Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi nasional pilkada serentak tahun 2024 di Jakarta mengatakan pemberian dana hibah tahapan pilkada serentak merupakan tanggung jawab masing masing kepala daerah dalam menunjang jalannya pilkada serentak di Papua.

Menurut Steve, sesuai undang-undang bahwa tahapan pilkada serentak harus dilaksanakan minimal 10 bulan sebelum pelaksanaan pilkada yakni apabila pilkada serentak dilaksanakan bulan September 2024, maka tahapan pilkada serentak tahun 2024 akan dimulai pada bulan Desember 2023, maka dana pilkada sebesar 40% harus sudah dicairkan paling lambat akhir November 2023 agar menunjang proses tahapan Pilkada Serentak tersebut.

“Penetapan waktu pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September 2023 sdh disepakati antara DPR dan Pemerintah beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, pemerintah bersama KPU dalam waktu dekat akan segera membahas Perpu tentang pemilu umum kepala daerah atau pilkada serentak di tanah air.

Setelah Perpu selesai dibahas dan ditetapkan, KPU RI juga akan segera menyusun Peraturan KPU tentang jadwal dan tahapan pilkada serentak 2024.

Sementara itu , Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Mauritz Panjaitan mengatakan tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak memberi dukungan kepada KPU berupa dana tahapan pilkada serentak 2024 karena sudah menjadi kewajiban bagi para kepala daerah seperti diatur didalam UU Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

Diakuinya, para kepala daerah juga harus segera memfasilitasi KPU berupa dana tahapan pilkada dan untuk tahap pertama tahun 2023, harus dicairkan sejumlah minimal 40% dari total dana pilkada paling lambat bulan November 2023.

“Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menyiapkan dana cadangan tahun 2023 dan tahun 2024 untuk kepentingan belanja tidak terduga atau BTT,” tandasnya. (Dian)

Editor : Ronald

Diketahui dalam kunjungan tersebut membicarakan masalah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang akan segera dibahas.

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan, KPU telah mengusulkan anggaran Pilkada sebesar Rp 242 miliar. Namun usulan tersebut masih akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Papua.

“Kebetulan tahapan Pilkada itu belum jalan, makanya kita terlihat masih santai. Tapi Pj. Gubernur Papua sudah berjanji akan memanggil TAPD dan KPU untuk segera membahas anggaran itu,” katanya usai menerima kunjungan Pj. Gubernur Papua.

Selain dana hibah Pilkada, lanjut dia, ada pula dana non tahapan Pilkada yang diberikan Pemprov Papua.

Steve mengakui, anggaran tersebut akan digunakan untuk membenahi Kantor KPU Papua dan sosialisasi Pemilu.

“Beliau (Pj. Gubernur Papua) bantu Rp 10 miliar untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang akan kami gunakan untuk pembenahan di kantor. Kami juga akan menggunakannya untuk sosialisasi pemilu karena keterbatasan anggaran,” kata Steve.

Diketahui, pertemuan itu mediskusikan mengenai proses tahapan Pemilu 2024 dan kendala-kendala yang dihadapi KPU Papua.
Dimana pada kesempatan itu, Ridwan menyoroti halaman dan pagar Kantor KPU Papua yang masih perlu dibenahi.

Selain itu, Ridwan juga meminta KPU memberikan laporan mengenai Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam kontestasi Pemilu.

“Pemberitahuan ke kita harus cepat terkait ASN yang terjun ke politik tapi belum berhenti. Sampaikan biar pak Sekda urus administrasinya,” kata Ridwan.

Ridwan pun mendoakan agar seluruh anggota KPU Papua tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dengan begitu, pesta demokrasi di Papua berlangsung dengan aman, damai dan lancar.

“Kalau tadi dari pemaparan peta konflik sedikit, mudah-mudahan penyelenggaran Pemilu bisa jalan dengna baik. Bapa dan ibu juga semoga sehat-sehat terus sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” tandasnya. (Dian)

Editor : Ronald

Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah menetapkan pemilu akan digelar pada tahun 2024, oleh karena itu, semua partai mulai menyusun strategi, termasuk Partai Demokrat Papua untuk meraih kemenangan.

Untuk itu, dirinya mempunyai mimpi Partai Demokrat akan tetap menjadi pemenang pada pemilu 2024, untuk meraih kemenangan itu, maka kita harus bersatu dan solid.

