Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Pegunungan, Elai Giban mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu motor penggerak penting dalam pembangunan daerah. “Melalui proses pelelangan barang dan jasa, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa serta secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Diakuinya bahwa tidak dipungkiri tantangan dalam dunia pengadaan barang dan jasa senantiasa ada dan berkembang mulai tuntutan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel dan transparan hingga dinamika perkembangan teknologi informasi. “Dalam proses ini kita dituntut harus dapat berdaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan ini sangatlah relevan dan strategis karena dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelola barang dan jasa,” ujarnya.

Katanya, proses pelelangan pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar rutinitas melainkan sebuah momentum penting untuk memperkuat integritas dan juga meningkatkan kompetensi para aparatur sipil negara yang terlibat langsung pada proses pengadaan barang dan jasa. “Proses dan tahapan ini diatur dalam perundang-undangan yang berlaku ASN yang bertugas sebagai PA/KPA,PPK, Pokwil dan PP wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran pengadaan barang dan jasa memahami regulasi termasuk kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengadaann barang dan jasa.

Secara terpisah, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Yulien Weya mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan SDM di bidang PA/KPA,PPK, Pokwil dan PP di 22 OPD di Pemprov Papua Pegunungan. “Kegiatan ini dilaksanakan dua hari dimana hari ini berupa materi dan besok akan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi ASN yang memiliki tugas PA/KPA,PPK, Pokwil dan PP di 22 OPD,” tandasnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Wasuok Demianus Siep menghadiri kegiatan nasional bertajuk Penguatan Koordinasi Kegiatan Program Prioritas Presiden melalui Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Indonesia Bagian Timur yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Juli 2025 di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung implementasi program prioritas nasional di wilayah timur Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2025. Program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan target 19,47 juta penerima dan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun.

Gubernur John Tabo menyampaikan bahwa Papua Pegunungan siap mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan stunting di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tantangan gizi dan akses pangan. “Kami menyambut baik program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak Papua Pegunungan. Gizi yang cukup adalah fondasi bagi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Gubernur.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Diskusi difokuskan pada strategi optimalisasi pelaksanaan MBG, mulai dari penguatan dapur komunitas, pelibatan UMKM lokal*, hingga pengawasan standar layanan gizi. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Distribusi pangan bergizi di wilayah pegunungan memerlukan pendekatan khusus. Kami siap berkolaborasi dengan pusat dan daerah lain untuk memastikan anak-anak kami mendapatkan hak gizi yang layak,” ujarnya.

Selain manfaat kesehatan, MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional hingga akhir tahun, dengan dukungan lebih dari 8.000 unit layanan gizi (SPPG). Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun SDM unggul sejak dini melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

Kehadiran Gubernur Papua Pegunungan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen daerah untuk mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Papua Pegunungan siap menjadi bagian dari gerakan besar membangun generasi sehat dan unggul di Indonesia Timur. (tim/ist)

“Pemeriksaan tersebut dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan memperhatikan empat syarat utama yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRP Pegunungan dengan agenda penyerahan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan TA 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/6).

Diakuinya, dalam penilaian opini ini diperoleh karena masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diperbaiki. Bahkan masih perlu laporannya harus diperbaiki untuk meningkatkan WDP menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dimana belanja barang dan jasa yang direalisasikan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Selain itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan realisasi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai progress fisik pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. “Berkaitan dengan permasalahan itu, kami mengharapkan DPRP Pegunungan dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan,” imbuhnya.

Dia mengharapkan agar seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK-RI dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran paling lambat 60 hari ke depan setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo mengatakan, meskipun provinsi ini baru namun telah mendapatkan opini WDP dan ini merupakan hasil kerja mantan Pj. Gubernur Papua Pegunungan.

“Dengan landasan yang positif ini, kami akan lebih kerja keras ke depan untuk memperoleh WTP. Ini sebagai awal yang baik dalam pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dalam penggunaan anggaran negara untuk membangun mensejahterakan masyarakat Papua Pegunungan,” ucapnya.

