Pemerintah Provinsi secara rutin menggelar rapat evaluasi setiap minggu untuk memantau progres realisasi. Dari hasil evaluasi sementara, salah satu perangkat daerah dengan capaian tertinggi adalah Kesbangpol yang sudah mencapai 86 persen. Fatoni menjelaskan, kegiatan atau program yang sulit dilaksanakan akan segera dilakukan refocusing maupun pergeseran anggaran. Tak hanya itu, langkah efisiensi juga terus dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kegiatan-kegiatan apa saja yang susah atau sulit dilaksanakan tentu kita akan refocusing, kita akan lakukan pergeseran. Termasuk anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa percepatan serapan anggaran tidak hanya sebatas memenuhi target angka, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita terus maksimalkan realisasi anggaran tapi juga tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi harus ada dampaknya ke masyarakat. Jadi anggaran itu bukan hanya terserap, tetapi harus ada dampaknya,” tegasnya.

Fatoni menekankan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara tertib, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, semuanya wajib sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya sering sampaikan kepada teman-teman di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk terus bekerja keras, kita di Papua ini harus bekerja keras agar hasilnya bisa lebih maksimal lagi,” ucap Fatoni.

“Dan juga yang paling penting juga kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan kita bertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya. (Dian)

“Kita bersyukur inflasi di Provinsi Papua cukup baik, dimana untuk year-on-year-nya 0,4% dan kemudian month to monthnya minus 0,93%, artinya deflasi. Ini cukup baik, oleh karena itu kita berusaha bersama-sama untuk bisa tetap menjaga inflasi agar tetap terkendali,” ucap Fatoni.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak Se-Provinsi Papua yang tersebar di 18 distrik dan merupakan bagian dari program nasional yang juga dilakukan di seluruh Indonesia. “Kita disitu laksanakan gerakan pangan murah dan ini akan kita laksanakan secara rutin nanti di Provinsi Papua. Gerakan Pangan Murah ini juga serentak di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di Papua tetapi juga di seluruh Indonesia,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni bersama jajaran juga telah melakukan pengecekan langsung ke gudang Bulog, gudang swasta, dan pasar-pasar ritel. Dari hasil pantauan, stok beras di Papua dipastikan aman untuk empat bulan ke depan, sementara itu harga beras masih stabil dan belum ada kenaikan signifikan. “Kami datang ke bulog, kemudian ke gudang-gudang swasta dan juga ke pasar-pasar ritel, menunjukkan bahwa di Papua stok untuk beras 4 bulan ke depan kondisinya aman dan harga beras masih cukup terkendali, belum ada kenaikan yang signifikan,” jelas Fatoni.

“Kita bersyukur karena stoknya masih ada sehingga dijualnya dengan harga yang masih harga lama. Kalau stoknya ini masih bisa terjaga, mudah-mudahan harga juga bisa terkendali,” sambungnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, deflasi Papua pada Agustus dipengaruhi oleh turunnya harga angkutan udara, ikan tuna, tomat, ikan bumat, serta beberapa buah-buahan. Namun, sejumlah komoditas lain masih memberikan andil inflasi, seperti beras, angkutan laut, bawang merah, sirih, dan cabai rawit. Selain langkah-langkah di atas, Fatoni menyebut pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengendalikan inflasi, di antaranya menjaga ketersediaan stok bahan pokok di pasar, menyelenggarakan pasar murah dan gerakan pangan murah secara rutin serta memberikan subsidi angkutan untuk menekan biaya distribusi.

Tak hanya itu, kerja sama antar daerah juga dilakukan untuk menjamin pasokan bahan pokok. Pemerintah Provinsi juga terus mendorong gerakan menanam pangan, khususnya cabai, baik di kebun maupun pekarangan masyarakat serta memberikan dukungan bagi petani berupa benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. “Dengan stok yang cukup, harga stabil, dan langkah-langkah pengendalian yang konsisten, kita optimis kondisi inflasi di Papua akan tetap aman,” pungkas Fatoni. (Dian)

“Dan upaya ini terus kita lakukan, kita terus koordinasi, kita terus komunikasi dengan berbagai elemen termasuk mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat yang lain untuk bisa bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman, damai dan harmoni,” sambungnya.

Senada dengan Fatoni, Ketua MRP Nerlince Manuar bersama tokoh agama, tokoh adat juga tokoh masyarakat bersama-sama menyerukan pesan damai dan harmoni dari Provinsi Papua. Seruan damai tersebut ditujukan kepada pimpinan lembaga keagamaan, masyarakat lintas profesi, pemerintah dan aparat penegak hukum, seluruh masyarakat di Papua dan kelompok yang merencanakan aksi di Papua.

