Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Ny. Yulce Enembe kemudian Ketua Tim Kampanye LUKMEN, Yunus Wonda dan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, R. Ham Pagawak langsung bertatap muka dengan seluruh kader-kader Partai Demokrat Kabupaten Sarmi dibawah kendali Ketua Tim Kampanye LUKMEN Jilid II Kabupaten Sarmi, Demi Kyew-Kyew bersama-sama dengan seluruh Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II serta simpatisan LUKMEN yang ada di Kabupaten Sarmi.

Temu kader tersebut boleh dikatakan cukup sederhana namun memiliki makna yang luar biasa. Pasalnya, kader dan simpatisan LUKMEN bisa langsung bertemu dan bertatap muka sambil berbagi pengalaman bahkan tanya jawab yang berujung kepada adanya solusi.

Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, dalam rangka meningkatkan pembangunan di Papua, maka seluruh potensi sumber daya alam yang ada di Papua harus dikelola baik dan dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, dimasa kepemimpinan LUKMEN periode pertama bahwa pihaknya sudah berjuang keras untuk menggali potensi alam supaya bagaimana orang Papua bisa mendapatkan bagian dari PT. Freeport Indonesia.

“Bisa dibayangkan selama 50 tahun lebih potensi alam kita telah diambil. Baru sekarang orang Papua bisa mendapatkan 10 persen saham itu. Dan saya yakin ketika dana Otsus selesai maka lewat dana Freeport ini bisa membangun Papua,” jelas.

Selain itu, Lukas Enembe mengungkapkan, pembangunan yang sudah dicanangkan dan sudah berjalan saat ini yakni pembangunan cabang olahraga (Cabor) dalam rangka mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua.

Diakuinya, setelah menjadi Gubernur Papua, pihaknya berjuang untuk Papua menjadi tuan rumah PON XX tahun 2020.

“Perjuangan ini sangat luar biasa dan tidak main-main. Dimana provinsi lain di Indonesia dengan fasilitas lengkap juga menawarkan menjadi tuan rumah PON XX, tetapi berkat dukungan doa masyarakat dan perjuangan keras maka perjuangan kami dikabulkan untuk menjadi tuan rumah. Memang sudah waktunya Papua jadi tuan rumah PON XX karena kontribusi Papua untuk Indonesia sangat besar,” terangnya.

Enembe menambahkan, saat ini sedang dibangun seluruh venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON XX tahun 2020 nanti. Bahkan Stadion Utama Papua Bangkit yang sedang dibangun di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura akan digunakan tempat pembukaan PON XX tahun 2020.

Untuk itu, Enembe meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi untuk mendukung pelaksanaan PON kemudian dapat mempersiapkan atlet-atlet asal Kabupaten Sarmi.

“Harus ada jagoan atlet dari Sarmi untuk bisa berprestasi. Misalnya saja Niko Dimo atlet dari Sarmi, oleh karena itu harus dipersiapkan dari sekarang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu juga, Lukas Enembe menyampaikan kepada kader dan simpatisan bahwa LUKMEN adalah satu-satunya pasangan yang kembali maju sebagai petahana. Sebab, menurut Enembe bahwa jarang ditemukan di Indonesia ada pasangan petahana yang kembali maju pada pemilukada.

“Biasa kita ketahui dan dengar bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur tidak cocok, bahkan jalan sendiri-sendiri. Kemudian dari seluruh Indoenesia yang maju kembali kebanyakan Gubernurnya maju dengan pasangan lain dan Wakil Gubernurnya maju dengan pasangan lain. Tapi di Papua, LUKMEN kembali maju sebagai petahana sejati dan satu-satunya pasangan yang kembali maju. Ini membuktikan bahwa kekompakan dan keharmonisan kami sudah terbukti untuk membangun Papua,” bebernya.

Yang terpenting, lanjut Enembe bahwa LUKMEN sudah teruji dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat serta tidak pernah melukai hati rakyat.

“Oleh karena itu, saya dan Klemen Tinal sejauh kami masih hidup maka kami akan mempertaruhkan seluruh jiwa kami untuk pembangunan Papua. Saya sudah sampaikan kepada Klemen Tinal bahwa kami akan maju kembali dan mengumpulkan seluruh tenaga untuk kesejahteraan rakyat Papua. Kami juga membutuh dukungan doa dari masyarakat Papua khususnya Kabupaten Sarmi untuk membawa Papua menuju kesejahteraan,” ucapnya.

