JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kembali mengingatkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat mempertahakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penegasan ini disampaikan Gubernur sebab sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Papua pada 2013 silam pihaknya terus memperbaiki LKPD Papua yang pada akhirnya berhasil meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun tersebut.
Kemudian pada tahun 2014 meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta puncaknya di tahun 2015 meraih WTP murni.
“Ingat tentang hal ini, kita harus mempertahankan WTP, tidak boleh kita disclaimer atau WDP,”tegas Gubernur belum lama ini.
Menurutnya, BPK RI telah melakukan pemeriksaan awal di lingkungan Pemprov Papua.
“Kemarin sudah pendahuluan jadi bulan April BPK sudah masuk. Bapak dan ibu hati-hati dalam menggunakan anggaran,”terangnya.
Untuk mempertahankan predikat tersebut, Gubernur meminta kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Papua agar dapat menggunakan anggaran tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya minta kepada inspektorat agar dapat mengingat kepala OPD tentang hal ini,” katanya.
Dirinya berharap Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) pengelolaan keuangan Pemprov Papua tahun anggaran 2016 dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Pak Inspektur tolong kawal ini. Kita akan mempertahankan WTP murni jadi bulan April BPK akan masuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu kebiasaan selama ini sering menunda-nunda pekerjaan agar segera bertanggungjawab,”tegasnya lagi.
Menurut dia, hal penting yang mesti dijalankan saat ini oleh OPD adalah melakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan yang wajib tertib administrasi.
Dengan komitmen itu, diharapkan mendorong perencanaan APBD Provinsi Papua yang transparan dan tepat waktu.
“Termasuk perbaikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua,”tambahnya. (ing/rm)
