JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Papua supaya mendukung penuh upaya pertumbuhan sektor ekonomi lewat pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Para Bupati dan Wali Kota yang saat ini memimpin mempunyai kewajiban untuk mendorong sektor ekonomi. Dengan tujuan supaya masyarakat mempunyai pendapatan yang lebih bagus dan tidak menimbulkan permalasahan di daerah seperti maslaah harga dapat terkendali,”ungkapnya dalam arahannya pada penandatangan bersama pembentukan Kabupaten se- Papua dan sosialisasi uang rupiah NKRI, emisi 2016 di Hotel Sahid Papua, Selasa (7/3).
Diakui Gubernur, dengan adanya pengendalian harga pada masing-masing kabupaten/kota maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena tidak ada lagi lonjakan harga yang drastis.
Misalnya saja harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dimana Presiden Jokowi sudah meluncurkan satu harga di Papua. Hal ini, lanjut Gubernur tentunya harus ikuti karena oknum penadah bisa bermain yang akan berdampak pada masyarakat,” jelasnya.
Selama ini, kata Gubernur Enembe bahwa pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada beberapa daerah saja seperti di Kabupaten Merauke, Nabire, Keerom, Jayapura dan Kabupaten Waropen pada sektor pertanian.
“Kita harapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di wilayah tertentu tapi harus ada pemerataan pertumbuhan ekonomi diseluruh Papua,”tegasnya.
Sebab, tambah Gubernur bahwa dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi maka harga kebutuhan pokok di Papua dapat ditekan dan dikendalikan.
“Faktor harga akan kita kendalikan, karena harga di Papua kadang melonjak sangat tinggi seperti cabai dan tomat,”imbuhnya.
Lebih jauh Gubernur menjelaskan, hal ini sangat berpengaruh pada inflasi di Papua. Dengan demikian kepada Bupati dan Wali Kota mempunyai tugas untuk mengendalikan hal ini.
“Sebab hampir semua kabupaten pertumbuhan ekonominya tidak terjadi dan investasi tidak terjadi. Selain masalah harga mahal namun tenaga kerja dan keamanan juga mempengaruhi inflasi,”bebernya.
Saat ini, kata Gubernur Lukas Enembe tidak ada investasi dalam jumlah skala besar.
”Ya kita tahu skala besar yang ada di Papua hanya PT Freeport dan Migas. Kita sepakat membangun investasi dan industri besar di Papua maka kewajiban kita adalah mengendalikan harga tanah, lahan, harus diatur sehingga para investor tidak datang sia-sia dan perlu diyakinkan bahwa investor silahkan masuk tetapi harga dibawa kendali pemerintah,”tandasnya. (ing/rm)
