JAYAPURA (PT) – Badan Pemeriksa Keuangan Rebuplik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (16/6).

Menurut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah VI, Laode Nusriadi bahwa ada empat kreteria utama dalam pemberian WTP atas pemeriksaan LKPJ Tahun 2024. “Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan.

Meski demikian kata Laode, hasil audit tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, BPK RI menemukan 188 temuan dan 347 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, terhitung 60 setelah penyerahan LKPJ. Hanya saja tekannya, catatan tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan.

“BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dokumen tersebut memuat 188 temuan dan 374 rekomendasi yang tertuang dalam 15 laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di provinsi dan kabupaten/kota selama 2024. “Jadi BPK juga memeriksa 96 laporan dana bantuan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” paparnya.

Namun, ia berharap, dokumen ini dapat menjadi rujukan pembinaan oleh Gubernur Papua kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. “Selain itu, dokumen ini juga dapat memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua,” terangnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, bahwa laporan ini bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan. Meskipun demikian ia berharap, laporan ini dapat menjadi sarana introspeksi dan evaluasi bersama.

“Saya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pembenahan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya tegas.

Sementara Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST. MM menegaskan, jika DPR Papua akan mengawal tindak lanjut laporan pemeriksaan ini, bahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam jangka waktu 60 hari. “Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah menjalankan arahan Penjabat Gubernur Papua secara sungguh-sungguh. Sebab dengan begitu, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Dian)

Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI. Heri Wiranto menegaskan pentingnya koordinasi semua pihak untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU. “Kami datang langsung ke Papua untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PSU. Ini menjadi motivasi bersama agar penyelenggaraan berjalan aman dan lancar. Kendala-kendala yang disampaikan KPU sudah ditindaklanjuti, dan Gubernur Papua telah memberikan arahan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Heri Wiranto, tugas pemerintah pusat adalah mengawal suksesnya PSU sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang sehat. “Beberapa hal teknis yang belum sempurna akan terus dibenahi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya percaya masyarakat Papua sudah siap menyambut momen penting ini untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa PSU harus berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan damai. Ia meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. “Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi PSU terulang kembali. Semua harus bekerja secara profesional dan netral, termasuk TNI/Polri dan ASN,” kata Ramses.

Ramses juga memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan PSU telah tersedia. “Pemerintah siap menyalurkan dana, tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri. Kami pastikan proses pendanaan tidak menjadi kendala,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama tahapan kampanye berlangsung. Penyelenggara tingkat PPD, PPS, hingga KPPS diharapkan menjalankan tugas dengan jujur dan adil agar tidak terjadi permasalahan baru. “Siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan rakyat. Kita harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada,” tukasnya.

Tak lupa, Pj Gubernur mengimbau penggunaan media sosial secara bijak menjelang PSU. “Boleh mendukung pasangan calon, tapi kita semua satu rumah besar, yaitu Papua. Mari jaga persatuan dan hindari provokasi yang bisa memecah belah,” pesannya.

Ia juga mengingatkan kepala daerah yang ingin terlibat dalam kampanye agar mematuhi aturan perundangan. “Pemimpin harus memberi contoh yang baik. Semua ada aturannya dan harus ditaati,” tandas Ramses. (Dian)

Sekwan DPR Papua, Juliana Waromi membacakan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.4-4599 tahun 2024, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua masa jabatan 2024–2029. Kemudian 45 wakil rakyat mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPR Papua dipandu oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jayapura Amin Sutikno.

Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong berharap 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang telah dilantik dengan masa bakti 2024-2029 agar dapat terus berkolaborasi guna membangun Papua yang lebih baik. “Peran serta DPR Papua bersama kami turut diaktualisasikan dalam mendukung terwujudnya sinergitas pembangunan antara kabupaten/kota,” kata Ramses usai menghadiri pelantikan anggota DPRP.

