JAYAPURA (PT) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar deklarasi kampanye damai di Taman Imbi, Kota Jayapura, Senin (25/3).

Deklarasi kampanye damai ditandai dengan penandatanganan petisi oleh para peserta politik, penyelenggara pemilu dan Forkopimda sebagai komitmen wujudkan pemilu damai dan dilanjutkan pelepasan balon kampanye damai.

Deklarasi tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, Bupati Kabupaten Memberamo Tengah, Ham Pagawak, anggota DPR RI, tokoh agama dan para pengurus partai politik.

Selain itu, dilakukan pembacaan naskah Rapat Umum terbuka Pemilu Damai 2019 Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02 diakhiri doa lintas agama.

Komisioner Bidang Sosialisasi KPU Provinsi Papua, Tarwinto dalam sambutannya pada deklarasi kampanye damai itu mengajak seluruh pihak mewujudkan kampanye berlangsung aman dan damai.

“Mari kita wujudkan kampanye rapat umum yang damai, pelihara rasa kebersamaan dan persaudaraan,” ajak Tarwinto.

KPU Papua juga menyampaikan kepada peserta pemilu dapat menggunakan kesempatan melakukan iklan kampanye di media.

Sementara mengenai dana hibah, Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan dana tersebut dan akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

“Kami harap dana bisa digunakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronal Manoach mengharapkan deklarasi kampanye damai ini tidak hanya sebatas deklarasi saja, tetapi semua pihak dapat mengawasi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

“Kami harap ini bukan hanya deklarasi saja tapi menjadi tanggung jawab karena Bawaslu akan mengawasi jalannya kampanye tersebut. Pelaksanaan kampanye rentan, oleh sebab itu, ASN, mobil dinas, kampanye terselubung dan keterlibatan anak-anak harus diperhatikan,” tegasnya.

Sebab, kata Ronal, sejak berdirinya NKRI, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 17 April 2019 merupakan proses pertama dan paling rumit, sehingga tidak hanya penyelenggara, pemerintah namun masyarakat punya tanggung jawab sama.

“Jika mau pemilu damai, maka penyelenggara harus taat kepada aturan, TNI-Polri bertugas profesional, maka pemilu pasti akan berjalan damai, berkualitas yang akan menghasilkan dan pemimpin berkualitas,” ucapnya.

Ditambahkan, Bawaslu tidak melakukan penindakan tapi pengawasan, Bawaslu berkomitmen akan sportif pada pemilu di Papua.

“Bawaslu sudah bentuk gugus tugas, jika ada pelanggaran silahkan dilaporkan,” pungkasnya. (ing/rm)

LEAVE A REPLY