“Partai Demokrat masih membiru di Papua, warna biru belum pudar, masih membiru hingga hari ini, banyak kader kita yang menjadi Bupati, duduk di DPRD dan DPR Papua bahkan DPR RI,” terangnya.

Lukas Enembe yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Papua pada tahun 2023 mendatang, mengingatkan kepada kader Demokrat untuk siap melanjutkan tongkat estafetnya.

“Saya akan mengakhiri jabatan Gubernur tahun depan, harapan saya kader Demokrat akan melanjutkan tongkat estafet ini, saya yakin kader demokrat punya kesempatan untuk mewujudkannya,” imbuhnya. (ist/nald)

Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI Dapil Jabar, Herman Khaeron mengatakan, Tim 3 dipimpin langsung Ketum DPP Partai Demokrat yang beranggotakan Sekjen DPP Partai Demokrat dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat.

Diketahui Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Sekjen Teuku Riefky Harsya resmi membuka Musda V Partai Demokrat Provinsi Papua, melalui zoom meeting di Suni Garden Lake Hotel & Resort, Sentani, Sabtu (19/3).

Adapun kata Herman Khaeron, tahapan-tahapan Musda V Partai Demokrat Papua akan memulai tahapan verifikasi parpol yang akan didaftarkan pada tanggal 1-7 Agustus 2022.

Dijelaskan, Demokrat harus membangun struktur partai sampai minimal Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), namun amanat AD/RT partai Demokrat tahun 2020 harus menyelesaikannya sampat tingkat Anak Ranting.

AD/RT Partai Demokrat tahun 2020 bab 10 pasal 83 butir 1 bahwa Musda dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun. Kemudian Peraturan Organisasi (PO) Nomor 02 Tahun 2021 Bab II Pasal 5 Poin b untuk mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan percepatan Musda.

Selain itu, PO 02 tahun 2021 Pasal 5 poin e yang menyatakan DPP Partai Demokrat berwenang menetapkan waktu pelaksanaan Musda. Kemudian BPOKK DPP Partai Demokrat menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan Musda IV Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 21/BPOK/DPP-PD/III 2022.

Selanjutnya, terbitlah Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 33/SK/DPP.PD/III/2022 tentang penetapan jadwal pelaksanaan Musda IV Partai Demokrat Papua. DPP Partai Demokrat telah melakukan verifikasi terhadap pemilik suara yang hadir 31 pemilik suara terdiri dari 1 orang unsur DPP Partai Demokrat, 1 orang unsur DPD Papua dan 29 Ketua DPC.

Jumlah ini telah melebihi jumlah yang diatur dalam PO 02 tahun 2021 Bab III pasal 10 poin h butir 1 bahwa kuorum keabsahan Musda dihadiri minimal 1/2 jumlah pemilik suara sah. “Untuk itu, Musda sudah sah untuk kita laksanakan pada hari ini,” katanya.

Pelaksanaan Musda V Partai Demokrat Papua akan menggelar sidang-sidang yang terdiri dari sidang pleno I, pleno II dan pleno III. Pleno I akan sampai pada pernyataan demisioner, pleno II merumuskan kebijakan-kebijakan lima tahun kedepan Partai Demokrat di provinsi Papua dan pleno III mengusulkan calon Ketua DPD Partai Demokrat Papua, yang akan ditetapkan pada tahap selanjutnya.

“Jadi pelaksanaan Musda hari ini hanya sampai menetapkan maksimum 3 nama calon, yang diusulkan pada tahapan pasca Musda,” terangnya.

Adapun tahapan pasca Musda nanti, setelah terpilih calon yang diusulkan oleh pelaksanaan Musda hari ini yakni tahalan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan, dimana akan diuji maupun secara konsep dan implementasinya serta target-target yang ingin dicapai.

Setelah itu, fit and proper test sendiri dilaksanakan oleh Tim 3 yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat dengan anggota Sekjen dan Kepala BPOKK.

“Kami akan melaksanakan sidang-singkat, untuk mengambil keputusan dan siapa yang akan ditetapkan oleh Ketum sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua terpilih. Selanjutnya akan dilakukan formatur, kemudian menerbitkan SK Kepengurusan untuk dilantik oleh Ketum,” pungkasnya. (ist/nald)

Dalam arahannya, AHY mengingatkan bahwa Musda Partai Demokrat merupakan ajang konsolidasi jajaran partai. “Konsolidasi merupakan sesuatu yang fundamental dan nafas organisasi yang setiap saat dilakukan,” ungkap AHY.

