JAYAPURA (PT) – Koordinator bidang kebijakan dan Pendidikan Publik PT. PPMA Papua, Nikodemus Wamafma mengkritik pelaksanaan Papua Development Forum (PDF) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua bersama mitra, baru-baru ini.
Seharusnya, kata Nikodemus Wamafma, kegiatan itu menjadi forum bagi semua pihak, termasuk masyatakat adat dan masyarakat sipil (CSO lokal) untuk mengevaluasi dan merefleksikan 17 tahun perjalanan implementasi Otsus di Papua.
“Namun justru PDF menjadi seperti forum terbatas untuk aparat pemerintah, akademisi dan mitra pembangunan yang terdiri dari NGO internasional,” tandasnya, Jumat (23/11).
Sementara masyarakat adat dan CSO lokal tidak dilibatkan untuk didengarkan pendapatnya. Padagal, katanya, sebagai bagian penting dari proses perjalanan 17 tahun Otsus, seharusnya masyarakat adat dan CSO lokal diberi panggung dan didengarkan pendapatnya.
“Sehingga PDF tidak sekedar panggung untuk mendengarkan pemerintah, akademisi dan NGO Internasional,” katanya.
Selain itu, Nikodemus juga menyayangkan selama pelaksanaan Otsus di Papua, sepanjang pelaksanaan Otsus, pengelolaan sumberdaya alam masih lebih berpihak pada korporasi.
Sedangkan, masyarakat adat Papua, menurutnya, belum dilibatkan sebagai pelaku dan pengelola langsung dalam memanfaatkan kekayaan alamnya.
Untuk itu, imbuh Nikodemus, ke depan posisi masyarakat adat perlu diperkuat sebagai pengelola langsung sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan.
“Ya, diperlukan peraturan dan kebijakan daerah yang memberikan ruang bagi masyarakat mengola kekayaan alamnya,” imbuhnya. (ing/rm)