Dia menegaskan, apa yang menjadi catatan keuangan dari BPK-RI, akan menjadi perhatian serius jajarannya selama 60 hari ke depan. “Kami akan pastikan kepada BPK-RI untuk pengembalian yang belum dikembalikan oleh pihak ketiga, maka kami akan menggelar sidang real time gross settlement atau RTGS. Dan beberapa waktu lalu OPD yang terdampak kami sudah lakukan tindakan dan puji Tuhan sudah dikembalikan (anggaran) sebagian besar, hanya dua atau tiga OPD yang belum termasuk pihak ketiga,” pungkasnya. (Tim)

Berikut sejumlah program usulan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dimana juga ada program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Pegunungan.
1. Pembangunan kantor pemerintahan
2. ⁠Percepatan pembangunan ruas jalan Wamena menuju Jayapura
3. ⁠Pembangunan rumah sakit rujukan
4. ⁠Perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Wamena
5. ⁠Pembangunan depo BBM Pertamina
6. ⁠Pembangunan sekolah terpadu berbasis asrama khusus Orang Asli Papua
7. ⁠Pembangunan balai latihan kerja khusus Orang Asli Papua
8. ⁠Pemasangan jaringan kabel optik dari Jayapura – Wamena.

“Delapan usulan program prioritas ini telah kami sampaikan pada Raker Pemda bersama BPP Otsus Se-Papua Raya. Tentunya ini bisa menjawab kebutuhan kami di Papua Pegunungan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Pj. Sekda Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D. Siep didepan raker tersebut.

Dijelaskan Sekda Wasuok, selain usulan program prioritas yang telah diutarakan, pihaknya juga memaparkan sebanyak 12 program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Terpilih, DR. Jhon Tabo – DR. Ones Pahabol.

1. Bantuan program misi dan keagamaan (beriman)
2. ⁠Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
3. ⁠Penyediaan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama
4. ⁠Memperbaiki jalan akses ke wilayah di Papua Pegunungan
5. ⁠Bangun keluarga Papua (Bangga Papua) program transfer langsung tunai bersyarat per KK
6. ⁠Lumbung pangan masyarakat
7. ⁠Pengembangan kapasitas pimpinan daerah (Legislatif dan Eksekutif) dalam pelaksanaan daerah otonomi baru
8. ⁠Pengembangan ekonomi kerakyatan
9. ⁠Program pemberdayaan kampung adat (Honai) atau kelembagaan adat
10. ⁠Pelayanan kesehatan ibu dan anak dan gizi
11. ⁠Reformasi birokrasi
12. ⁠Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kampung.

“Ada sebanyak 12 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang kami akan sinkronkan dan kami kolaborasikan,” imbuhnya.

Sekda menambahkan, selain semua program tersebut diatas, pihaknya juga menyampaikan perlu ada penerbangan khusus di Papua yang bisa melayani semua rakyat Papua dari Manokwari, Nabire, Biak, Jayapura, Wamena, Merauke. “Jadi pesawat ini melayani penerbangan berkeliling di Papua Raya ini,” tandasnya. (Dian)

Raker yang mengambil tema “Kolaborasi Percepatan Menuju Papua Sejahtera” dihadiri seluruh Kepala Daerah (Gubernur) Se-Tanah Papua dan beberapa pimpinan OPD terkait.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa saat membuka Raker tersebut mengatakan, Raker Pemda bersama BPP Se-Tanah Papua bertujuan untuk bagaimana semua pemangku kepentingan di Papua merumuskan agar rakyat Papua bisa sejahtera dan bagaimana kita berbicara supaya masalah di Papua bisa diselesaikan.

“Juga bagaimana orang Papua bisa mengejar ketertinggalan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Gubernur Nawipa menambahkan.

Diaikuinya, dengan kehadiran para Gubernur Se-Papua Raya ini dapat membawa semangat baru untuk bersama-sama mempercepat kemajuan tanah Papua. “Ini akan berkelanjutan sehingga diharapkan adanya kolaborasi dengan demikian terciptanya hasil yang benar-benar dirasakan rakyat,” jelas Gubernur Nawipa yg juga Ketua Asosiasi Gubernur Se-Papua Raya.

Sekedar diketahui, dalam raker ini seluruh Kepala Daerah akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dimasing-masing daerahnya khusus yang ditangani oleh otonomi khusus. Para kepala daerah menuangkan permasalahan yang dihadapi kemudian akan didiskusikan dan dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian akan disampaikan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. (Dian)

Di tengah perayaan Lebaran yang biasanya identik dengan kebersamaan keluarga, para anggota Satgas Yonif 512/QY justru hadir sebagai keluarga bagi warga Kampung Kudol. Mereka menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, membagikan obat-obatan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satu warga, Yohanis, mengungkapkan rasa harunya atas perhatian yang diberikan oleh Satgas Yonif 512/QY.