Ia mengatakan, dirinya memahami dan selalu memonitor dinamika antar kader dalam setiap ajang Musda. “Itu wajar, yang penting semuanya dewasa dan memiliki niat yang baik bahwa Musda pada akhirnya menyatukan kita semuanya, bukan sebaliknya memecah belah di antara kita,” terang AHY.

AHY berharap melalui Musda IV Partai Demokrat Papua, DPD berperan menjadi jembatan penghubung antara pengurus DPP dan DPC.

“Musda menjadi forum yang membuat kita semakin solid dan kuat ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH yang juga Gubernur Papua berharap agar Musda Partai Demokrat dapat berjalan lancar, damai, dan kondusif.

Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah menetapkan pemilu akan digelar pada tahun 2024, oleh karena itu, semua partai mulai menyusun strategi, termasuk Partai Demokrat Papua untuk meraih kemenangan.

Untuk itu, Lukas Enembe punya mimpi Partai Demokrat akan tetap menjadi pemenang pada pemilu 2024, untuk meraih kemenangan itu, maka semua kader harus bersatu dan solid.

“Partai Demokrat masih membiru di Papua, warna biru belum pudar, masih membiru hingga hari ini, banyak kader kita yang menjadi bupati, duduk di DPRD dan DPR Papua bahkan DPR RI,” beber Enembe Gubernur dua periode itu.

Ketua DPD PD Papua, Lukas Enembe mengingatkan kepada kader Demokrat untuk siap melanjutkan tongkat estafetnya. “Saya akan mengakhiri jabatan Gubernur tahun depan, harapan saya kader Demokrat akan melanjutkan tongkat estafet ini, saya yakin kader demokrat punya kesempatan untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Papua yang diwakili Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, MH dalam sambutannya berharapa Partai Demokrat dapat memberikan pendidikan berpolitik untuk masyarakat khususunya di Papua secara demokratis, santun dan bermoral.

“Siapapun yang nanti terpilih sebagai ketua tentunya sebagai kader terbaik sehingga perlu dapat menciptakan soliditas kader semakin kuat untuk pembangunan di Papua,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Doren mengajak semua kader demokrat untuk tetap konsisten pada arah kebijakan politik mulai dari pusat sampai daerah dan tetap berjuang dengan potensi yang dimiliki masing-masing.

“Saya mengajak semua kader demokrat untuk bersama-sama sukseskan Musda ini, sehingga dapat berjalan secara demokratis dan aman,” pungkasnya. (lam/nald)

SENTANI (PT) – Salah satu putra terbaik asal Tanah Tabi, Kabupaten Jayapura yang juga sebagai adik kandung dari mantan Bupati Jayapura dua periode, Alm. Habel Melkias Suwae (HMS) yakni, Lodewyck Suwae, S.Sos (LS) menyatakan diri siap maju untuk bursa pencalonan Bupati Jayapura periode berikutnya.

Kepada awak media di Kota Sentani, Jumat (4/3) Lodwik Suwae mengatakan, kesiapan dirinya untuk maju calon Bupati mendatang bukan sebatas ikut ramai, tetapi benar-benar adalah karena perenungan yang panjang dan keterpanggilan hatinya untuk melanjutkan gaya kepemimpinan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pro rakyat sebagimana yang pernah dilakukan oleh Almarhum kakaknya.

Selain itu, ia juga merasa terpanggil untuk menciptakan atau menghadirkan arti sebuah kemandirian di Kabupaten Jayapura. Sehingga kedepan, slogan yang sering digunakan yakni Kabupaten Jayapura yang mandiri dan sejahtera benar-benar diwujudnyatakan olehnya lewat kebijakan-kebijakan pembangunan.

“Saya juga maju karena menjaga amanat atau titipan yang telah di sampaikan oleh Almarhum kakak saya pada tahun 2019 kepada saya, dimana kakak saya merestui saya untuk maju sebagai calon Bupati Jayapura periode mendatang,” ujar Lodewyck Suwae dengan nada tegas.

Dirinya menyebut, sebagai anak asli Bumi Khenambai Umbay yang berkeinginan dan berkomitmen menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kabupaten Jayapura hendaknya menjadi alasan dan dorongan baginya untuk melangkah maju dan bersaing guna memperebutkan kursi orang nomor satu daerah ini.

Menurutnya, jika masyarakat Kabupaten Jayapura memilihnya dan Tuhan berkehendak ia menjadi bupati maka sudah tentu, dirinya akan melanjutkan dan membangun daerah ini sesuai dengan prinsip-prinsip membangun sebagaimana yang telah dikerjakan oleh almarhum kakaknya.

Disinggung mengenai partai politik sebagai kendaraan untuk menuju bursa pencalonan Bupati tahun 2024 mendatang, Suwae menandaskan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya-upaya guna mendapatkan kendaraan politik dan dipastikan bahwa kendaraan politik tentu akan tersedia sebelum masuk proses pentahapan pemilihan.

“Saya juga berpikir bahwa tahun 2024 masih ada pemilihan lagi yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) karena itu kami harus pelan-pelan. Kami juga harus melihat hasil Pileg dan berdasarkan hasil Pileg tersebut maka kami akan menentukan atau melobi partai politik sebagai kendaraan politik guna menuju Pilbup,” tandasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan jadwal atau pentahapan Pemilu terutama Pemilukada yang dikeluarkan secara nasional oleh lembaga penyelenggara yakni KPU RI menyebutkan bahwa, Pemilu serentak akan dilakukan pada tahun 2024. (yan/nald)

NABIRE (PT) – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat pada 9 September mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Papua menggelar kegaiatan berbagi kasih dengan rakyat.

Hal itu diawali di wilayah Adat Meepago, tepatnya di Kabupaten Nabire dengan memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 500 juta dan 100 sak semen untuk mendukung pembangunan rumah adat atau honai masyarakat Nusantara Nabire, Jumat (2/7).

Bantuan kasih tersebut diserahkan langsung Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak didampingi sejumlah kader antara lain Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim dan anggota Thomas Sondegau serta Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Carolus Bolly.

Bantuan itu sendiri diterima kepala suku masyarakat Nusantara di Nabire, Ayub Wenda didampingi Kepala Suku Meepago, Ferry Youw, Ketua Dewan Adat Nabire, Herman Sayori, Kepala Suku Moni di Nabire dan sejumlah tokoh adat, gereja, pemuda dan perempuan.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak mengatakan, apa yang mereka lakukan adalah sesuai instruksi Ketua Umum DPP PD, Agus Harimurti Yudhoyono untuk selalu dekat dan berkoalisi dengan rakyat.

Karena itu alasan pengurus Demokrat Papua dan Fraksi Demokrat DPR Papua memberi bantuan di Honai Nusantara.

Menurutnya, bantuan itu adalah sumbangan dari para kader utama Demokrat Papua, diantaraya para Bupati dan fraksi Demokrat di legislative.

“Jadi pada tanggal 9 April lalu, kami pernah hadir disini guna memberi bantuan bagi masyarakat yang mengungsi dari Intan Jaya ke Nabire ini. Saat itu kami diudang kepala suku nusantara dan sejumlah tokoh adat untuk melihat honai mereka. Dan hari itu mereka menyerahkan proposal permohonan bantuan. Nah Hari ini dalam rangka HUT Partai Demokrat yang ke 20, Demokrat Papua mulai berbagi kasih dimulai dari wilayah Meepago di kabupaten Nabire. Dari sini kami akan terus memberikan bantuan di seluruh tanah Papua,” jelasnya.

RHP sapaan akrab Ricky Ham Pagawak menjelaskan, di Papua ini ada tiga elemen penting yang harus berjalan bersama-sama yakni adat, pemerintah dan gereja.

Sehingga partai Demokrat melihat dan memahami kondisi itu.

“Kami sebagai kader Demokrat di pemerintahan, maka para bupati kader Demokrat meski sudah membangun daerah masing-masing, tetapi kami juga melihat adat itu penting, tanpa mereka kami tidak bisa menjadi pemimpin. Seperti contoh Ketua DPD kami pak Gubernur Lukas Enembe. Saya sendiri dan para bupati lainnya,” ujarnya.

