JAYAPURA (PT) – DPR Papua memutuskan untuk segera melakukan konsolidasi dengan semua stakeholder atau seluruh komponen pasca demo anti rasisme yang berujung anarkis di Kota Jayapura, Papua.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda usai memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua di ruang Bamus DPR Papua, Selasa, (3/9).
“Hasil rapat bamus ini, kita menyikapi keadaan terkini, saran dan masukan dari anggota DPR Papua. Kita mengambil kesimpulan bahwa pertama adalah harus segera melaksanakan konsolidasi melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.
Konsolidasi ini, menurut Yunus Wonda, agar situasi pasca demo anti rasisme yang berujung anarkis itu, harus benar-benar cair.
“Ini ibarat es batu yang belum cair. Ini yang harus dicairkan,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, DPR Papua akan berkoordinasi dengan Gubernur Papua lantaran Rapat Bamus DPR Papua telah memutuskan bahwa konsolidasi menjadi agenda utama dan harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Yang jelas, kata Yunus Wonda, konsolidasi ini, akan melibatkan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh paguyuban, pemuda dan lainnya untuk duduk bersama-sama.
“Kita akan laporkan ke Gubernur. Jika Gubernur sudah punya agenda ini, maka dewan akan menyesuaikan itu,” katanya.
Selain itu, kata Yunus Wonda, DPR Papua juga berencana mengundang Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Danlantamal X Jayapura, Kabinda Papua untuk mendengarkan situasi terkini di Papua.
“Sebab, masyarakat terus bertanya-tanya dengan banyaknya aparat yang hadir di Papua. Kita ingin lebih banyak mendengarkan stabilitas keamanan di Papua, agar apa yang kita sampaikan tidak keluar berlainan, karena itu harus dihindari. Apa yang kita keluarkan itu, satu bahasa dan menyejukan,” tandasnya.
Disinggung apakah Bamus DPR Papua memutuskan jadwal sidang LKPJ? Yunus Wonda menambahkan jika semua anggota dewan telah sepakat untuk lebih fokus dalam melakukan konsolidasi terlebih dahulu, kemudian masuk jadwal sidang. (sri/rm)
