JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) akan menemui Kapolri untuk meminta kebijakan afirmasi untuk penerimaan calon anggota Polri.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM usai Coffee Morning Kapolda Papua bersama DPR Papua, MRP dan Komnas HAM serta Ombudsman Perwakilan Papua di Hotel Aston Jayapura, Senin (22/7).
“Kita sepakat, nanti kita rapat bersama Forkompimda untuk menyusun kira-kira kebijakan apa yang bisa kita minta ke Kapolri, kita ingin pergi ketemu dengan Kapolri supaya Pak Kapolri bisa memberikan suatu kebijakan seperti seperti di TNI, Pangdam mempunyai jatah,” kata Wagub Klemen Tinal.
Ia berharap Polda Papua dapat mengambil kebijakan dalam tes penerimaan Polisi misalnya kebijakan mengenai jatah, sehingga penerimaan polisi di Papua khususnya OAP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
“Kita juga mau kalau bisa di Polisi atau Kapolda Papua bisa mengambil kebijakan punya jatah, mungkin 30:40 bisa Kapolda yang memutuskan, bukan memutuskan buat siapa-siapa tetapi buat orang papua asli,” ujarnya.
Ia menyambut baik pertemuan antara Polda Papua dengan Pemprov Papua, DPR Papua, MRP dan Stakeholder.
Dimana Polda berusaha mengambil inisiatif supaya putera daerah asli Papua juga bisa terlibat secara aktif agar OAP yang masuk polisi cukup banyak.
“Pertemuan diatas sangat baik sekali, bagaimana Polda Papua juga berusaha untuk mengambil inisiatif supaya putera daerah asli Papua juga bisa terlibat sacara aktif maupun masuk polisi dengan jumlah yang cukup baik,” terangnya.
Dengan demikian, ada afirmasi action yang dilakukan selama ini diberikan kemudahan.
Tetapi juga ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, supaya berjalan dengan baik bukan hanya bersifat temporer tetapi bagaimana bisa permanen yakni dengan membuat suatu kesepakatan kemudian Pemprov Papua juga aktif dalam membantu afirmasi ini.
“Sudah ada MoU waktu itu, hanya tahun ini belum tereliasasi tadi ada ketua DPRR bahwa kita usahakan pada perubahan kita masukan supaya itu dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.
Selain itu untuk memberikan peluang kepada OAP, kata Klemen Tinal, setiap Polres kabupaten/kota mengambil anak angkat dari putera daerah ingin masuk tes Polisi.
Sehingga pada saat tes anak OAP datang dengan kondisi yang sehat, siap dan secara psikologi juga siap sehingga waktu tes jumlah yang diharapkan diterima sebagai polisi dari Polda Papua putera Papua lebih banyak.
“Karena trennya harus begitu, trennnya makin lama trennya makin naik untuk putera daerah sementara non putera daerah harusnya trennya turun. Namun untuk sampai kesitu harus ada kiat–kiat,” ujarnya.
Hal itu agar putera–puteri OAP tersebut benar–benar mempunyai kesiapan, Pemprov Papua menyarankan menggunakan venue setelah pelaksanaan PON untuk tempat tinggal pembinaan.
“Kita harus pikirkan bersama-sama nanti mereka tinggal dimana, Tadi saya sarankan supaya tempat–tempat setelah selesai PON yang tidak digunakan daripada biaya perawatan tidak berjalan baik justru menjadi kumuh lebih baik asrama buat anak–anak asli Papua yang mau tes polisi,” Katanya lagi.
Supaya tinggal ditempat yang layak dan berlatih yang bagus, sehingga pada saat penerimaan calon Polisi anak–anak OAP bisa bersaing dengan anak–anak dari luar Papua.
Dalam acara ini, dihadiri Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua DPR Papua Eduardus Kaize dan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frirtz Ramandei serta Kepala Kepala Ombudsman Papua Sabar Iwanggin. (ing/rm)
