JAYAPURA – Anggota Komisi VII DPR RI, Peggi Patricia Pattipi menilai bahwa pemerintah lambat dalam penanganan masalah PT. Freepoort Indonesia yang berakibat fasilitas perusahan tambang emas terbesar di dunia itu dibakar oleh eks karyawan perusahan tersebut.
“Pembakaran oleh eks karyawan Freeport, dikarenakan kelambatan pemerintah dalam hal ini pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah itu. Ini puncak dari pada permasalahan yang selama ini pemerintah tidak serius selesaikan. Padahal melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), para eks karyawan yang mengaku di PHK sepihak sudah sekian kali melakukan perundingan, baik dengan pusat maupun pemda,”ungkapnya disela-sela pembinaan dan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan pertambangan bersama Komisi VII DPR RI Di Fave Hotel Jayapura, Rabu (23/8/2017).
Peggy menilai, Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat serius membangun Papua, namun hanya terpaku pada persoalan infrastruktur. Sementara pembagunan manusia belum diperhatikan sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera bertindak agar jangan sampai terjadi insiden serupa yang kedua kalinya. Diantaranya dengan secepatnya mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu, dengan mengundang SPSI maupun eks karyawan PTFI.
“Sebab jangan sampai juga mereka (eks karyawan PTFI yang melakukan pembakaran) ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, disini jangan salahkan mereka. Sebab ini juga sudah menyangkut nyawa, dapur dan kelangsungan hidup eks karyawan Freport itu sendiri,”bebernya.
Pada kesempatan itu, pihaknya meminta Pemerintah Pusat untuk tidak hanya terfokus mengurusi pelepasan saham 51 persen dari Freeport. Sebab masalah ketenagakerjaan merupakan hal yang lebih mendesak untuk diselesaikan, ketimbang hal itu.
“Saya harap pemerintah tidak lepas tangan dengan PHK terhadap karyawan Freeport ini. Sebab diantara mereka juga ada banyak orang Papua yang didalamnya ter-PHK juga,”harapnya. (lam/rm)
