Hukum

Dewan Pertanyakan Keberadaan Pesawat Hercules di Biak

JAYAPURA – Anggota DPRP, Laurenzus Kadepa mempertanyakan sesungguhnya keberadaan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara yang ada di Biak. Artinya, menurut Kadepa bahwa apakah memang tujuannya untuk antar jemput pasukan dalam penugasan di Papua atau lainnya. Pasalnya, anggota Kadepa yang merupakan anggota...

Soal Pemasokan Miras, Dewan Harap Pengawasan Bandara Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Adanya dugaan ratusan botol Minuman Keras (Miras) yang di kirim ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, beberapa hari lalu dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU yang disita oleh pihak kepolisian, mendapat sorotan dari Anggota DPRP dari wilayah Pegunungan...

Dewan Harap Pendulang Non Papua di Area PT Freeport Tidak Beroperasi

JAYAPURA – Terkait dengan pernyataan tegas Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafly Amar yang melarang masyarakat non Papua masuk ke wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia, khususnya di Kampung Kimbely, Banti dan Utikini yang ada di area pertambangan Tembagapura, Kabupaten...

Pemprov Papua, DPRP dan Kemendagri Saling Koordinasi

##Terkait Landasan Hukum Penggunaan DTI PON XX## JAKARTA – Guna mensinkronisasikan sekaligus mencari solusi terbaik penggunaan anggaran tambahan infrastruktur lewat Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tanpa adanya masalah dikemudian hari pada pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua, DPRP bersama Pemprov...

Dewan Tidak Setuju Masyarakat di Tiga Kampung Harus Dievakuasi

JAYAPURA – DPRP menyatakan tidak setuju jika masyarakat di tiga kampung yang berada di area penambangan PT Freeport Indonesia harus dievakuasi. Tiga kampung yang dimaksud ini yakni, Kampung Kimmbely, Arwanok, dan kampung Banti. Pasalnya, mereka itu adalah masyarakat asli yang punya kampung...

Dewan Minta Setiap SKPD Harus Tansparan dan Terbuka

JAYAPURA – Komisi I DPRP menggelar rapat tertutup bersama Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua. Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi I tersebut membahas tentang keterbukaan informasi publik yang telah didorong oleh pemerintah pusat dalam UU No 14...

Dewan : Oknum Yang Lakukan Kriminalisasi Terhadap Pejabat Harus Dicopot

JAYAPURA – Anggota Komisi I DPRP yang membidangi Pemerintahan, Politik Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa meminta semua pihak agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap para pejabat baik itu Gubernur, Bupati maupun Wali Kota yang ada di Papua. “Tidak boleh ada upaya kriminalisasi...

Pemprov Papua Revisi UMP 2018 Jadi Rp 3 Juta

JAYAPURA – Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Papua 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 2.895.650 akan direvisi setelah adanya aksi demo dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dalam pertemuan antara perwakilan buruh, SPSI dan Sekda Provinsi Papua,...

Bapemperda DPRP Harmonisasi Terhadap Raperda Penanggulangan Narkoba

JAYAPURA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP, Ignasius W Mimin mengungkapkan, pihaknya telah melakukan harmonisasi terhadap Raperda tentang penanggulangan narkotika, zat adiktif dan obat terlarang lainnya bersama dengan instansi terkait di Jayapura, Jumat (24/11/2017). Dalam harmonisasi ini, dihadiri...

Ruben Magai : Anggaran Komisi I Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Komisi I DPRP adalah Komisi yang membidandi Pemerintahan, yang tugasnya untuk mengawal kekuasaan. Apalagi, Komisi I lebih banyak mitranya, sehingga untuk kinerja pimpinan pemerintahan itu harus lebih di perhatikan. Untuk itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai...