JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP.MH, ingatkan sekolah-sekolah hati-hati dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SMA/SMK agar tidak tersangkut masalah hukum.
Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan saat ini melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas daerah tersebut melalui implementasi e-government.
Gubernur berharap dengan adanya penyerahan pengelolaan SMA/SMK di Bumi Cenderawasih melalui penandatangan dokumen personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK, di Jayapura, Kamis (19/10) lalu, dinas pendidikan terkat dalam melakukan perencanaan dengan baik dan hati-hati serta dapat menerapkan e-budgeting dan e-goverment dalam pengelolaan keuangan.
“Saya mengajak agar menjadi angen anti korupsi di kalangan pendidikan termasuk pembelajaran di kelas maupun di luar sekolah,” tegasnya.
Untuk itu, Lukas Enembe berharap penggunaan dana BOS dapat digunakan dengan hati-hati dan tidak menyimpang dari aturan yang ada.“Kalau dana BOS sudah tersalur. hati-hati menggunakannya jangan sampai dana BOS menjadi pintu masuk orang dipenjarakan. Saya tidak mau seperti itu, maka harus dilakukan verifikasi dengan baik, jangan sampai salahi prosedur,”katanya.
Hal ditegaskan Lukas Enembe seiring telah diserahkannya pengelolaan SMA/SMK kepada provinsi yang berjumlah 228 sekolah, dan SMK 148 sekolah. Gubernur mengaku, untuk menunjang pengelolaan lembaga pendidikan oleh pemerintah provinsi, Gubernur Enembe mengimbau instansi dinas pendidikan untuk melakukan penataan mutu pendidikan serta perangkat regulasi teknis maupun pengelolaan aset sekolah.
“Namun yang utama diantaranya, menjaga kehormatan lembaga satuan pendidikan itu sebagai otonomi sekolah dengan tidak melakukan intervensi,” terangnya.
Ia tekankan, kunci utama pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintah khususnya di Provinsi Papua merupakan komitmen bersama.”KPK akan mendukung dan mendampingi secara serius komitmen bersama seluruh kepala daerah dan jajarannya dalam membenahi sistem dan tata kelola secara komprehensif,”katanya.(ing/jg)