Dalam temu kader itu, tokoh masyarakat Sarmi meminta Calon Gubernur, Papua Lukas Enembe untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan Jayapura-Sarmi, memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) putra-putri asli Sarmi, khususnya beasiswa kuliah ke luar negeri dan rekrutmen PNS anak Sarmi dalam jabatan eselon II dilingkungan Pemprov Papua.

Menyikapi itu, Lukas Enembe mengakui memang belum ada anak-anak Sarmi dalam kabinet kerjanya. Namun untuk jabatan eselon III dan IV sudah banyak anak anak Sarmi.

“Untuk jabatan eselon dua belum ada anak Sarmi tapi kalau sudah ada anak Sarmi yang penuhi pangkatnya nanti usulkan ke saya. Kemudian masyarakat masih cinta dan ingin pasangan LUKMEN kembali pimpin Papua, maka jangan ragu untuk pilih LUKMEN,” katanya.

Lukas kembali mengatakan, selama masa kepemimpinannya bersama Klemen Tinal, banyak anak anak Papua yang berhasil menyelesaikan studi di luar negeri.

“Banyak anak-anak Papua termasuk dari Kabupaten Sarmin kita kirim kuliah di luar negeri. Mereka ini kita harap selesai kuliah kembali dan mengabdi di Papua,” ucapnya.

Dia menambahkan, untuk pembangunan jalan dan jembatan Jayapura-Sarmi akan menjadi perhatiannya jika kembali terpilih menjadi Gubernur Papua.

Diakuinya lagi, banyak jembatan yang sudah selesai dibangun dan sedang di bangun. Misalnya jalan nasional dan akan koordinasi dengan Balai Besar Jalan, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sarmi dapat diselesaikan secepatnya.

Sementara itu, seorang warga asal Sarmi mengaku bangga dan senang bisa bertemu langsung dengan sosok Lukas Enembe.

“Kami sangat bangga dan senang karena bisa langsung bersalaman dengan Calon Gubernur Papua yaitu Bapak Lukas Enembe dan istri. Dengan pertemuan ini, kami secara langsung mendapatkan jawaban terhadap apa apa yang selama ini kami tunggu-tunggu. Dan ternyata pengorbanan seorang Lukas Enembe untuk membangun Papua ini sudah terbukti. Jadi tidak salah kalau kami akan memilih LUKMEN untuk memimpin Papua kedepan,” ungkap seorang warga Sarmi usai temu kader tersebut. (rm)

Ketua Panitia, Septinus Ireuew mengatakan bahwa kegiatan lomba gerak jalan tingkat pelajar dan umum yang diselenggarakan oleh Dispora Kota Jayapura dalam rangka memperingati HUT Kota Jayapura ke-108 sekaligus Pekabaran Injil di Tanah Tabi.

“Start di Gapura Kantor Wali Kota Jayapura kemudian Polimak dan finish di Taman Imbi dengan jumlah peserta beregu sebanyak 322 dari semua tingkatan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan, kegiatan ini dilakukan disamping merayakan HUT Kota Jayapura tapi bisa anak sekolah sehat dan masyarakat sehat.

Sekedar diketahui, peserta gerak jalan tersebut didominan oleh anak-anak sekolah. (ri/rm)

Ribuan massa pendukung ini datang dari seluruh pelosok Kota dan Kabupaten Jayapura untuk menyaksikan kampanye akbar perdana LUKMEN tersebut dengan berbagai macam cara budaya dan adat.

Uniknya dari kampanye akbar perdana LUKMEN ini adalah mampu menghadirkan ribuan massa pendukung yang mengakibatkan arus lalu lintas dari Kota Jayapura menuju Sentani yang melintasi arah Bandara Sentani terpaksa macet hingga arus lalu lintas dialihkan guna lancarnya arus kendaraan.

Dalam kampanye akbar perdana LUKMEN ini menghadirkan sosok tokoh nasional yakni Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem.

Dalam orasinya, Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, dirinya bersama Calon Wakil Gubernur Klemen Tinal sampai saat ini aman-aman dan tidak terjadi apa-apa.
Artinya, kata Lukas bahwa pasangan yang lain boleh berkelahi dan berbeda pandangan namun dirinya dan Klemen Tinal tetap harmonis.

Bahkan, Lukas menegaskan bahwa dirinya bersama Klemen telah menjaga NKRI, menjaga Papua tetap aman dan damai.

Diakuinya, di Papua ada sekitar 200 lebih suku dan belum terhitung dengan masyarakat Indonesia yang datang dari luar Papua.
Namun, dengan keberagaman suku dan agama tersebut, LUKMEN masih tetap menjaga agar Papua tetap aman.

