JAYAPURA – Polda Papua resmi menadatanggani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Papua tentang bimbingan latihan putra-putri asli Papua dalam rangka seleksi penerimanaan polri selama dua tahun, Senin (18/12/2017) di Gedung Negara.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar, mengatakan program ini dilakukan untuk melatih putra-putri asli Papua sehingga bisa diterima dengan predikat hasil yang baik.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga bisa melatih anak-anak asli Papua sebelum meningikuti penerimaan anggota Polri di tahun 2018.” ungkapnya.
Program bimbingan pelatihan ini, menurut Kapolda bahwa pihaknya akan melatih jasmani, pisikologi, pengetahuan umum, termasuk pengetahuan lainnya. Dengan demikian, tahun 2018 sebagai langkah pertama dalam penerimaan anggota Polri pada bulan April tahun 2018 mendatang.
“Jadi di lingkungan Polda Papua khususnya didalam penerimaan anggota Polri di Papua ini dimana setiap tahunnya, baik itu pada level penerimaan perwira, bintara dan tamtamal, pinginnya 70 persen adalah orang asli Papua dan itu sudah menjadi kebijakkan,” terang Kapolda.
Namun menurut Kapolda dalam realitanya selama ini tidak dapat mencapai kuota 70 persen tersebut dan dari statistik yang ada dari beberapa anak-anak Papua yang ingin menjadi anggota Polri itu banyak ynag gugur karena masalah kesehatan dan psikotes.
Oleh karena itu, program kegiatan pembinaan yang bisa kita lakukan ini dapat mempersiapkan anak-anak asli Papua untuk menjadi anggota Polri dan diharapkan setiap tahunnnya minimal 70 persen mengisi lembaga pendidikan yang alokasikan untuk Papua.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH mengatakan, selama ini jatah kuota 70 persen untuk putra dan putri asli Papua dalam penerimaan anggota Polri. Namun kenyataannya tidak banyak anak asli Papua yang mencapai kuota tersebut.
Hal ini tentu disebabkan karena berbagai factor alasan karena masalah kesehatan dan psikologi yang tidak mendukung. Sehingga pada akhirnya gagal untuk memenuhi kuota 70 persen itu.
Untuk itu, dengan adanya MoU dengan Polda Papua tersebut, maka pihak Pemerintah Provinsi Papua akan siap mengakomodir bagi putra dan putri anak asli Papua yang ingin masuk menjadi anggota Polri di Papua.
Bahkan Gubernur berjanji akan siapkan anggaran dan akan masuk dalam APBD Pemerintah Provinsi Papua, demi mendukung anak-anak asli Papua masuk menjadi anggota Polri.
“Jadi lebih bagus kita mendukung anak-anak kita menjadi polisi-polisi Papua. Apalagi tantangan yang kita hadapai di Papua kedepan sangat luar biasa. Oleh karena itu saya minta agar dalam pembahasan anggaran kita ikut membicarakan keperluan ini,”ucap Gubernur.
Gubernur menyampaikan, selama ini banyak laporan yang diterimanya bahwa ada permainan oleh pihak panitia dalam penerimaan anggota Polri, sehingga kuota untuk putra dan putri Papua tidak bisa memenuhi.
Namun, lanjutnya, hal itu tentu tidak mudah dipercaya olehnya, sehingga pihaknya tetap berharap agar penerimaan anggota Polri di Polda Papua kedepan harus bisa penuhi kuota 70 persen untuk anak-anak asli Papua.
“Saya tidak mau dengar lagi anak-anak Papua banyak yang tidak lulus karena berbagai alasan yang tidak pasti. Saya kira ada banyak anak-anak Papua yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri,” tuturnya.
Untuk itu, dengan adanya kesepakatan ini, maka kedepan tidak ada lagi anak-anak Papua yang mengeluh lagi. Pihaknyapun akan siap mengakomodir dan membiayai mereka
“Rekrutmen anggota Polri di Papua kedepan akan siap kita kawal dengan baik, sehingga mereka bisa maju memenuhi kuota itu. Kalau bisa kedepan penerimannya harus penhi 70 persen atau bahkan lebih,” pintanya.
Gubernur menambahkan, program kerja sama ini akan berlangsung dalam jangka waktu selama 2 tahun kedepan. Sehingga pihaknya berterima kasih kepada Polda Papua atas kerja sama ini dan ini langkah yang sangat bagus dalam mendukung kemajuan SDM putra dan putri asli Papua kedepan yang hendak ingin menjadi anggota Polri. (lam/rm)
