JAYAPURA (PT) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar mendorong percepatan penagihan kepada seluruh rekanan.
“Sebab kita ingin di tahun ini penagihan itu harus selesai cepat. Sebab kami di keuangan yang penting tagihan itu sudah lengkap berkasnya, sewaktu menagih langsung kita bayar. Ya kalau tidak menagih, tak mungkin dananya cair. Intinya, ujung tombak itu ada di OPD untuk memaksimalkan penagihan dan penyerapan anggaran,” ungkapnya, Selasa (6/3/2018)
Selain itu, kata ridwan, untuk meningkatkan daya serap, dirinya meminta seluruh rekanan kontraktor untuk mencairkan uang muka proyek, guna mendorong penyerapan anggaran tahun ini mencapai target diatas 90 persen.
“Kami sudah himbau agar setiap rekanan mencairkan uang muka proyek. Sebab dana Otsus juga masuk secara bertahap. Dalam artian, minta dulu uang muka kalau selesai kita pertanggungjawabannya, baru kemudian tahap kedua keluar. Sebab kalau tidak diminta berarti penyerapannya masih nol,” terang dia.
Dia mengatakan, selama ini penyerapan anggaran lebih banyak menumpuk di akhir tahun anggaran, karena sebagian besar rekanan memilih melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan itu rampung.
Dilain sisi, tambahnya, para rekanan sangat mandiri karena memiliki pendanaan yang mumpuni, namun hal itu berpengaruh negatif pada daya serap Pemprov Papua.
“Makanya tahun ini kalau bisa, setiap bulan November semua rekanan sudah merampungkan penagihan. Jangan lagi menagih di bulan Desember, agar seluruh ASN di BPAKD sudah bisa cuti,” pungkasnya. (ing/dm)
