Hal ini disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dan para Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua, Kamis (10/7) di Kantor Gubernur Papua.

Mulyadin Malik menjelaskan bahwa dari target nasional pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, hingga saat ini baru terbentuk 77 ribu lebih koperasi. Ia berharap Papua dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kekurangan tersebut. “Dari 7.361 kampung dan kelurahan yang ada di Tanah Papua, termasuk 999 kampung di Provinsi Papua, kami berharap 80 persen dapat membentuk Koperasi Merah Putih. Ini kontribusi penting bagi pemenuhan target nasional,” ujar Mulyadin.

Mulyadin mengungkapkan bahwa pembentukan koperasi di beberapa provinsi baru di tanah Papua masih tergolong rendah. Misalnya, di Provinsi Papua Pegunungan, baru terbentuk delapan koperasi berbadan hukum dari ribuan kampung yang ada. “Waktunya tinggal sekitar satu pekan, tetapi kami tetap optimis target 80 ribu koperasi secara nasional bisa dicapai. Untuk itu, kami sudah membuka posko di Jayapura dan Sorong guna mempercepat koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya progres di Kabupaten Mamberamo Raya, meski telah melaksanakan musyawarah kampung. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada proses legalitas yang belum selesai, khususnya dalam pengurusan dokumen ke notaris dan pengunggahan ke aplikasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami memahami tantangan di Papua, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan jaringan internet. Namun kami yakin, Papua mampu menutupi kekurangan kuota nasional tersebut,” ungkapnya.

Sebagai bentuk afirmasi untuk wilayah Papua, pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus dalam proses pembentukan koperasi. Dimana, pengurus koperasi di kampung diperbolehkan memberikan kuasa kepada kepala koperasi atau kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung untuk mengurus proses badan hukum ke notaris. “Ini strategi percepatan yang telah disepakati. Dengan pendampingan dari Kemendes dan dinas terkait, kami optimis pembentukan koperasi Merah Putih di Tanah Papua segera rampung,” pungkas Mulyadin. (Dian)

Fatoni menyampaikan sejumlah arahan strategis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap kelancaran PSU. Salah satunya adalah guna mengantisipasi kerumunan, maka debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming. “Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur darimana saja, termasuk dari rumah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan menjaga netralitas penyelenggara,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terkait pelaksanaan PSU. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 6 Agustus mendatang “Masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov,” kata Fatoni.

Fatoni juga memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU. Dirinya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU. Lebih lanjut, Fatoni menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya. Ia juga mendorong agar segera digelar Deklarasi Pilkada Damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.

“Saya mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu. Ini penting sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan PSU di Papua,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Papua Diana D. Simbiak menjelaskan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU. Kesiapan itu mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya. (Dian)

Kepada wartawan, Bupati Mansnembra menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk mengevaluasi capaian MCP masing-masing daerah. “Setelah mendengar arahan dari Pj Gubernur dan pihak KPK, kami menyadari perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan di internal perangkat daerah. Komitmen ini menjadi prioritas kami untuk mengoptimalkan pelaksanaan MCP tahun ini,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor menargetkan adanya peningkatan nilai MCP dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ia menuturkan bahwa pada tahun lalu Biak Numfor berada di peringkat kelima dari seluruh kabupaten/kota di Papua dalam hal capaian MCP, dan tahun ini diupayakan agar nilainya terus meningkat. “Saya minta keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder di Kabupaten Biak untuk bekerja secara maksimal. Target kita bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan bahwa praktik pemerintahan kita benar-benar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” tegasnya.

Bupati Biak Numfor berharap, dengan kolaborasi dan sinergi antar-OPD, Kabupaten Biak mampu memperbaiki kinerjanya dan keluar dari zona merah MCP. “Kita tidak hanya bicara soal nilai, tapi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab demi masyarakat Biak Numfor,” tutupnya. (Dian)

Rapat strategis ini berlangsung intensif hingga larut malam dan diselenggarakan dalam suasana hangat dan interaktif. “Melalui waktu yang sangat pendek ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ucap Fatoni.