“Sekalipun dia adalah orang nusantara dari manapun, karena dia tahu adat di Papua maka bisa menjadi pemimpin di Papua. Maka kehadiran kami di honai Nusantara Nabire ini, meski mungkin lokasinya relative tersembunyi di kota Nabire, tetapi kehadiran kami ini ingin menunjukan bahwa kantor adat ini penting dan bentuk penghargaan pada adat,” tambahnya. (ist/rm)

JAYAPURA (PT) —Jabatan Wakil Gubernur Papua kini kosong, itu setelah Klemen Tinal, SE, MM meninggal dunia pada 21/5/2021 lalu.

Namun demikian, pengisian jabatan Wagub ini akan dibahas setelah 40 hari nanti, guna menghormati keluarga yang tengah berduka.

Demikian penegasan Ketua Koalisi Parpol Pengusung Pasangan Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal (LUKMEN) periode 2018-2023, Matius Awoitauw, SE, M.Si didampingi Sekretaris  Kusmanto di Jayapura, Minggu (13/06).

Koalisi parpol pengusung LUKMEN pada Pilkada Papua tahun 2018 lalu meliputi 9 parpol masing-masing Demokrat, Golkar, PAN, Nasdem, PKB, PKS, PKPI, Hanura dan PPP.

Awoitauw menjelaskan pihaknya telah sepakat pengisan jabatan Wagub Papua menjadi tanggung jawab koalisi.

Tapi tahapannya akan dibahas, setelah 40 hari wafatnya Klemen Tinal.

“Jadi selama pemerintahan ada, koalisi parpol terus mendampingi  Gubernur dan Wagub hingga masa jabatan berakhir pada 2023 mendatang,” terang Bupati Jayapura ini.

Ia menyampaikan, mengingat situasi masih dalam kedukaan, maka koalisi belum melakukan koordinasi dan komunikasi membahas siapa pengganti Klemen Tinal sebagai Wagub Papua.

Karena itu, katanya, pihaknya menyampaikan kepada publik bahwa dalam waktu dekat koalisi akan melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi, untuk mendengar pandangan-pandangan bagaimana proses ini dilakukan.

Menurutnya, koalisi juga akan mendengar arahan Gubernur Papua Lukas Enembe, sebab Wagub terpilih harus mampu bekerjasama dengan Gubernur, makanya pandangan Gubernur juga menjadi penting.

“Nanti akan ada tiga nama yang akan diajukan ke DPR Papua, untuk dibahas sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

“Mekanisme ini pasti akan jalan. Untuk itu, kami minta masyarakat bersabar karena kami menghargai keluarga yang masih berduka,” beber Mathius.

Dikatakan, proses ini tak memakan waktu lama, karena pemerintahan harus berjalan dengan sejumlah agenda besar, sehingga membutuhkan peran seorang wagub.

Sementara itu, Kusmanto mengatakan, parpol koalisi yang akan memutuskan siapa yang akan mengganti posisi wagub Papua.

Bahkan, jika ada muncul nama-nama itu adalah aspirasi.

“Semua parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki hak yang sama, makanya kami akan membahas bersama,” jelasnya. (fil/rm)

JAYAPURA (PT) — Penjabat Bupati Nabire, Anton Mote mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Nabire telah menyepakati anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekitar Rp. 30 miliar.

Bahkan, kata Bupati Anton, pihak KPU Nabire telah menggelar pleno untuk memutuskan PSU direncanakan tanggal 14 Juli 2021 mendatang.

Tak hanya itu, Bupati Anton juga mengakui, pihaknya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tinggal mengikuti tahapan- tahapan yang sudah ditetapkan KPU setempat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, para kandidat, tokoh-tokoh politik, partai politik harus mensukseskan PSU dengan harapan tidak boleh lagi ada konflik atau kecurangan dan lain-lain,” tegas Bupati Nabire, Anton Mote kepada wartawan, Rabu (28/4).

Ia juga berpesan kepada semua kandidat untuk memainkan peran politik dengan aturan yang benar supaya tidak terjadi masalah.

Untuk itu, pihaknya berharap PSU cukup di Nabire saja, pleno KPU juga di Nabire dan tidak boleh dibawah lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK),  karena  justru akan terjadi kerugian yang lebih besar lagi.

