JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan 12 Kabupaten/Kota sudah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua, Jumat (31/3/2017).
Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang mengatakan, penyerahan LKPD langsung Sekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP.
“LKPD Pemprov Papua sudah diserahkan kepada BPK. Termasuk 12 Kabupaten/Kota lainnya,”ujarnya.
Dikatakan, penyerahan LKPD akan dilakukan secara bertahap dan setelah bulan Februari lalu dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BKP dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Untuk kabupaten yang belum menyerahakn LKPD, Kepala Inspektorat menegaskan supaya diserahkan kepada BPK pada pertengahan bulan April nanti.
“Sudah ada jadwal penyerahan LKPD kepada BPK RI. Sementera kabupaten yang sudah menyerahkan LKPD yakni Kota Jayapura, Nabire, Paniai dan Kabupaten Yapen,”bebernya.
Mengenai optimis mempertahakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni, Anggiat tetap menargetkan akan meraih WTP dalam laporan keuangan.
“Kami optimis. Makanya kami akan kawal terus dalam pemeriksaan LKPD,”ujanya.
Sekedar diketahui, Pemprov Papua memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2015.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH berharap di tahun 2017, hasil pemeriksaan LHP tahun 2016 untuk kabupaten/kota Se Papua yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akan bertambah.
Pasalnya, masih ada beberapa daerah yang mendapat penilaian disclaimer.
“Kalau bisa provinsi, kabupaten/kota Se-Papua mendapat opini WTP. Pasalnya sampai hari ini masih ada beberapa kabupaten yang mendapat opini disclaimer. Kabupaten lain bisa, daerah lain juga harus bisa. kami harap seperti itu,”terang Gubernur.
Gubernur saat itu meminta, kabupaten/kota yang berhasil memperoleh WTP untuk bisa mempertahankan opini tersebut.
Sedangkan bagi daerah yang masih memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan disclaimer diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan.
“Kami harap para bupati yang belum mendapat kesempatan mendapatkan opini WTP untuk terus bekerja keras. Karena Papua tidak bisa dikategorikan terbelakang terus,”imbuhnya.
Untuk itu, Gubernur Enembe berharap agar di tahun 2017, kabupaten/kota yang belum memperoleh WDP atau WTP dapat meningkatkan prestasinya dengan benar-benar mengelola dan menyusun laporan keuangan dengan baik. (lam/rm)