“Secara hitungan kami sudah menang. Tapi kami ingin menang secara demokratis, bermartabat aman dan damai. Tidak boleh pakai cara kekerasan,” terangnya.

Ia menjelaskan, dirinya dan Klemen Tinal selama 5 tahun sudah membuat perubahan yang luar biasa dengan aneka terobosan. Hal ini diawali dengan upaya menaikan APBD dari Rp 8 triliun menjadi Rp 12 triliun.

Apalagi, pihaknya mempunyai satu pekerjaan rumah besar yaitu untuk sukseskan PON XX Papua Tahun 2020.

“Saat ini, Stadion megah Papua Bangkit di Kampung Harapan sedang dibangun. Untuk itu, kami yakin menang dan melanjutkan pekerjaan rumah itu tersebut,” imbuhnya.

Untuk itu, Lukas menegaskan kembali bahwa Papua harus aman dan negara Indonesia harus perhatikan kesejahteraan Papua.

“Saat ini Presiden Jokowi sedang membangun sejumlah sektor di Papua. Ia dan Klemen mengakui hal ini. Saya bangga dengan Presiden Jokowi yang selalu datang di Papua. Dia perintahkan turunkan harga BBM dan semen di Papua,” tambah Enembe.

Bahkan, lanjutnya mengakui bahwa berkat Presiden Jokowi harga-harga di Pegunungan Papua sudah turun.

“Jadi kita lanjutkan di Papua, Jokowi lanjutkan di Jakarta. Papua adalah harapan Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur, Klemen Tinal menambahkan, jangan duakan LUKMEN karena kita semua harus bersatu.

“Terima kasih, hari ini Allah yang satu memberi kita cuaca yang bagus. Karena itu bapa ibu saudara sekalian, pulang dan ceritakan ke rumah bahwa LUKMEN adalah sosok yang layak pimpin Papua lima tahun kedepan,” tandasnya. (ara/rm)

WAMENA (PT) – Kampanye terbuka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jayawijaya mulai digelar oleh pasangan tunggal JhonMarthin.

Kampanye perdana secara terbuka itu dimulai di Dapil 4 yang diikuti dan dihadiri ribuan masyarakat dari 10 Distrik yang dipusatkan di Distrik Yalengga, Rabu (28/2/2018).

Dalam kampanye itu, mengajak masyarkat untuk kembali bersatu membangun Kabupaten Jayawijaya kedepan.

Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Ricard Banua dalam orasi politiknya mengatakan, ini kampanye perdananya secara terbuka di dapil 4. Untuk itu, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada masyarakat di 10 distrik yang ada di dapil ini dan ditambah 3 distrik dari dapil 3 yang ikut juga hadir saat ini.

“Komitmen kami apabila terpilih, tugas kita adalah bekerja di distrik, bukan di kantor. Kami ingin melihat langsung masyarakat turun ke kampung-kampung,” ungkapnya.

Diakuinya, pihaknya sudah tiga tahun lalu melihat bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan langsung di kampung-kampung dan di distrik-distrik.

Untuk itu, Cabup Jhon mengakui bahwa hal itu yang akan dilakukan bila terpilih yakni akan turun langsung untuk melayani setiap kampung dan bekerja bersama masyarakat sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini.

“Kita akan lakukan pelayanan pemerintahan di distrik-distrik. Hal inilah yang paling diutamakan. Saya sudah turun langsung ke lapangan untuk melayani masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkannya, hal ini harus dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan tidak mungkin masyarakat kecil yang tinggal dikampung datang ke kantor untuk bertemu Bupati dan Wakil Bupati.

“Maka saya dan Pak Marthin yang akan cari masyarakat hingga di kampung-kampung dan distrik, itu komitmen kami,” terangnya.

Ia menambahkan lagi, untuk bertemu dengan masyarakat adalah hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa JhonMarthin menjadi pemimpin bukan menjadi raja. Tetapi Menjadi pemimpin untuk melayani rakyat, itulah komitmen Jhon Marthin.

“Jadi tidak ada yang duduk dibalik kursi tetapi harus turun ke kampung-kampung dan distrik, itu tugas kepala-kepala SKPD,” tambahnya.

Ia juga tak lupa menjelaskan, pembahasan program pembangunan akan dilakukan di distrik masing-masing karena dana kampung cukup besar.

Oleh karena itu, pihaknya harus kerjasama dengan masyarakat tentang bagaimana membuat program yang baik agar tepat sasaran di kampung-kampung tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pendidikan gratis menjadi SPP gratis dan kesehatan gratis. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan pelayanan kesehatan gratis saat dirinya bersama Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo.

