayapura
3. ⁠Pembangunan rumah sakit rujukan
4. ⁠Perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Wamena
5. ⁠Pembangunan depo BBM Pertamina
6. ⁠Pembangunan sekolah terpadu berbasis asrama khusus Orang Asli Papua
7. ⁠Pembangunan balai latihan kerja khusus Orang Asli Papua
8. ⁠Pemasangan jaringan kabel optik dari Jayapura – Wamena.

“Delapan usulan program prioritas ini telah kami sampaikan pada Raker Pemda bersama BPP Otsus Se-Papua Raya. Tentunya ini bisa menjawab kebutuhan kami di Papua Pegunungan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Pj. Sekda Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D. Siep didepan raker tersebut.

Dijelaskan Sekda Wasuok, selain usulan program prioritas yang telah diutarakan, pihaknya juga memaparkan sebanyak 12 program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Terpilih, DR. Jhon Tabo – DR. Ones Pahabol.

1. Bantuan program misi dan keagamaan (beriman)
2. ⁠Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
3. ⁠Penyediaan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama
4. ⁠Memperbaiki jalan akses ke wilayah di Papua Pegunungan
5. ⁠Bangun keluarga Papua (Bangga Papua) program transfer langsung tunai bersyarat per KK
6. ⁠Lumbung pangan masyarakat
7. ⁠Pengembangan kapasitas pimpinan daerah (Legislatif dan Eksekutif) dalam pelaksanaan daerah otonomi baru
8. ⁠Pengembangan ekonomi kerakyatan
9. ⁠Program pemberdayaan kampung adat (Honai) atau kelembagaan adat
10. ⁠Pelayanan kesehatan ibu dan anak dan gizi
11. ⁠Reformasi birokrasi
12. ⁠Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kampung.

“Ada sebanyak 12 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang kami akan sinkronkan dan kami kolaborasikan,” imbuhnya.

Sekda menambahkan, selain semua program tersebut diatas, pihaknya juga menyampaikan perlu ada penerbangan khusus di Papua yang bisa melayani semua rakyat Papua dari Manokwari, Nabire, Biak, Jayapura, Wamena, Merauke. “Jadi pesawat ini melayani penerbangan berkeliling di Papua Raya ini,” tandasnya. (Dian)

Raker yang mengambil tema “Kolaborasi Percepatan Menuju Papua Sejahtera” dihadiri seluruh Kepala Daerah (Gubernur) Se-Tanah Papua dan beberapa pimpinan OPD terkait.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat membuka Raker tersebut mengatakan, Raker Pemda bersama BPP Se-Tanah Papua bertujuan untuk bagaimana semua pemangku kepentingan di Papua merumuskan agar rakyat Papua bisa sejahtera dan bagaimana kita berbicara supaya masalah di Papua bisa diselesaikan.

“Juga bagaimana orang Papua bisa mengejar ketertinggalan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Gubernur Nawipa menambahkan.

Diaikuinya, dengan kehadiran para Gubernur Se-Papua Raya ini dapat membawa semangat baru untuk bersama-sama mempercepat kemajuan tanah Papua. “Ini akan berkelanjutan sehingga diharapkan adanya kolaborasi dengan demikian terciptanya hasil yang benar-benar dirasakan rakyat,” jelas Gubernur Nawipa yg juga Ketua Asosiasi Gubernur Se-Papua Raya.

Sekedar diketahui, dalam raker ini seluruh Kepala Daerah akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dimasing-masing daerahnya khusus yang ditangani oleh otonomi khusus. Para kepala daerah menuangkan permasalahan yang dihadapi kemudian akan didiskusikan dan dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian akan disampaikan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. (Dian)

Di tengah perayaan Lebaran yang biasanya identik dengan kebersamaan keluarga, para anggota Satgas Yonif 512/QY justru hadir sebagai keluarga bagi warga Kampung Kudol. Mereka menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, membagikan obat-obatan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satu warga, Yohanis, mengungkapkan rasa harunya atas perhatian yang diberikan oleh Satgas Yonif 512/QY.

