JAYAPURA (PT) – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge menilai, kinerja Tim Seleksi (Timsel), baik Timsel 1 maupun Timsel 2 untuk rekrutmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota periode 2018-2023, sudah berjalan dengan sangat baik.
Namun, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pegunungan, Emus juga mengimbau kepada Timsel dari kabupaten/kota masing-masing, dapat bekerja secara independen, tidak karena kepentingan tertentu.
Dikatakan, dari 10 nama besar calon anggota KPUD yang sudah masuk, agar mereka bisa lihat kembali, bahwa itu adalah orang orang yang memang betul-betul punya kemampuan dan punya kualitas.
“Supaya KPUD yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan. Apa yang dia putuskan supaya 5 besar ini bisa masuk untuk menjadi anggota KPU nanti, yang bekerja secara independen dan profesional,” kata Emus Gwijangge saat ditemui di ruang kerja, Rabu (17/10).
Sebab, kata Emus, dalam pelaksaan Pilkada di sejumlah daerah, seringkali terjadi konflik dikarenakan KPUD sebagai penyelenggara tidak menjalankan tugas secara independen, bahkan sering memihak kepada salah satu calon kandidat.
“Ini juga terjadi karena lemahnya anggota KPUD yang tidak punya kemampuan, tapi karena punya kepentingan politik sehingga orang itu ditempatkan di posisi itu, sehingga dia juga ikut bermain. Jadi, demokrasinya itu betul-betul dia mematikan dan akhirnya dampaknya kepada masyarakat, sehingga terjadi perang suku, konflik antar masyarakat dan lain-lain,” ujarnya.
Untuk itu, Emus berharap Timsel KPU 1 dan 2, mereka betul-betul mampu merekrut calon anggota KPUD yang benar-benar independen, berkualitas dan mempunyai komitmen serta taat pada aturan.
Secara khusus, Emus berharap agar rekrutmen calon anggota KPUD di Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya dan lainnya, agar benar-benar mengetahui dan memahami karakter masyarakat di daerah itu.
“Saya imbau agar teman-teman yang ditempatkam disana dapat bekerja dengan hati, jujur, netral dan tidak ada kepentingan ataupun titipan dari pejabat mana pun. Saya minta teman-teman nusantara sebaiknya jangan ditempatkan di daerah pegunungan, tapi memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk menjalankan tugas di daerahnya, karena mereka tahu persis karakter masyarakat,“ paparnya.
Yang jelas, dalam rekrutmen calon anggota KPUD itu, pihaknya akan mengawal sampai selesai. “Saya harap tanggapan dari masyarakat dari 7 kabupaten dapat terwujud, agar timsel dapat bekerja secara profesional, sehingga di daerah itu tidak ada masalah,” jelasnya.
Hanya saja, imbuh Emus, ke depannya, jika terjadi kepentingan politik, masyarakat jangan dikorbankan. Makanya dalam perekrutan ini 100 persen dikasih kesempatan untuk orang asli Papua.
Emus menambahkan, jika anggota KPUD memiliki kualitas dan kemampuan, maka mereka bisa bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat, supaya ke depannya, mereka dapat menunjukkan bahwa memang orang-orang Papua punya kemampuan dan loyalitas dalam lembaga independen.
“Jadi tidak asal menempatkan orang disana dan asal main perintah, yang ada masyarakat banyak yang jadi korban karena anggota KPUD ketika menjalankan tugasnya tidak independen atau netral,” pungkasnya. (ara/rm)