Sehingga, masalah pendidikan dan kesehatan gratis akan terus dilanjutkan. Termasuk masalah dokter dan tenaga medis juga nanti akan ada tambahkan.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Yogobi mengatakan, apa yang telah disampaikan Cabup Jhon akan mustahil dan tidak akan dilaksanakan apabila masyarakat tidak bersatu antara intelektual Balim dan anak Balim.

Dengan demikian, Cawabup Marthin kepada intelektual dari dapil 4 mari bersatu untuk membangun Jayawijaya ini.

“Semua perbedaan sudah berakhir pada tanggal 12 kemarin dan sekarang waktunya kita bersatu bangun Jayawijaya. Dari Heraewaga sampai Pogolatnem, dari Wolorola sampai Tailarek mari bersatu,” bebernya.

Diungkapkannya, semua program pembangunan akan dilakukan mulai dari kampung ke kota. Untuk itu, perlu dukungan dari masyarakat untuk bersatu menjalankan program-program itu.

Mengenai faktor keamanan, ujar Marthin bahwa juga menjadi salah satu corong utama dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehingga perlu sama-sama menjaga keamanan

“Oleh karena itu, kepada intelektual khususnya untuk dapil 4 menjadi motor penggerak untuk satukan jayawijaya dan bangun jayawijaya” pungkasnya (tar/rm)

Ketua Tim Kampanye LUKMEN Jilid II, Yunus Wonda mengatakan, dengan adanya Kantor Sekretariat ini, para relawan akan solid dan bersatu dalam upaya pemenangan pasangan Lukas Enembe, S.IP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM.

“Semua kegiatan aktivitas akan mulai dari Kantor Sekretariat,” terangnya.

Yunus mengatakan, LUKMEN bukan saja milik masyarakat gunung, tetapi milik seluruh warga masyarakat di seluruh tanah Papua.

“LUKMEN bukan milik orang gunung tapi milik semua orang. LUKMEN hadir untuk semua orang yang mendiami tanah Papua,” terang Yunus.

Sementara itu, Ketua Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Matius Awoitauw mengungkapkan, pasangan LUKMEN adalah figur terbaik Papua saat ini.

“Figur terbaik itu adalah selalu bersama istri. Karena menjadi pemimpin itu dari dalam keluarga dan pemimpin itu harus menjadi teladan bagi semua orang.

“Saya tidak menyinggung orang lain, tapi ini fakta dan kita siap menangkan LUKMEN dengan cara cara yang bermartabat,” tegas Ketua DPW Partai NasDem Papua.

Matius menambahkan, LUKMEN juga adalah pemimpin dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sudah bekerja keras selama ini dalam menjaga Papua dalam NKRI.

Oleh karena itu, jika saat ini orang-orang di Jakarta menyatakan bahwa Pilgub Papua rawan dengan konflik, maka ada pihak-pihak yang sedang merencanakan itu semua.

Tapi siap bekerja untuk LUKMEN lanjutkan kepemimpinannya dua periode di Papua.

Sementara itu, Lukas Enembe menyatakan bahwa dengan diresmikannya posko tim kampanye, maka semua kegiatan kampanye dan lainnya dikerjakan di posko tersebut.

Lukas mengaku, menjadi pemimpin di Papua itu harus kuat, karena banyak tantangan yang akan dihadapi. Apalagi, UU Otsus Papua akan berakhir tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua nanti.

Untuk itu, Sumber Daya Alam (SDA) Papua harus kita kelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua kedepan.

“Kita sudah bekerja keras mendapat 10 persen saham PT. Freeport Indonesia, dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD,” urainya.

Secara umum, lanjut Lukae bahwa porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan
masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Mengenai tim relawan, Lukas harap relawan yang hingga saat ini sudah terdaftar kurang lebih 200 tim untuk bekerja dengan baik menangkan Lukmen pada Pilgub 2018.

Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh tim relawan pemenangan supaya bisa meningkatkan pendekatan kepada masyarakat.

Minimalnya, mengajak bertegur sapa dan berkomunikasi. Dengan demikian, tim relawan yang terbentuk ini mulai bekerja terhitung hari ini sampai bulan Juni ke depan.

“Kemenangan pasangan LUKMEN, terletak pada pundak tim relawan dan tim Koaliasi Papua Bangkit Jilid II. (ing/lam/ara/rm).

Usai mengkukuhkan Tim Relawan Solata For LUKMEN yang diketuai Benyamin Patondok kemudian dilanjutkan dengan peresmian Kantor Sekretariat Tim Relawan Solata For LUKMEN Papua Bangkit II yang terletak di Ruko Pasific Jayapura.