“Kami sangat bersyukur. Kehadiran bapa-bapa TNI disini yang sangat peduli dengan kesehatan kami. Terima kasih sudah menjadi keluarga bagi kami di hari yang suci ini,” ungkapnya.

Dengan semangat persaudaraan dan pengabdian, Satgas Yonif 512/QY terus berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penugasan. Suasana Lebaran tahun ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kepedulian dapat hadir dimana saja, bahkan di pelosok negeri. (Dian)

Sekda Wasuok mengaku bahwa Pemprov Papua Pegunungan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musdalub persiapan pembentukan Gerakan Pramuka Kwarda Papua Pegunungan tersebut. “Pemerintah mengapresiasi pembentukan Kwartir Daerah Pramuka Papua Pegunungan ini sebagai upaya untuk terus menjaga eksistensi dan keberlanjutan Gerakan Pramuka l,” katanya saat membacakan sambutan Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai.

Menurutnya, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas program kerja gerakan pramuka di masa yang akan datang. Sebab, Musdalub Kwarda Gerakan Pramuka Papua Pegunungan dimana pembentukannya sesuai amanat rapat kerja nasional atau Rakernas pada 13 Februari 2025.

“Papua Pegunungan merupakan DOB yang terbentuk sejak 2022. Untuk itu membutuhkan wadah kepemimpinan untuk mewujudkan Gerakan Pramuka Kwarda Papua selama ini. Programnya telah diarahkan pada peningkatan pembangunan pemuda Papua,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kebijakan Kwarda yang telah ada dapat dilanjutkan dan dikembangkan sehingga semakin dirasakan manfaat bagi warga Papua Pegunungan. Bahkan, lanjutnya, gerakan pramuka harus menjadi wadah untuk membangun karakter guna menempah mental terutama bagi generasi muda Papua Pegunungan.

“Sebagai generasi penerus kepemudaan dan pemegang tongkat estafet kepemimpinan daerah serta bangsa, tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi harus mengimbangi karakter yang kuat, mental tangguh serta akhlak yang baik dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, katanya, gerakan Pramuka Kwarda Papua Pegununga dituntut untuk menempa kadernya untuk memiliki karakter dan akhlak yang baik. Selain menjadi pendidikan informal pramuka juga harus terus menekankan dan mengingatkan, mendorong kadernya terus membangun kompetensi yang baik cerdas dalam ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, kata dia, kelak kader pramuka memiliki kompetensi yang baik, karakter yang kuat, tangguh maka kader pramuka akan memiliki daya saing yang mampu bersaing bukan hanya di tingkat Papua Pegunungan namun di tingkat nasional bahkan internasional.

Sekedar diketahui, acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Papua, Dr. Christina L Mano, SIP, MAP dan delapan Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Se-Papua Pegunungan. (Dian)

“Mari saya mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan di delapan kabupaten agar tetap tenang dan menjaga keamanan di masing-masing daerahnya karena proses sedang berjalan di MK,” ungkap Gubernur Terpilih John Tabo lewat telepon selulernya, Minggu malam kemarin.

Diakunya, ada dua gugatan yang masuk di MK dimana salah satu gugatan telah ditolak oleh MK sedangkan satu gugatan dari pasangan Befa-Natan berlanjut dan sedang memasuki tahap pembuktian barang bukti. Oleh karena itu, John Tabo kembali mengajak sekaligus mengharapkan ketika ada isu atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu diharapkan masyarakat, simpatisan dan pendukungnya serta tim sukses tidak mudah terprovokasi.

“Saya minta semua tetap tenang karena saat ini kami sedang berjuang untuk keadilan dan tetap pada posisi kemenangan oleh rakyat Papua Pegunungan,” terangnya.

Ia berharap pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun delapan pemerintah kabupaten hingga TNI-Polri dan masyarakat harus bekerjasama untuk tetap menjaga keutuhan dan keamanan di Papua Pegunungan.