Dalam arahannya, Fatoni membahas berbagai langkah strategis dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua. Di antaranya terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 6 Agustus mendatang, tata kelola keuangan dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PSN).

“Kegiatan prioritas Presiden dan Wakil Presiden atau kegiatan prioritas nasional, di antaranya adalah Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penyediaan 3 juta rumah layak huni, kemudian Sekolah Rakyat,” jelas Fatoni.

“Termasuk juga penanganan inflasi, penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem dan juga pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Sekda, Suzana D. Wanggai menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Pj Gubernur Papua Agus Fatoni. Menurutnya, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni tidak kenal lelah dan memiliki semangat luar biasa dalam bekerja. “Bapak Pj Gubernur memiliki energi yang luar biasa, seperti baterai alkaline yang tidak pernah habis. Sejak dilantik, beliau terus bekerja tanpa henti,” ujarnya.

Suzana mengatakan sesaat setelah tiba di Papua, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni langsung menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam, dan Kajati. Tanpa jeda, malam harinya juga kembali menggelar rapat intensif bersama OPD untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan Papua.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kerja keras Bapak Pj Gubernur. Harapan kami, dengan kepemimpinan dan kinerja seperti ini, Papua akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya. (Dian)

Sekedar diketahui, pelantikan ini untuk keempat kalinya bagi Agus Fatoni menjabat sebagai Pj Gubernur di Indonesia. “Ini adalah tugas negara, dan saya akan berusaha melaksanakannya sebaik mungkin,” ujar Fatoni kepada wartawan usai pelantikan.

Fatoni menegaskan komitmennya untuk menjaga jalannya roda pemerintahan di Papua, khususnya dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua yang akan segera pada 6 Agustus mendatang. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh elemen masyarakat guna memastikan PSU berlangsung aman, lancar, dan sukses.

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat Papua, jajaran TNI/Polri, kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada, mari kita sukseskan PSU dan bersama-sama menjaga Papua tetap aman dan damai,” ucapnya.

Fatoni juga berpesan kepada ASN di lingkungan Pemprov Papua untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme. Ia mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis dan terus bekerja demi kepentingan masyarakat. Usai pelantikan, Fatoni menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertolak ke Jayapura untuk langsung memulai tugasnya sebagai Pj Gubernur. “Tidak ada waktu untuk santai. Kita langsung tancap gas,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal pengelolaan APBD Papua, menurutnya, program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan ditinjau ulang, dan anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang mendorong kesejahteraan rakyat “Kalau kita ingin Papua maju dan masyarakatnya sejahtera, maka indikator lainnya harus tercermin dalam penggunaan anggaran. Hal-hal yang tidak penting akan kita pending, dan kita akan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Fatoni.

Menanggapi potensi konflik dalam PSU, Fatoni menyatakan bahwa pihaknya telah mempelajari situasi dan menerima berbagai masukan dari banyak pihak. Namun, ia menyebut situasi keamanan Papua hingga saat ini masih terkendali. “Dalam arahan Pak Mendagri memang disampaikan ada potensi konflik. Tapi sejauh ini kita bersyukur, Papua tetap dalam keadaan aman dan damai. Mudah-mudahan ini terus terjaga,” pungkasnya. (Dian)

JAYAPURA (PT) — Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Papua dipusatkan di halaman Mapolda Papua, Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (1/7). Upacara yang dirangkaikan dengan syukuran dihadiri langsung Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong, Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo bersama jajaran Forkopimda dari Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran Bhayangkara. Ia menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Papua, terlebih menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.

“Peran Polri sangat vital dalam menyukseskan pelaksanaan PSU Gubernur Papua. Kami pemerintah sudah kehabisan anggaran, maka peran pengamanan Polri dan dukungan TNI menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi ini,” ungkap Ramses.