Pihaknya juga menyampaikan agar anggota DPRP memahami terkait dengan konteks kekhususan dan keistimewaan sehingga tetap berada di dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRP dan kami harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan di Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan apalagi dalam menyambut Pilkada Papua pada November mendatang pihaknya berharap agar anggota dewan dapat senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan tersebut. Baik dalam pengawasan persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih yang mana hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia menambahkan karena suksesnya pesta demokrasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja melainkan bersama. “Yang mana dalam hal ini DPRP diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan sarana dan prasarana serta personal yang akan mengawasi jalannya Pilkada 2024,” pungkasnya. (Dian)

Demikian diungkapkannya ketika menghadiri Deklarasi Pengawasan Pemilihan Untuk Pilkada Jujur, Adil, Damai dan Berintegritas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, Selasa (24/9/2024) sore di Lapangan Karang PTC Entrop.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan Papua sebagai daerah yang damai, sejehtera dan berkeadilan. “Dengan kerjsama yang baik, saya yakin kita dapat mewujudkan pilkada 2024 yang damai dan sukses,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pilkada adalah proses demokrasi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mewujudkan Pilkada yang damai, transparan dan akuntabel, tanggungjawab moral untuk memastikan bahwa setiap suara masyarakat dihargai dan terjaga keamanannya.

Oleh karena itu, demi mewujudkan Pilkada Papua yang damai, Gubernur Limbong berharap berperan aktif dari berbagai elemen masyarakat termasuk lembaga pengawas, organisasi non pemerintah dan media untuk bersama-sama mengawasih proses pemilihan.

“Saya percaya bahwa kolaborasi dan sinergi antara semua pihak adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama pelaksanaan pilkada,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Limbong mengajak semua elemen masyarakat Papua untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas dalam lingkungan masing-masing. “Mari kita ciptakan iklim kondusif dengan saling menghormati, menjaga keamaman dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat menganggu proses demokrasi kita,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai dan Paslon Nomor urut 2 Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen. Kedua Paslon tersebut beserta jajaran KPU dan Bawaslu dan Forkopimda secara bersama menandatangani Prasasti Deklarasi Pengawasan Pilkada Damai. (Dian)

Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon mengatakan, untuk DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak ada masalah bahkan masyarakat juga tidak memberikan tanggapan. KPU Papua, lanjut Steve, hanya mendapatkan masukan dari Partai Politik (Parpol) terkait koreksi gelar para calon anggota dewan.

“Kalau (DCS) DPR Papua tidak ada masalah. Tidak ada tanggapan juga dari masyarakat. Hanya dari Parpol sendiri itupun hanya dua partai saja, terkait (koreksi) gelar calon anggotanya,” ungkap Steve Dumbon kepada wartawan, Selasa (12/9).

Dengan selesainya masa tanggapan ini, maka tahapan selanjutnya pengajuan pengganti DCS apabila ada masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS mulai tanggal 14 hingga 20 September 2023.

Ia menambahkan, verifikasi atas pergantian DCS pada tanggal 21-23 September 2023. Setelah itu, dilakukan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023. Kemudian Penyusunan DCT mulai tanggal 4 Oktober hingga 3 November 2023. Dan kemudian pada tanggal 4 November 2023, pengumuman DCT.

KPU Papua terus bekerja menyiapkan penyelenggaraan di Provinsi Papua. Pekan lalu, Ketua KPU Steve Dumbon didampingi anggota KPU Yohannes Fajar I. Kambon, Diana D. Simbiak, Abd. Hadi bersama Kabag KUL Agustina Santi Lepong serta Kabag Rendatin Allen A. Pongoh, bertemu Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI. Izak Pangemanan, Senin (4/9).

Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan proses tahapan yang akan dilaksanakan dan yang sedang berlangsung, serta potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah.

Sehingga dengan audiensi ini TNI khususnya yang berada di wilayah Provinsi Papua dapat bersama-sama mengawal proses tahapan Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar.

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan menyatakan TNI siap dan berkomitmen menjaga keamanan menjelang Pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi tersebut berjalan dengan baik sesuai tahapan dan jadwal. (Dian)

Editor : Ronald

Untuk Pilpres, lanjut Teuku Riefky Harsya, Partai Demokrat dan Partai Gerindra, saling menjaga etika politik. Saat ini, Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem. Sementara Partai Gerindra dan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Partai Demokrat dan Partai Gerindra sama-sama ingin Pileg dan Pilpres berlangsung baik, damai, demokratis, serta bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan. Kedua Partai juga berpandangan sama Indonesia yang makin maju dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui kerja-kerja efektif, persahabatan, sinergi, dan kolaborasi di antara partai-partai politik.

“Kami di Koalisi Perubahan juga saling mendukung untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Tidak hanya sekadar untuk Pilpres, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik nasional. Karena mengurus bangsa tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia,” tegas Teuku Riefky Harsya dalam rilisnya yang disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Apedius Mote kepada Papua Today, Jumat (21/7).

Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan kalau silaturahmi kebangsaan Partai Demokrat dan Partai Gerindra bukan kali pertama. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo. Lalu, dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY berhalangan hadir karena sedang menjadi pembicara diskusi “Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia?” yang digelar oleh Fisipol Leadership Forum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sememtara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, dan upaya menyambung persaudaraan berdasarkan pertemuan-pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat sebelumnya.

“Kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandeng tangan. Karena membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan,” terang Ahmad Muzani. (Dian)

Editor : Ronald

Kepala BHPP Partai Demokrat DPP Mehbob menyatakan, program bimtek ini adalah kerja sama Partai Demokrat dengan Mahkamah Konstitusi supaya Parpol, Caleg semakin mengetahui tata cara di Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui hak-haknya.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan BHPP dan Dewan Eksekutif Partai Demokrat seluruh Provinsi di Indonesia dibuka oleh Hakim Konstitusi, Prof Dr. Anwar Usman, SH, MH.l selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono.

Yunus Adhi Prabowo, Kepala BHPP DKI Jakarta menyatakan hal ini penting bagi tiap-tiap Bidang Hukum Partai Demokrat seluruh Indonesia agar semakin professional dalam menangani perkara persengketaan Hasil Pemilu anggota DPR dan anggota DPRD.

“Dengan disenggarakannya acara bimtek ini memberikan dan memperjelas antara hak dan kewajiban, bagaimana mempersiapkan pemberkasan, dokumen yang diperlukan, landasan teori dan prakteknya, dan BHPP Partai Demokrat siap untuk mengawal,mengikuti sebagai peserta pemilu yang jujur, adil, menjaga dan melawan kecurangan dan ketidak adilan dalam pemilu,” tandas Yunus Adhi Prabowo. (Dian)

Editor : Ronald

AHY sampai harus berhenti di tepi hutan dalam perjalanannya menuju Pacitan, agar sinyal internetnya tidak naik turun.

Setelah menjelaskan tentang berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi rakyat pada saat ini, AHY mengungkapkan bahwa visi perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) fokus pada tiga hal.

“Yang pertama adalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta yang ketiga adalah demokrasi dan kebebasan berekspresi,” terang AHY di dalam rilisnya dari bis yang membawanya dari Solo ke Pacitan.

Dengan runut dan jelas, AHY kemudian menguraikan satu persatu ketiga agenda tersebut. Dalam sesi pertanyaan, moderator, yaitu Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat Taufiqurrahman, dibantu kader Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis, dibanjiri pertanyaan. Para netizen dan media yang mengikuti penjelasan AHY melalui Twitter Space ini, berada di Aceh hingga Papua.

Pramutiko dari Jember menanyakan soal manifesto perubahan dan perbaikan serta bagaimana caranya meyakinkan calon pemilih muda. Pertanyaan serupa diajukan Arfak dari Manokwari, Papua Barat.

Ia merasa beruntung bisa berdialog langsung dengan AHY, sedangkan A. Lufi dari Banda Aceh mengapresiasi perdamaian permanen di Aceh yang terjadi atas inisiatif Presiden ke-6 RI SBY saat memimpin pemerintahan.

AHY sepakat bahwa tiga agenda perubahan dan perbaikan tadi bisa menjadi bahan manifesto serta menjadi materi untuk mengampanyekan perubahan dan perbaikan di kalangan rakyat.

Terkait calon pemilih muda, AHY mengingatkan bahwa anak-anak muda ini menghadapi tantangan kesulitan mencari pekerjaan serta ancaman PHK, di semua sektor lapangan kerja.

“Partai Demokrat berkomitmen untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi anak-anak muda yang menjadi bagian dari bonus demografi ini,” tegas AHY.

Melihat antusiasme para netizen, AHY sebenarnya masih ingin terus berdialog. Tapi perjalanan tidak bisa ditunda lagi dan agenda berikutnya sudah menunggu. AHY berjanji akan kembali berdialog pada kesempatan lain.

Turut mendampingi Ketua Umum AHY dalam kegiatan ini, antara lain Sekjen Teuku Riefky Harsya, Wasekjen Jovan Latuconsina, Wasekjen Jensen Sintidaon, Ketua BPOKK Herman Khaeron, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra dan Kabalitbang Tomi Satryatomo. (nald)

Editor : Ronald

Pendaftaran dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Willem Wandik didampingi Wakil Ketua, Yunus Wonda, Sekretaris Umum, Apendius Motte dan pengurus DPD Partai Demokrat Papua.

Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Willem Wandik menyampaikan apresiasi kepada KPU Papua atas pelayanan kepada partainya dan berkas Bacaleg partai berlambang bintang mercy itu juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Papua.

“45 nama calon telah resmi didaftarkan ke KPU yang tersebar di 7 daerah pemilihan. 100 persen kita siap hadapi Pemilu 2024,”tambah Sekretaris Demokrat, Apendius Motte.

Wandik menyatakan bersama rakyat Papua, Demokrat siap bertarung di Pemilu 2024 dengan target meraih perolehan kursi di provinsi, kabupaten kota hingga maupun nasional.

“Bersama rakyat Papua, Demokrat akan terus berjuang mencapai target pada Pemilu 2024 baik ditingkat provinsi, kabupaten, kota maupun pusat,” ungkapnya.

Ia optimis rakyat Papua mendukung partainya, karena Demokrat telah bekerja dan memperjuangkan hak-hak seluruh masyarakat di Papua.

“Masyarakat telah melihat kinerja partai Demokrat dalam memperjuangkan persoalan-persoalan di Papua. Partai Demokrat selalu ada di garda terdepan dalam memperjuangkan persoalan-persoalan distribusi ketidakadilan dan sosial justice di tanah Papua,” tegas Wandik.

Wandik mengaku Demokrat telah mendapat tempat tersendiri di masyarakat Papua karena selama ini telah membuktikan pelayanannya kepada masyarakat.

“Kami tidak ragu untuk memperoleh suara untuk mendongkrak kursi kami di provinsi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPD Demokrat Papua, Yunus Wonda yang menjelaskan bahwa kepemimpinan di DPRP akan ditentukan oleh suara rakyat Papua dan semua partai punya peluang yang sama.

“Soal kepemimpinan dan pemegang palu di DPR Papua saya pikir semua partai punya mimpi itu, bahwa kembali kepada rakyat bagaimana sepak terjang partai-partai,” ujarnya.

Wonda menegaskan bahwa masyarakat Papua sebagai pemegang hak suara akan menentukan pilihannya pada Pemilu 2024.

“Dalam perjuangan, tidak ada yang instan. Pilihan ada di masyarakat Papua, nantilah mereka yang menentukan. Rakyat yang menentukan siapa yang dipilih.”tandasnya. (nald)

Editor : Ronald

Terdengar jargon perubahan dan perbaikan terus diteriakkan dengan penuh semangat. Dengan kemeja basah kuyup diguyur hujan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Partai Demokrat menerima kehadiran Anies dengan hangat.

“Di depan kita sudah hadir, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan,” ujar AHY memperkenalkan Anies kepada para kader dan simpatisan yang memadati halaman kantor DPP Demokrat.

“Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita,” lanjutnya.

AHY menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, ia mengajak semua yang hadir untuk menyatukan semangat dan energi untuk bisa memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Membalas sambutan AHY dan Partai Demokrat atas kehadirannya, Anies mengucapkan terima kasih atas semangat Demokrat yang bergolak luar biasa untuk menyongsong perubahan dan perbaikan.

“Hujan turun rintik-rintik, yang pasti semangat perjuangan kita makin membara,” tutur Anies kepada ribuan massa yang terus menyapa dan mengambil foto sambil hujan-hujanan.

Lebih lanjut, Anies mengajak para kader, simpatisan, dan konstituen Partai Demokrat untuk merapikan barisan dan solid dalam perjalanan memperjuangkan perubahan dan perbaikan ke depan.

“Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Membutuhkan stamina, kesiapan, ketangguhan. Dan insya Allah, menyaksikan yang hadir di sini, kita optimis bisa melewati ini semua,” kata Anies menyampaikan.

Menutup sambutannya, Anies juga menyatakan siap berjalan bersama Demokrat untuk menyongsong kemenangan bersama.

“Mas AHY, kita siap bersama-sama,” tegasnya.

Sekedar diketahui, Anies Baswedan tiba di DPP Partai Demokrat pukul 10.00 WIB. Kunjungan Anies pagi ini salah satunya adalah bertemu dengan jajaran Majelis Tinggi Partai Demokrat pasca dirinya secara resmi diusung oleh Partai Demokrat pada 26 Januari 2023 yang lalu. (nald)

Editor : Ronald