“Kita harus sama-sama menjaga dan menghormati proses gugatan yang sementara berjalan di MK. Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan kita menunggu keputusan kemenangan di MK,” pungkasnya. (Dian)

“Kami berharap seluruh masyarakat delapan kabupaten di Papua Pegunungan tidak boleh terpengaruh dengan isu apapun termasuk ajakan untuk demonstrasi untuk mendukung salah satu pasangan calon,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengajak masyarakat delapan kabupaten untuk menunggu dan menghargai apa yang menjadi keputusan MK terkait hasil putusan kemenangan salah satu pasangan calon. “Intinya jangan mudah terprovokasi dan masyarakat tetap tenang untuk menuggu hasil putusan MK,” ajaknya.

Ditempat yang sama, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Pegunungan, Asis Lani mengaku berterima kasih kepada masyarakat delapan kabupaten yang telah mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan nomor urut satu dan dua. Karena menurutnya kedua pasangan adalah sebagai tokoh Papua Pegunungan.

“Pertandingan politik di lapangan sudah selesai. Dari delapan kabupaten ini saya mengapresiasi tokoh masyarakat, pemuda, gereja bahkan suara alam, suara Tuhan yang semua sudah mendukung kedua pasangan baik itu John Tabo-Ones Pahabol maupun Befa Yigibalom-Natan Pahabol,” bebernya yang juga Ketua Pemenangan Cagub dan Cawagub John Tabo-Ones Pahabol Kabupaten Jayawijaya.

Meskipun demikian, ia menjelaskan kemenangan pasangan John Tabo-Ones Pahabol yang saat ini sedang bergulir di MK dikarenakan adanya gugatan dari pasangan Befa-Natan maka ia meminta MK untuk memutuskan hasil sengketa pada kemenangan John Tabo-Tabo-Ones Pahabol sebagaimana hasil perolehan suara di KPU.

“Kami minta proses putusan MK segera sehingga proses pelantikan serentak dapat dilakukan pada 20 Februari 2025. Kami masyarakat delapan kabupaten Papua Pegunungan mendukung sepenuhnya hasil sengketa yang nanti diputuskan oleh MK,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Papua Pegunungan, Bernabas Weya mengakui bahwa tahapan Pilgub Papua Pegunungan sejak awal hingga proses pemilihan telah berlangsung baik di delapan kabupaten. “Kami mengharapkan doa dari masyarakat, simpatisan dan pendukung supaya pada proses pembuktian bukti-bukti di MK pada 12 Februari 2025 dapat berjalan sesuai harapan sehingga pada saat penetapan tidak menimbulkan masalah,” imbuhnya.

Lantas Ia meminta dukungan tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan untuk menjaga situasi kamtibmas di Papua Pegunungan.
“Kami berharap pada saat putusan nanti di MK tidak terjadi kericuhan di delapan kabupaten Papua Pegunungan, semua harus terjaga situasi kamtibmas dengan baik,” tandasnya. (Dian)

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV TA 2024 pada DOB di Wilayah Papua. Rapat ini dilaksanakan secara hybrid dari Gedung F Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/12).

Dalam sambutannya, Maurits Panjaitan menjelaskan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Salah satunya adalah optimalisasi penyerapan anggaran pendapatan, sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai dengan baik. “Kemudian, efisiensi penggunaan anggaran diwujudkan dari program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan pada OPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin,” ujar Maurits.

Lebih lanjut, Maurits menyampaikan beberapa manfaat dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD. Menurutnya, langkah ini mampu membantu mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD serta mengukur kualitas kinerja. Selain itu, upaya ini juga berfungsi untuk mengendalikan belanja daerah melalui perumusan kebijakan terkait pengendalian atau manajemen kas daerah yang efektif.

Selain manfaat pemantauan, lanjut Maurits menegaskan pentingnya langkah strategis dalam percepatan realisasi APBD TA 2024. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penarikan kas sesuai anggaran yang direncanakan, percepatan penyelesaian administrasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga menggarisbawahi peran Inspektorat Daerah dalam proses ini.

“Inspektorat Daerah harus mampu mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi dan rencana target penyerapan APBD, serta memberikan keyakinan kepada OPD untuk melaksanakan kewajiban selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” jelasnya.

Lebih lanjut, Maurits menekankan pula pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah. Ia mendorong penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda). “Tidak lupa mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar tercipta SDM yang mumpuni dalam proses pengadaan bagi pemerintah daerah,” tegas Maurits.

Sekedar diketahui bahwa rapat tersebut dihadiri Pj. Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok D. Siep didampingi utusan dari SKPD dilingkungan Pemprov Papua Pegunununan serta Provinsi DOB lain di Papua dan Kabupaten Kota DOB di Papua. (Dian)