Ramses juga menekankan bahwa kinerja Polri selama ini sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan. Ia menyebutkan masyarakat Papua kini semakin kritis, sehingga Polri harus terus meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada publik sesuai dengan nilai-nilai Tribrata. “Kami percaya, sesuai tema HUT Bhayangkara tahun ini, ‘Polri Untuk Masyarakat” maka Polri harus terus hadir dan bekerja dengan hati untuk menciptakan Papua yang damai dan maju,” tambah Ramses.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi sinergitas yang telah terjalin antara Pemprov Papua, TNI, dan Polri, yang dinilainya sebagai modal penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkelanjutan. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin memastikan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua.

“Keamanan sudah merupakan tugas utama kami. Menjelang PSU, kami terus melakukan pemantauan dan pengamanan secara menyeluruh. Polri siap mendukung penuh suksesnya pelaksanaan PSU,” tegasnya.

Perayaan Hari Bhayangkara ini menjadi momentum penting, semoga Polri terus menjadi garda terdepan dalam menjamin Kamtibmas yang kondusifitas ditengah masyarakat di wilayah Papua. (Dian)

“Pemeriksaan tersebut dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan memperhatikan empat syarat utama yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRP Pegunungan dengan agenda penyerahan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan TA 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/6).

Diakuinya, dalam penilaian opini ini diperoleh karena masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diperbaiki. Bahkan masih perlu laporannya harus diperbaiki untuk meningkatkan WDP menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dimana belanja barang dan jasa yang direalisasikan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Selain itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan realisasi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai progress fisik pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. “Berkaitan dengan permasalahan itu, kami mengharapkan DPRP Pegunungan dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan,” imbuhnya.

Dia mengharapkan agar seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK-RI dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran paling lambat 60 hari ke depan setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo mengatakan, meskipun provinsi ini baru namun telah mendapatkan opini WDP dan ini merupakan hasil kerja mantan Pj. Gubernur Papua Pegunungan.

“Dengan landasan yang positif ini, kami akan lebih kerja keras ke depan untuk memperoleh WTP. Ini sebagai awal yang baik dalam pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dalam penggunaan anggaran negara untuk membangun mensejahterakan masyarakat Papua Pegunungan,” ucapnya.

Dia menegaskan, apa yang menjadi catatan keuangan dari BPK-RI, akan menjadi perhatian serius jajarannya selama 60 hari ke depan. “Kami akan pastikan kepada BPK-RI untuk pengembalian yang belum dikembalikan oleh pihak ketiga, maka kami akan menggelar sidang real time gross settlement atau RTGS. Dan beberapa waktu lalu OPD yang terdampak kami sudah lakukan tindakan dan puji Tuhan sudah dikembalikan (anggaran) sebagian besar, hanya dua atau tiga OPD yang belum termasuk pihak ketiga,” pungkasnya. (Tim)

JAYAPURA (PT) – Badan Pemeriksa Keuangan Rebuplik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPR Papua, Senin (16/6).

Menurut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah VI, Laode Nusriadi bahwa ada empat kreteria utama dalam pemberian WTP atas pemeriksaan LKPJ Tahun 2024. “Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” katanya saat memberikan sambutan.

Meski demikian kata Laode, hasil audit tetap memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Pasalnya, BPK RI menemukan 188 temuan dan 347 rekomendasi untuk ditindaklanjuti, terhitung 60 setelah penyerahan LKPJ. Hanya saja tekannya, catatan tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan.

“BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dokumen tersebut memuat 188 temuan dan 374 rekomendasi yang tertuang dalam 15 laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di provinsi dan kabupaten/kota selama 2024. “Jadi BPK juga memeriksa 96 laporan dana bantuan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” paparnya.

Namun, ia berharap, dokumen ini dapat menjadi rujukan pembinaan oleh Gubernur Papua kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. “Selain itu, dokumen ini juga dapat memperkuat fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua,” terangnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, bahwa laporan ini bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan. Meskipun demikian ia berharap, laporan ini dapat menjadi sarana introspeksi dan evaluasi bersama.