Dalam kesempatan itu, Lukas Enembe menyampaikan, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Toraja di Papua, yang berkesempatan membentuk tim relawan untuk mendukung LUKMEN maju dalam Pilgub 2018.

Bahkan Lukas Enembe juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Toraja yang sudah banyak berkarya di Papua.

“Membangun Papua bukan mudah melainkan membutuhkan tantangan yang luar biasa,” ungkapnya.

Selain itu, Lukas juga mengakui bahwa tim relawan ini adalah yang pertama dikukuhkan dan dilantik.

“Saya sangat berharap tim relawan Solata bisa bekerjasama dengan tim lainnya yang sudah dibentuk dan akan dilantik oleh LUKMEN. Bahkan diharapkan tim ini juga bisa berkoordinasi dengan tim relawan Solata di seluruh kabupaten/kota,” harapnya.

Bahkan, Lukas juga meyakinkan tim relawan dan masyarakat Toraja yang hadir, untuk
tidak ragu dengan kepemimpinannya.

Sebab lima tahun dirinya memimpin bersama Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur sudah dapat dilihat wujud serta fisiknya, diketahui serta disimak oleh semua pihak.

“Karenanya harapan saya, bapak dan ibu masyarakat Toraja dukung kami, doakan kami supaya kita melanjutkan kepemimpinan periode yang kedua,” terang dia.

Mengenai peresmian Kantor Sekertariat Tim Relawan Solata For LUKMEN, Lukas menambahkan sekaligus mengajak bahwa dimulailah semua pekerjaan yang menyangkut dukungan terhadap LUKMEN baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Dengan dikukuhkannya dan diresmikannya tim relawan solata, diharapkan seluruh
masyarakat Toraja dimana saja, baik mereka yang berprofesi di pemerintahan, politisi, usahawan serta para guru, diharapkan terhimpun dalam relawan solata untuk memenangan LUKMEN jilid II.

Dia juga berharap tim relawan yang telah dibentuk mampu menyatukan seluruh aspirasi masyarakat Toraja yang ada di Papua, sehingga dapat dipakai untuk kepentigan Pilkada 2018.

“Sebab dengan keyakinan itu, kami percaya pasti kami berdua akan terdipilih lagi,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Tim Relawan Solata For LUKMEN Papua Bangkit II, Benyamin Patondok mengungkapkan, pihaknya siap memenangkan pasangan petahana untuk jilid II.

Bahkan pihaknya akan segera meramu hal-hal strategis, khususnya di kalangan Solata
untuk bisa membawa LUKMEN menduduki kursi kepemimpinan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dia mengatakan, selaku ketua tim relawan, dirinya akan memanfaatkan sekertariat yang baru saja diresmikan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Toraja yang ada di Papua.

Sekaligus dirinya akan memprakarsai pembentukan tim relawan solata hingga ke 29 kabupaten dan kota.

“Sekertariat ini juga akan menjadi tempat kendali bagi tim relawan untuk berkoordinasi dengan tim sukses yang telah dibentuk, untuk kami sama-sama mengantar bapak pada periode yang kedua,” pungkasnya. (lam/ing/rm)

Oleh : Dr. Velix V. Wanggai

Di lapangan Mandala, Kota Jayapura, 9 April 2013, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM dilantik dihadapan ribuan rakyat Papua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ketika itu, Gubernur Lukas Enembe menegaskan, “Ada yang mengatakan Papua raksasa yang sedang tidur, atau raksasa yang mulai bangun dari tidurnya, namun saya mengajak kita semua pada saat ini, detik ini juga raksasa Papua harus bangun, kita harus tegakan harkat dan martabat Papua, kita harus menemukan win-win solution bagi semua pihak, kita juga berjuang agar rakyat lebih sejahtera, satu rupiah pun yang jatuh diatas tanah ini harus digunakan dengan baik untuk perubahan kehidupan orang Papua.

Orang Papua tidak boleh lagi miskin diatas kekayaannya, kue pembangunan harus dibagi dengan adil dan tepat, tidak boleh makan sendiri tetapi merata untuk rakya Papua. Kami juga berusaha agar hak-hak dasar orang Papua terpenuhi, kami akan perbaiki kebijakan-kebijakan sektor pendidikan, kesehatan ekonomi rakyat badan infrastuktur. Untuk itu perlu kebijakan baru dalam mengelola pembangunan di Papua yaitu kebijakan untuk semua rakyat Papua”.