“Kalau sampai berujung lagi di MK dan terjadi PSU ketiga maka pemerintah sudah tidak punya biaya lagi,” pungkasnya. (fil/rm)

Pengumuman itu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/PL.02.7-Kpt/9119/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Supiori Tahun 2020.

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Supiori, Lisias Dawan, S.Pd didampingi Wakil Ketua I DPRD Supiori, Saptawati Trikora Dewi.

Tampak hadir dalam rapat paripurna, Bupati Supiori, Drs. Jules Warikar, Wakil Bupati, Onesias Rumere bersama jajaran Muspida Kabupaten Supiori.

Wakil Ketua II DPRD Supiori, Lisias Dawan, S.Pd mengungkapkan rapat paripurna diselenggarakan berdasarkan pasal 79 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Diantaranya menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur Papua.

“Melalui rapat hari ini Jumat, (29/1) dilakukan pengesahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/PL.02.7-Kpt/9119/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Supiori Tahun 2020,” ungkapnya.

Lanjut Lisias, melalui Keputusan DPRD Supiori No 3 tahun 2021 tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode 2016-2021 dan pengumuman pengangkatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Supiori periode 2021-2026, maka selanjutnya DPRD melaksanakan pengusulan kepada Kemendagri melalui Gubernur Papua.

“Hasilnya setelah ditetapkan oleh KPU, maka berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Supiori perihal pengusulan pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon terpilih, maka dalam rapat paripurna kali ini diumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni Drs. Yan Imbab sebagai Bupati Supiori terpilih dan Nichodemus Ronsumbre sebagai Wakil Bupati Supiori terpilih,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam rapat paripurna kali ini sekaligus diumumkan bahwa telah ditetapkan calon bupati dan wakil bupati tersebut, maka akan berakhir pula masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 pada bulan Mei 2021.

“Kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, selamat melaksanakan tugas dan berkarya untuk Supiori lebih baik kedepan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Supiori, Drs. Jules F. Warikar mengajak semua masyarakat Supiori untuk mensyukuri hasil pilkada 2020, dimana telah sampai pada tahap pengesahan keputusan KPU tentang calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang mana telah diparipurnakan oleh DPRD Supiori.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Drs. Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre yang pada saat ini disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode 2021-2026, semoga amanah dalam membawa Supiori ke arah yang lebih baik lagi, ” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Supiori terpilih, Drs. Yan Imbab menuturkan bahwa proses paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Supiori merupakan sebuah sejarah yang telah terukir dengan baik.

“Kita bersyukur kepada Tuhan, karena sejak awal hingga paripurna ini, semua boleh berjalan dengan baik, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, begitu juga TNI/Polri dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pilkada ini, ” tuturnya.

Lanjut Imbab, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Supiori atas proses rapat. paripurna yang telah berjalan dengan baik.

“Dengan rapat paripurna ini, maka selanjutnya proses ke Mendagri melalui Gubernur Papua, kami siap mengawal bersama tim,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Supiori terpilih, Nichodemus Ronsumbre menyampaikan terima kasih kepada Bupati Supiori, Jules F Warikar dan Wabup Supiori, Onesias Rumere yang mana telah melaksanakan program pembangunan

“Kami berdua siap melanjutkan tongkat estafet pembangunan lima tahun mendatang,” bebernya.

Pria yang akrab disapa NR, juga berujar pihaknya mengharapkan kepada seluruh simpatisan IMANI dan masyarakat Supiori, agar dapat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga proses pelantikan nanti.

“Proses yang akan dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tentu kita harus menghargai proses, tentu berkaitan dengan pembangunan, apa yang sudah dilaksanakan, kami juga akan melanjutkan pembangunan,” ujarnya.

NR menyebutkan regenerasi kepemimpinan di Supiori harus tetap berjalan dengan baik, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Supiori belum menyentuh angka triliunan, tetapi dirinya optimis ditangan Drs. Yan Imbab yang paham tentang birokrasi, tentu proses pembangunan, pelayanan pemerintahan hingga pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

“Tentu saya dengan Bapak Yan Imbab bakal bekerja lebih maksimal, seperti yang sudah disampaikan, kami terus berkoordinasi dengan Provinsi, dimana dalam tiga tahun kedepan, kran dari provinsi bisa terbuka, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Tim Media IMANI/rm)