Berikut bunyi dari seruan damai tersebut :

1. Pimpinan lembaga keagamaan dari level nasional sampai terkecil kiranya hidup takut akan Tuhan, kiranya menyampaikan pesan kesejukan tentang kebersamaan, persatuan yang perlu dijaga sebagai umat tuhan dan warga negara yang baik
2. Untuk masyarakat di berbagai profesi, sosial, budaya, keagamaan dan organisasi kemahasiswaan untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan provokasi atau terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis yang brutal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, kerugian materiil, korban nyawa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
3. Kelompok yang merencanakan aksi di Papua untuk menyadari bahwa tanah Papua merupakan tanah damai yang telah diberkati oleh kedua hamba Tuhan, rasul, oto dan kristen pada tahun 1855 sehingga jangan dikotori oleh aksi-aksi yang merusak citra dan kemuliaan Tuhan di tanah Papua
4. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan persuasif, humanis dan dialogis dengan kelompok masyarakat yang melakukan aksi-aksinya sehingga terjadi hubungan yang harmonis, yang saling percaya untuk menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan
5. Seluruh masyarakat, terutama yang mendiami Provinsi Papua untuk berdoa dan berpuasa bagi Indonesia dan tanah Papua agar terjadi pemulihan, kedamaian dan harmoni dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saling menerima, saling menghargai dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
6. Semua masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks dan menjaga ucapan serta pernyataan di media sosial agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. (Dian)

Stok ketersediaan beras di Gudang Bulog sendiri mencapai 10.000 ton dan stok tersebut juga tersebar di Gudang Bulog Biak dan Gudang Bulog Yapen. Selain meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog, Fatoni juga meninjau harga yang ada di retail. Dari hasil tinjauannya didapati harga beras di pasaran masih cenderung stabil.

“Dari pantauan harga yang ada di lapangan, harga masih stabil. Di beberapa tempat lain ada kenaikan mulai dari 2 ribu – 3 ribu, namun di tempat yang kami kunjungi tadi masih tetap harganya karena masih ada stok lama,” beber Fatoni.

“Jadi diharapkan ini nanti stok bisa terus mengalir dari pasar ke daerah-daerah yang ada di Papua,” sambungnya.

Terakhir, Fatoni juga meninjau gudang beras milik swasta, yaitu Gudang Irian Jaya Sehat yang berlokasi di Entrop, Jayapura, Papua. Dari hasil tinjauannya, gudang tersebut memiliki stok sebesar 375 ton. “Jadi tugas kami di pemerintah, baik itu di bulog dan OPD-OPD bekerjasama dengan pihak lain termasuk swasta untuk memperlancar stok lain yang ada di gudang, termasuk juga yang ada di retail dan penjual,” tandasnya. (Dian)

Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian pengurus, melainkan tongkat estafet kepemimpinan yang membawa tanggung jawab besar bagi pemuda Kristen Papua untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, gereja, dan bangsa “Hari ini kita tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi kita mengangkat gagasan, karya, dan pelayanan untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan. Pemuda Kristen Indonesia harus tampil sebagai generasi penerus yang menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi motor inovasi dan transformasi,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan bahwa GAMKI, sebagai organisasi pemuda Kristen yang lahir dari semangat nasionalisme memiliki peran strategis dalam membina kader muda, memperkuat persatuan, serta melahirkan pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kemajuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengapresiasi kepada pengurus GAMKI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya. Dirinya juga memberikan pesan kepada pengurus baru periode 2025–2028 agar terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Papua, terutama pada bidang peningkatan kualitas SDM, penguatan toleransi, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Fatoni mendorong GAMKI untuk berperan aktif dalam pelatihan kepemudaan, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan wirausaha dan UMKM pemuda. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan produktivitas dan kemandirian. “Pelantikan hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh pengurus GAMKI yang baru dilantik untuk menjaga kekompakan, memperluas kolaborasi, serta terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat Papua,” jelas Fatoni.

“Dengan iman yang teguh, wawasan kebangsaan yang kokoh, dan semangat kerja yang tinggi, saya yakin GAMKI Papua akan memberikan kontribusi nyata bagi Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” sambungnya. (Dian)

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni selaku inspektur upacara HUT RI ke-80 merasa bersyukur telah dianugerahkan kemerdekaan Republik Indonesia. “Dan di Papua bisa menikmati kemerdekaan itu dan kita peringati dengan suka cita,” ucap Fatoni.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan guna memperingati Hari Kemerdekaan, di antaranya mengikuti perlombaan-perlombaaan, kegiatan-kegiatan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar. Fatoni berpesan kepada masyarakat agar menjaga iklim kondusif, menjunjung toleransi, aman dan damai yang selama ini telah tercipta.

“Ini tetap kita pertahankan bersama, kita jaga bersama, kita rawat bersama karena ini modal kita melaksanakan pembangunan dan juga untuk mensejahterakan masyarakat kita,” ungkap Fatoni.

Pelaksanaan pengibaran sang Merah Putih dilakukan oleh putra/putri terbaik Papua yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka dikukuhkan langsung oleh Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni pada Sabtu (16/8) kemarin. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC) John Tabo didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. Wasuok Demianus Siep menghadiri kegiatan nasional bertajuk Penguatan Koordinasi Kegiatan Program Prioritas Presiden melalui Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Indonesia Bagian Timur yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Juli 2025 di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung implementasi program prioritas nasional di wilayah timur Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2025. Program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan target 19,47 juta penerima dan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun.

