JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I.Loupatty, bersama Pimpinan OPD terkait diantaranya Kepala Bappeda Provinsi Papua Muh Musa’ad, Kepala Biro Perekonomian Setda Papua, Ribka Monim dan Kakesbangpol Musa Isir, Kepala Biro Hukum Setda Papua Hegemur, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Merry Yoweni, dan para pengurus serta 36 Asosiasi Pengusa Papua lainnya, Senin (9/10).
Pertemuan yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, membahas draft Pergub tentang Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty yang ditemui wartawan, mengatakan agenda pertemuan dengan KAPP untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang dua peraturan, terutama tentang hibah dan juga organisasi.
“Kami (pemerintah daerah-red) sudah jelaskan apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus mereka kerjakan. Jadi tidak seluruhnya harus kami kerjakan,”terangnya.
Lanjutnya, apa yang menjadi keinginan KAPP sudah disampaikan dan telah dipelajari sebagian.“Ada beberapa pokok yang tadi disampaikan untuk menjadi catatan untuk kami pemerintah daerah berdiskusi tersendiri. Untuk menerima sesuai masukkan tadi atau pikiran mereka. Nantinya kami juga akan bertemu lagi. Untuk menyampaikan bagaimana ekonomi dari pengusaha orang asli Papua yang terhimpun dalam KAPP,”jelasnya.
Terkait desakan dari KAPP untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait permintaan KAPP agar pemerintah memberikan tiga persen dana otonomi khusus kepada pengusaha asli Papua, dikarenakan tahun depan kemungkinan tak ada lagi mengenai dana hibah.
Loupatty menjelaskan bahwa, karena ini soal peraturan. Maka pihaknya juga sesuai pikiran dari KAPP akan ditampung.“Kami tidak bisa bilang ya dan tidak. Akan tetapi kami harus mengkaji hal ini secara baik. Nanti Pemda akan ketemu sendiri, lalu bertemu dengan KAPP,”akunya.
Kata dia, Pemerintah Provinsi sendiri memandang kehadiran KAPP bagus untuk kebangkitan ekonomi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).“Saya rasa ini satu pikiran yang baik menurut saya dan Bapak Gubernur yang selama ini juga memberikan perhatian terhadap KAPP,”imbuhnya.
Sementara itu Silas Ayomi selaku Sekertaris Umum Asosiasi Nelayan Pribumi Papua (ASNEPA) memberikan apresiasi yang tinggi atas pertemuan antara KAPP dan 36 Asosiasi bersama Pemerintah Provinsi Papua.Dirinya berharap kesepakatan dalam pertemuan tersebut, tidak diulur terlalu lama. Akan tetapi kalau bisa sesegera mungkin dikeluarkan aturan gubernur, terkait kebangkitan ekonomi orang asli Papua.
“Disini kami garis bawahi sudah ada Pergub tentang dana hibah dan itu sudah berjalan. Pertanyaannya sekarang siapa yang menolong dan siapa yang ditolong. Sementara hari ini kita melihat di lapangan itu beda sekali. Orang Papua semakin hari semakin terpuruk dalam ekonomi,”tuturnya.
Oleh sebab itu ASNEPA melihat apa yang dikerjakan oleh KAPP, sebagai sebuah momen yang sangat penting dan harus didukung untuk mengembalikan citra pemerintah bahwa pemerintah itu berhasil memperhatikan orang Papua.“Sekali lagi bahwa kami berharap kepada pemerintah untuk tidak mengulur waktu dan kalau bisa diselesaikan rancangan ini bisa dikoreksi dan diselesaikan secapat mungkin,”tandasnya.(lam/jg)