Demikian, pidato Gubernur Enembe di lapangan Mandala, pada 9 April 2013.

Kini, perjalanan kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal hampir genap 5 tahun. Tentu saja, berbagai langkah telah dilakukan guna menyelesaikan gejala dan akar persoalan yang ada di Papua. Lima tahun waktu yang singkat dalam ukuran pembangunan. Karena itu, kesemua langkah dilihat sebagai fondasi guna mewujudkan Papua yang Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera.

Dalam 4 tahun terakhir, sejumlah terobosan pembangunan telah dilakukan guna mewujudkan kebangkitan Papua. Terobosan strategis awal yang ditempuh Gubernur Papua Lukas Enembe adalah menata kerangka perencanaan pembangunan Papua.

Sejak Otonomi Khusus pada 2001, Papua tidak memiliki rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Namun, dalam enam bulan pertama menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe telah berhasil menetapkan skenario rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Papua 2005-2025. Demikian juga, dapat ditetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW) Papua 2013-2033, guna memperbarui RTRW Papua yang telah dimiliki pada 1993.

Dengan karakteristik sosial budaya yang khas dan beragam, Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong pendekatan berbasis lima (5) wilayah adat dalam strategi pembangunan nasional dan daerah.

Dengan dorongan Pemerintah Provinsi Papua, akhirnya Kementerian PPN/Bappenas mengadopsi lima wilayah adat di Papua, yakni wilayah Saireri (Kepulauan Teluk Cenderawasih), Mamta (Mamberamo hingga Jayapura dan sekitarnya), Meepago (Pegunungan Tengah yang berpusat di Paniai dan sekitarnya), Laa Pago (Pegunungan Tengah yang berpusat di Jayawijaya dan sekitarnya) dan Anim Ha (wilayah selatan yang berpusat di Merauke dan sekitarnya). Pendekatan berbasis wilayah adat ini telah diakomodasi di dalam RPJM Nasional 2015-2019.

*Memperkuat Anggaran ke Rakyat*

Terobosan strategis lainnya tecermin dari kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menguatkan desentralisasi fiskal di Papua. Dari sisi peran alokatif,  sentuhan terpenting Gubernur Lukas Enembe – Wakil Gubernur Klemen Tinal, adalah dengan menetapkan kebijakan dana Otsus dengan

“Formula 80 : 20”. Kerangka fiskal  baru ini tertuang dalam Perdasus No.  25/2013 tentang Pembagian, Penerimaan, Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang kemudian diperbaharui dengan Perdasus No 13/ 2016.

Perubahan alokasi dalam formula 80 : 20, dilihat sebagai upaya strategi desentralisasi fiskal ke rakyat yang paling bawah, atau “bringing the state closer to the people”.

Kebijakan desentralisasi fiskal ditujukan untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam rangka membuka keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkeadilan.

Peran alokatif itu tercermin dari upaya Gubernur Enembe mempromosikan kebijakan Kesehatan untuk Semua, “Health for All” bagi rakyat Papua yang sesuai tipologi wilayah. Hal awal yang dibenahi adalah soal koordinasi kebijakan.

Untuk itu, lahirlah Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) dengan payung Peraturan Gubernur No. 16/ 2013. Dalam filosofi yang lebih dalam, kehadiran lembaga ini sebenarnya ditujukan mencegah kepunahan Orang Asli Papua (OAP) di atas tanahnya sendiri.

Berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat terobosan ini ternyata mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir ini.

Pemerintah Provinsi Papua berhasil mengurangi angka kemiskinan di Papua menjadi 27,62% pada Maret 2017, dari semula angka kemiskinan sebesar 31,13% di Maret 2013 ketika Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dilantik.

Demikian pula, indeks pembangunan manusia (IPM) dalam empat tahun terakhir meningkat dari semula 55,55 pada 2012 menjadi 58,05 pada 2016. Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan dari 64,84 menjadi 65,12 pada 2016.

Hal itu tidak terlepas dari berbagai langkah Pemerintah Provinsi Papua untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan di kampung-kampung dengan layanan kesehatan terbang, terapung, dan jalan kaki, serta pelayanan dengan kartu Papua sehat (KPS).

Langkah-langkah ini didukung dengan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2014 tentang Alokasi Pembiayaan 15% Dana Otonomi Khusus di kabupaten/kota.

