JAYAPURA – Ratusan masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa Kantor Gubernur Papua yang terletak di Jalan Soa-Sio Dok II Jayapura, Jumat (8/9/2017).
Mereka menuntut agar menghentikan kriminilisasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan, “Stop Kriminalisasi Lukas Enembe” dan “Hentikan Kriminilisasi Gubernur Kami” kemudian “Stop Bunuh Karakter Pemimpin Papua”.
Koordinator Massa, Benyamin Gurik kepada wartawan di sela-sela aksi unjukrasa mengatakan, aksi masyarakat tersebut sebagai bentuk protes terhadap penyidik Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi beasiswa luar negeri di Biro SDM Papua tahun 2016.
“Setelah kita mendengar informasi terkait pemeriksaan Gubernur Papua dan kita berdiskusi serta mengkajinya maka kami menyimpulkan kasus ini terkesan dipaksakan. Tidak jelas kasus ini yang mau diungkapkan sebenarnya apa,”ungkapnya sambil mengaku heran.
Menurutnya, kapasitas seorang Gubernur adalah untuk mengurus Papua, sehingga terkait beasiswa sebenarnya itu dikelola oleh instansi teknis yakni biro SDM.
“Harusnya jika memang ada temuan, pasti BPK sudah mengetahui, tapi ini kan tidak ada. Lalu kalau polisi punya bukti harus instansi teknis yang diperiksa dulu, ditetapkan tersangka lalu untuk keperluan bukti tambahan baru periksa Gubernur,”bebernya.
“Tapi ini kan tidak terjadi semua, ini opini yang dibangun di media massa seolah-olah Gubernur sebagai tersangkanya. Nah tentunya ini menjadi keresahan warga hari ini,”sesalnya.
Benyamin mengaku, upaya kriminalisasi Gubernur saat ini seperti mengulang kasus dugaan korupsi di Dinas PU Papua awal Januari lalu. Dimana Gubernur dikabarkan terlibat dalam kasus yang ditangani KPK tersebut.
“Katanya Gubernur diperiksa KPK tapi buktinya kabar itu tidak terbukti sampai sekarang. Sama halnya kasus Pilkada Tolikara, dimana Polda Papua tetapkan Gubernur sebagian tersangka, tapi juga tidak terbukti dan kasusnya dihentikan,”tukasnya.
Mewakili masyarakat Papua, Benyamin berharap lembaga Kepolisian tidak dimanfaatkan dan dikendalikan oleh siapapun juga. Sebab, katanya, jika dilihat apa yang terjadi hanya untuk merusak citra dan nama baik Gubernur dan itu membuat orang Papua kecewa.
“Kita tidak akan berhenti disini, kita akan terus mengawal kasus ini. Sebab kita tidak terima karena kasusnya terlalu berlebihan aneh dan kita minta Presiden juga Kapolri segera mengambil sikap. Jangan yang kayak kemarin Kapolri uplod foto bersama Gubernur Papua dan Kapolda Sumut. Kita tidak butuh itu!,”katanya.
Namun, lanjut Benyamin, jika pemahaman institusi hukum seperti ini terus saja terjadi maka tentunya sebagai orang Papua tidak akan tinggal diam, apalagi sosok mantan Bupati Puncak Jaya itu dalam empat tahun memimpin Papua banyak gebrakan spektakuler yang telah dibuat untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya, khususnya orang asli Papua.
Dan tentunya, tegas Benyamin sebagai orang asli Papua pasti berutang budi dan siap mati untuk membela seorang Lukas Enembe.
“Aksi demo hari ini bukan karena paksaan karena merasa berutang budi kepada beliau. Ini bentuk dukungan kepada bapak Gubernur, bahwa ada kami rakyat Papua ada yang siap mengawal kasus ini.
Untuk diingat bahwa sejarah pemerintahan di Papua yang berani memasang badan, mempertaruhkan nyawa untuk Papua hanya Lukas Enembe dan orang Papua juga siap mempertaruhkan nyawa untuk membelanya apalagi kayak begini upaya kriminalisasi, ini tidak main main kita siap membela mati-matian,”tegasnya lagi.
“Jadi jangan pemerintah coba-coba apalagi untuk jaga keamanan di Papua, jangan kayak begini, kasus kayak begini mulai hilang mulai dingin lagi setelah itu foto mesra mesra lalu hilang lagi. Ini sepertinya memang untuk merusak citra LE sebagai Gubernur Papua,” tudingnya.
Benyamin juga mengingatkan, kasus ini jangan seperti ada intimidasi teror seperti yang dilakukan kepolisian, ini membunuh karakter orang Papua supaya orang Papua kalau jadi Gubernur jangan kayak Lukas Enembe, nanti kalian ditangkap.
“Ini kan menyerang psikologis masyarakat, padahal Lukas Enembe tidak pernah melawan hukum makanya kita akan lawan,”imbuhnya.
“Jadi kita datang bukan untuk menghalangi proses hukum, tapi dengan tegas kami meminta polisi secara terbuka mengumumkan siapa tersangkanya, berapa nominal kerugiannnya dari kasus dugaan korupsi ini. Bukan ngambang kasusnya kayak di PU maupun kasus pemilu Tolikara,”pintanya. (Ing/rm)