“Kami sangat bersyukur. Kehadiran bapa-bapa TNI disini yang sangat peduli dengan kesehatan kami. Terima kasih sudah menjadi keluarga bagi kami di hari yang suci ini,” ungkapnya.

Dengan semangat persaudaraan dan pengabdian, Satgas Yonif 512/QY terus berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penugasan. Suasana Lebaran tahun ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kepedulian dapat hadir dimana saja, bahkan di pelosok negeri. (Dian)

Sekda Wasuok mengaku bahwa Pemprov Papua Pegunungan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musdalub persiapan pembentukan Gerakan Pramuka Kwarda Papua Pegunungan tersebut. “Pemerintah mengapresiasi pembentukan Kwartir Daerah Pramuka Papua Pegunungan ini sebagai upaya untuk terus menjaga eksistensi dan keberlanjutan Gerakan Pramuka l,” katanya saat membacakan sambutan Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai.

Menurutnya, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas program kerja gerakan pramuka di masa yang akan datang. Sebab, Musdalub Kwarda Gerakan Pramuka Papua Pegunungan dimana pembentukannya sesuai amanat rapat kerja nasional atau Rakernas pada 13 Februari 2025.

“Papua Pegunungan merupakan DOB yang terbentuk sejak 2022. Untuk itu membutuhkan wadah kepemimpinan untuk mewujudkan Gerakan Pramuka Kwarda Papua selama ini. Programnya telah diarahkan pada peningkatan pembangunan pemuda Papua,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kebijakan Kwarda yang telah ada dapat dilanjutkan dan dikembangkan sehingga semakin dirasakan manfaat bagi warga Papua Pegunungan. Bahkan, lanjutnya, gerakan pramuka harus menjadi wadah untuk membangun karakter guna menempah mental terutama bagi generasi muda Papua Pegunungan.

“Sebagai generasi penerus kepemudaan dan pemegang tongkat estafet kepemimpinan daerah serta bangsa, tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi harus mengimbangi karakter yang kuat, mental tangguh serta akhlak yang baik dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, katanya, gerakan Pramuka Kwarda Papua Pegununga dituntut untuk menempa kadernya untuk memiliki karakter dan akhlak yang baik. Selain menjadi pendidikan informal pramuka juga harus terus menekankan dan mengingatkan, mendorong kadernya terus membangun kompetensi yang baik cerdas dalam ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, kata dia, kelak kader pramuka memiliki kompetensi yang baik, karakter yang kuat, tangguh maka kader pramuka akan memiliki daya saing yang mampu bersaing bukan hanya di tingkat Papua Pegunungan namun di tingkat nasional bahkan internasional.

Sekedar diketahui, acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Papua, Dr. Christina L Mano, SIP, MAP dan delapan Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Se-Papua Pegunungan. (Dian)

“Mari saya mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan di delapan kabupaten agar tetap tenang dan menjaga keamanan di masing-masing daerahnya karena proses sedang berjalan di MK,” ungkap Gubernur Terpilih John Tabo lewat telepon selulernya, Minggu malam kemarin.

Diakunya, ada dua gugatan yang masuk di MK dimana salah satu gugatan telah ditolak oleh MK sedangkan satu gugatan dari pasangan Befa-Natan berlanjut dan sedang memasuki tahap pembuktian barang bukti. Oleh karena itu, John Tabo kembali mengajak sekaligus mengharapkan ketika ada isu atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu diharapkan masyarakat, simpatisan dan pendukungnya serta tim sukses tidak mudah terprovokasi.

“Saya minta semua tetap tenang karena saat ini kami sedang berjuang untuk keadilan dan tetap pada posisi kemenangan oleh rakyat Papua Pegunungan,” terangnya.

Ia berharap pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun delapan pemerintah kabupaten hingga TNI-Polri dan masyarakat harus bekerjasama untuk tetap menjaga keutuhan dan keamanan di Papua Pegunungan.

“Kita harus sama-sama menjaga dan menghormati proses gugatan yang sementara berjalan di MK. Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan kita menunggu keputusan kemenangan di MK,” pungkasnya. (Dian)