Tentu  saja, masih terdapat sejumlah kebijakan sosial lainnya guna memperbaiki kualitas hidup orang asli Papua. Kita sangat sadar bahwa masih ada segudang pekerjaan rumah yang harus ditunaikan. Apalagi aspek kesehatan di Tanah Papua mendapat sorotan dari komunitas internasional. Ke depan, Pemerintah Daerah di seluruh Papua juga dituntut untuk mensukseskan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, yang menggantikan Millenium Development Goals Tahun 2015.

Menjadi tugas kolektif Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo, sebagaimana hadirnya Peraturan Presiden No. 59/ 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Demikian pula, terobosan Gubernur Lukas Enembe sejalan dengan semangat kebijakan Presiden Joko Widodo yang pada 11 Desember 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Semua ini merupakan komitmen Pusat dan Daerah dalam memperkuat hadirnya Negara di tengah-tengah masyarakat di Tanah Papua.

*PON 2020: Membangun Identitas Papua*

Di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, Papua mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Hal ini dimaknai sebagai sebuah kebanggaan dan identitas Papua yang diakui dalam konteks pembangunan nasional. Sekaligus, PON dimaknai sebagai sebuah terobosan strategis yang tercatat dalam sejarah pembangunan keolahragaan di Indonesia.

Dalam pandangan Gubernur Enembe, PON di ‘Tanah Papua’ diletakkan sebagai strategi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi besar yang diletakkan Presiden Joko Widodo.

Apalagi, di awal Desember 2017 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang dukungan dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung dalam persiapan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Harapannya, PON di Papua merupakan strategi dalam menjamin pemerataan akses olahraga, redistribusi pembangunan ke daerah, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkukuh ketahanan nasional. (rm)

Demikian diungkapkan Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP, MKP kepada wartawan usai menghadiri apel pagi gabungan di halaman Kantor Gubernur, Senin (11/12/2017).

“Untuk Kabupaten Dogiyai nanti tanggal 18 Desember 2017 sesuai dengan akhir masa jabatan. Sementara untuk Wakil Bupati Yalimo nanti akan dikonsultasikan dan kami menunggu SK dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya.

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Intan Jaya periode 2017-2022 dan Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro sebagai kepala daerah terpilih periode 2017-2022.

Sekedar diketahui, Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon mengantikan posisi Almarhum. Er Dabi. Sebanyak 11 dari 20 wakil rakyat di DPRD Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, akhirnya memilih Erdi Dabi putra mantan Bupati Yalimo untuk mengisi jabatan Wabup yang sempat kosong selama kurang lebih satu tahun. (Ing/rm)

Desain besar Papua perihal bagaimana wajah pembangunan Papua di tahun 2025 telah dirumuskan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal pada akhir Desember 2013 lalu. Langkah terobosan ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025, yang dipayungi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 21 Tahun 2013.

Dokumen RPJPD Papua 2005 – 2025 yang ditetapkan Gubernur Lukas Enembe pada tanggal 30 Desember 2013 merupakan terobosan penting dalam konteks pengelolaan pemerintahan di Papua. Mengingat sejak Otonomi Khusus Papua tahun 2001, ternyata Provinsi Papua belum memiliki arah besar pembangunan Papua dalam jangka panjang. Padahal amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengwajibkan setiap daerah memiliki skenario pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

Visi 2025 : Papua Yang Mandiri

Dalam pandangan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Papua untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah pembangunan. Apalagi Papua dikelola dengan payung hukum UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang dihadapi Provinsi Papua saat ini dan di masa mendatang, sehingga Visi besar Pembangunan Papua tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan Perdasi No. 21/2013, adalah: “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”.

Yang dimaksudkan dengan visi Papua yang Mandiri, adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian ini adalah kemandirian yang mengenal kerjasama, saling menguntungkan dengan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dengan prinsip keberpihakan bagi kemajuan masyarakat asli Papua, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif dalam kerangka NKRI.

Sementara itu, misi yang diletakkan dalam 20 tahun pembangunan Papua ke depan ini, ditujukan ke 5 misi besar.
Pertama, mewujudkan kemandirian sosial. Wajah sosial Papua ditandai dengan kualitas hidup manusia Papua yang mampu berperan dalam pembangunan. Hal ini tercermin di tahun 2025 dimana Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70, Usia Harapan Hidup diatas rata-rata 70 tahun, pelayanan kesehatan di seluruh kampung, dan gizi dan pangan bagi keluarga Papua. Demikian juga, kebutuhan rumah yang sehat terpenuhi, kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan meningkat dan terbangunnya jaringan informasi dan telekomunikasi yang mengjangkau seluruh kampung.