Gubernur John Tabo menyampaikan bahwa Papua Pegunungan siap mendukung penuh pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan stunting di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tantangan gizi dan akses pangan. “Kami menyambut baik program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak Papua Pegunungan. Gizi yang cukup adalah fondasi bagi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Gubernur.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Diskusi difokuskan pada strategi optimalisasi pelaksanaan MBG, mulai dari penguatan dapur komunitas, pelibatan UMKM lokal*, hingga pengawasan standar layanan gizi. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Distribusi pangan bergizi di wilayah pegunungan memerlukan pendekatan khusus. Kami siap berkolaborasi dengan pusat dan daerah lain untuk memastikan anak-anak kami mendapatkan hak gizi yang layak,” ujarnya.

Selain manfaat kesehatan, MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat secara nasional hingga akhir tahun, dengan dukungan lebih dari 8.000 unit layanan gizi (SPPG). Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun SDM unggul sejak dini melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

Kehadiran Gubernur Papua Pegunungan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen daerah untuk mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Papua Pegunungan siap menjadi bagian dari gerakan besar membangun generasi sehat dan unggul di Indonesia Timur. (tim/ist)

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan para Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua, Kamis (10/7) di Kantor Gubernur Papua.

Mulyadin Malik menjelaskan bahwa dari target nasional pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, hingga saat ini baru terbentuk 77 ribu lebih koperasi. Ia berharap Papua dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kekurangan tersebut. “Dari 7.361 kampung dan kelurahan yang ada di Tanah Papua, termasuk 999 kampung di Provinsi Papua, kami berharap 80 persen dapat membentuk Koperasi Merah Putih. Ini kontribusi penting bagi pemenuhan target nasional,” ujar Mulyadin.

Mulyadin mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi di beberapa provinsi baru di tanah Papua masih tergolong rendah. Misalnya, di Provinsi Papua Pegunungan, baru terbentuk delapan koperasi berbadan hukum dari ribuan kampung yang ada. “Waktunya tinggal sekitar satu pekan, tetapi kami tetap optimis target 80 ribu koperasi secara nasional bisa dicapai. Untuk itu, kami sudah membuka posko di Jayapura dan Sorong guna mempercepat koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya progres di Kabupaten Mamberamo Raya, meski telah melaksanakan musyawarah kampung. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada proses legalitas yang belum selesai, khususnya dalam pengurusan dokumen ke notaris dan pengunggahan ke aplikasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami memahami tantangan di Papua, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan jaringan internet. Namun kami yakin, Papua mampu menutupi kekurangan kuota nasional tersebut,” ungkapnya.

Sebagai bentuk afirmasi untuk wilayah Papua, pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus dalam proses pembentukan koperasi. Dimana, pengurus koperasi di kampung diperbolehkan memberikan kuasa kepada kepala koperasi atau kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk mengurus proses badan hukum ke notaris. “Ini strategi percepatan yang telah disepakati. Dengan pendampingan dari Kemendes dan dinas terkait, kami optimis pembentukan koperasi Merah Putih di Tanah Papua segera rampung,” pungkas Mulyadin. (Dian)

Fatoni menyampaikan sejumlah arahan strategis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap kelancaran PSU. Salah satunya adalah guna mengantisipasi kerumunan, maka debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming. “Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur darimana saja, termasuk dari rumah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan menjaga netralitas penyelenggara,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terkait pelaksanaan PSU. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 6 Agustus mendatang “Masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov,” kata Fatoni.

Fatoni juga memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU. Dirinya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU. Lebih lanjut, Fatoni menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya. Ia juga mendorong agar segera digelar Deklarasi Pilkada Damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.

“Saya mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Ini penting sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan PSU di Papua,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Papua Diana D. Simbiak menjelaskan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU. Kesiapan itu mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya. (Dian)

Kepada wartawan, Bupati Mansnembra menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk mengevaluasi capaian MCP masing-masing daerah. “Setelah mendengar arahan dari Pj Gubernur dan pihak KPK, kami menyadari perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan di internal perangkat daerah. Komitmen ini menjadi prioritas kami untuk mengoptimalkan pelaksanaan MCP tahun ini,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor menargetkan adanya peningkatan nilai MCP dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ia menuturkan bahwa pada tahun lalu Biak Numfor berada di peringkat kelima dari seluruh kabupaten/kota di Papua dalam hal capaian MCP, dan tahun ini diupayakan agar nilainya terus meningkat. “Saya minta keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder di Kabupaten Biak untuk bekerja secara maksimal. Target kita bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan bahwa praktik pemerintahan kita benar-benar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tegasnya.

Bupati Biak Numfor berharap, dengan kolaborasi dan sinergi antar-OPD, Kabupaten Biak mampu memperbaiki kinerjanya dan keluar dari zona merah MCP. “Kita tidak hanya bicara soal nilai, tapi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab demi masyarakat Biak Numfor,” tutupnya. (Dian)