“Saya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pembenahan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya tegas.

Sementara Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST. MM menegaskan, jika DPR Papua akan mengawal tindak lanjut laporan pemeriksaan ini, bahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam jangka waktu 60 hari. “Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah menjalankan arahan Penjabat Gubernur Papua secara sungguh-sungguh. Sebab dengan begitu, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Dian)

Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI. Heri Wiranto menegaskan pentingnya koordinasi semua pihak untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU. “Kami datang langsung ke Papua untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PSU. Ini menjadi motivasi bersama agar penyelenggaraan berjalan aman dan lancar. Kendala-kendala yang disampaikan KPU sudah ditindaklanjuti, dan Gubernur Papua telah memberikan arahan yang jelas,” ujarnya.

Menurut Heri Wiranto, tugas pemerintah pusat adalah mengawal suksesnya PSU sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang sehat. “Beberapa hal teknis yang belum sempurna akan terus dibenahi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya percaya masyarakat Papua sudah siap menyambut momen penting ini untuk memilih pemimpin terbaiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa PSU harus berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan damai. Ia meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. “Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi PSU terulang kembali. Semua harus bekerja secara profesional dan netral, termasuk TNI/Polri dan ASN,” kata Ramses.

Ramses juga memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan PSU telah tersedia. “Pemerintah siap menyalurkan dana, tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri. Kami pastikan proses pendanaan tidak menjadi kendala,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama tahapan kampanye berlangsung. Penyelenggara tingkat PPD, PPS, hingga KPPS diharapkan menjalankan tugas dengan jujur dan adil agar tidak terjadi permasalahan baru. “Siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan rakyat. Kita harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada,” tukasnya.

Tak lupa, Pj Gubernur mengimbau penggunaan media sosial secara bijak menjelang PSU. “Boleh mendukung pasangan calon, tapi kita semua satu rumah besar, yaitu Papua. Mari jaga persatuan dan hindari provokasi yang bisa memecah belah,” pesannya.

Ia juga mengingatkan kepala daerah yang ingin terlibat dalam kampanye agar mematuhi aturan perundangan. “Pemimpin harus memberi contoh yang baik. Semua ada aturannya dan harus ditaati,” tandas Ramses. (Dian)

Ketua DPR Papua, Denny Bonai mengungkapkan bahwa DPR Papua dalam sepekan terakhir menerima banyak keluhan masyarakat mengenai seleksi tenaga kerja di rumah sakit tersebut.

“Dari 529 tenaga yang telah diterima, hanya sembilan orang yang merupakan OAP. Memang ini rumah sakit vertikal, tapi Papua adalah daerah Otsus. Jadi tetap harus ada afirmasi,” tegas Denny.

Ia menambahkan, kebijakan afirmatif tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. “Ini bukan sekadar imbauan, tapi kewajiban. Jangan sampai rumah sakit berdiri megah di atas tanah Papua, tetapi anak negeri hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.

DPR Papua, lanjut Denny, akan memanggil manajemen RSUP untuk meminta klarifikasi, sekaligus memastikan sisa formasi yang masih tersedia sekitar 200 posisi diprioritaskan bagi OAP. “Kita tidak bisa ubah hasil seleksi 529 orang yang sudah lolos. Tapi sisa formasinya harus untuk OAP,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, DPR Papua akan menggelar pertemuan resmi dengan manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta Kementerian Kesehatan untuk mendorong sistem rekrutmen yang lebih inklusif dan afirmatif. Lebih lanjut, Denny juga menyoroti pentingnya mengakui kualitas lulusan Universitas Cenderawasih (UNCEN), khususnya di bidang kedokteran.

“Jangan pesimis terhadap lulusan Papua. Banyak dari mereka yang ambil spesialis di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Kita harus beri ruang,” tuturnya.

Rencananya, Rumah Sakit Vertikal Papua akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 18 Juni 2025 mendatang. (Dian)