JAYAPURA – Dalam rangka mengawasi penggunaan anggaran ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota di Papua maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggandeng Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP).
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan berharap jangan sampai Inspektorat dan para pengawas intern tidak ada gunanya alias tidak berfungsi sehingga lewat APIP ini KPK akan bermitra termasuk BPKP yang ada pada tingkat daerah.
“Ini akan menjadi mitra kita didalam mengawal seluruh dana pada tiap-tiap daerah agar dimanfaatkan sesuai yang seharusnya,”tegasnya di Jayapura.
Disamping itu, Basaria Panjaitan mengharapkan kedepan dengan diterapkannya E Government di Papua maka Papua mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia bagian timur.
“Semoga Papua bisa menjadi yang terbaik di antara provinsi yang ada di Indonesia. Bila perlu mampu bersaing dengan Provinsi Jawa Barat sehingga kedepan Papua mampu menjadi yang terdepan di Indonesia timur. Bahkan mampu melatih daerah yang belum menerapkan E-Government tersebut,”ucapnya.
Menyoal acara launching E-Government tersebut, Basaria Panjaitan mengaku mengapresiasi launching tersebut dimana Papua menjadi provinsi yang keempat dalam peluncuran program dan aplikasi itu.
Ia juga berharap pada tahun 2018 seluruh provinsi di Indonesia sudah dapat menerapkan program ini, sebab melalui program dan aplikasi ini baik masyarakat dan aparat pemerintah daerah akan mendapat banyak kemudahan.
“Intinya kami mendukung dan siap berada disini memberikan pendampingan. Supaya implementasi E-Government ini bisa berjalan dengan baik,”tandasnya. (ing/rm)