Kedua, kemandirian budaya Papua. Aktualisasi jati diri, identitas dan karakter masyarakat asli Papua semakin meningkat dalam konteks keragaman budaya Papua. Wajah budaya Papua di tahun 2025 tercermin dari pengembangan kelembagaan adat, agama dan perempuan yang terintegrasi ke dalam sistem formal. Demikian pula, adanya harapan agar terwujud budaya Papua berprestasi dan inovatif.

Sedangkan ketiga, kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah Papua. Apa wajah ekonomi Papua di tahun 2025? Hal itu tercermin antara lain dari terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh di seluruh wilayah Papua yang berbasiskan ekonomi lokal yang mandiri. Terbangunnya ekonomi lokal dan infrastruktur skala kampung yang merata di seluruh kampung di Papua.

Dari sisi pengembangan wilayah, diharapkan wajah ekonomi Papua di tahun 2025 ditandai dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi lokal di wilayah-wilayah strategis, kawasan tumbuh cepat, pusat-pusat permukiman masyarakat lokal, kawasan perbatasan dan sekitarnya dalam suatu pengembangan wilayah terpadu sesuai konteks sosial budaya Papua.

Keempat, kemandirian politik. Ada sebuah harapan agar wajah Papua di tahun 2025 ditandai dengan peran serta masyarakat yang demokratis, kualitas aparatur yang meningkat, dan adanya kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

Apa sasarannya? Terwujudnya masyarakat yang demokratis yang mampu menentukan sendiri paradigma, tujuan, dan strategi pembangunan Papua yang transparan. Selain itu, terwujudnya penerapan UU Otonomi Khusus secara nyata dan konsekuen sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat asli Papua.

Dan akhirnya, kelima, kemandirian masyarakat asli Papua. Wajah Papua di tahun 2025 ditandai dengan masyarakat asli Papua berperan utama dalam kepemimpinan dan pelaksanaan pembangunan di Papua yang sesuai jati diri masyarakat asli Papua. Disadari bahwa kondisi masyarakat asli Papua yang sebagian besar berada di pedalaman dan terpencil serta belum tersentuh pembangunan. Karena itu, diharapkan pembangunan Papua terwujud secara merata di seluruh kampung di Papua.

Demikian pula, di tahun 2025 terwujud pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua serta hak-hak masyarakat adat melalui pengakuan hak ulayat adat, masyarakat adat, dan hukum adat, sebagai dasar dari seluruh aspek pembangunan.

Mengawal Visi Papua 2025

Visi dan misi Papua di tahun 2025 ini, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Papua untuk mewujudkan apa harapan Papua ke depan ini. Dalam perjalanan lebih dari 4 tahun ini, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal telah menerjemahan Visi 2025 ke dalam visi, misi dan kebijakan pembangunan pada tahun 2013 – 2018. Adapun visi 5 tahun ini, “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera”.

Wajah pembangunan Papua ke depan, tepatnya tahun 2025, haruslah diwujudkan secara bertahap dan terukur. Dengan permasalahan yang kompleks, setapak demi setapak langkah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, baik di level provinsi, kabupaten, dan kota se-Papua.

Lingkungan strategis yang dinamis dan berubah, baik di tataran internasional, nasional dan lokal Papua, telah mendorong Gubernur Lukas Enembe – Wagub Klemen Tinal untuk mempertimbangkan berbagai langkah dalam merumuskan (policy formulation) dan melaksanakan kebijakan pembangunan (policy implementation) yang sesuai dengan konteks pembangunan.

Salah satu tonggak bersejarah (milestone), adalah Provinsi Papua harus mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Agenda, SDGs) Tahun 2030 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs 2030 ini menggantikan MDGs 2015. Agenda global ini dibumikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Selain agenda SDGs 2030, Provinsi Papua juga dihadapkan milestone lainnya yakni tidak berlaku lagi “Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara 2 % (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan”. Karena UU Otsus berpesan dana khusus ini berlaku selama 20 tahun. Artinya, di tahun 2022 Dana Otsus 2 persen dari DAU Nasional tidak berlaku lagi.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat dalam mengantisipasi kebijakan fiskal yang berubah untuk Papua dalam mewujudkan skenario pembangunan Papua 2025.

Dalam konteks mewujudkan wajah Papua tahun 2025 ini, patut diapresiasi berbagai terobosan pendekatan dan kebijakan mendasar yang telah diletakkan oleh kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal sejak 2013 hingga pertengahan 2017 ini. Kinerja positif ini merupakan fondasi, sekaligus modal pembangunan guna mewujudkan Visi besar Papua yang Mandiri tahun 2025.

Penulis adalah pemerhati pembangunan Papua