JAYAPURA (PT) – Para Bupati yang tidak hadir saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (19/4/2018) kemarin mendapat perhatian serius dari Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo.
Pasalnya dari jumlah 29 Bupati dan Wali Kota Se-Papua yang hadir pada pembukaan hanya hadir 12 kepala daerah, bahkan ada beberapa diantaranya hanya diwakilkan oleh Wakil Bupati dan Sekda.
“Tolong disampaikan kecuali yang ada kegiatan atau izin, ini harus kita biasakan bahwa undangan Gubernur ini harus dihadiri oleh pejabat yang di undang,” tegasnya.
Sebab kegiatan Musrenbang ini sangat penting, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mensinergikan antara Pemerintah Provinsi Papuw dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Harapannya adalah apabila program-program sudah sinergi, maka sasaran ini akan bisa terwujud dan ini harus di komandoi oleh kepala daerah,” terangnya.
Untuk menjalankan setiap program di kabupaten tentunya harus dikomandoi oleh Bupati/Wali Kota), untuk kemudian diikuti oleh para pimpinan SKPD.
Kegiatan Musrembang Provinsi Papua digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam hal ini rencana kerja usulan program kegiatan kabupaten kota yang dibiayai dari dana APBD Provinsi dan APBN Pusat
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad menyatakan, dari hasil Musrembang nantinya akan disepakati sejumlah prioritas pembangunan di Papua dan juga prioritas di setiap kabupaten Kota untuk program kegiatan tahun anggaran 2019. Serta usulan program yang akan dibawa dalam Musrembangnas.
Di kesempatan Musrembang kali ini juga dilakukan peluncuran Geo-Portal Kebijakan Satu Peta serta Penyerahan tenaga pendamping Gerbangmas untuk 15 Kabupaten dari penjabat Gubernur Papua, yang diwakilkan dari lima wilayah adat. (ing/dm)
