JAYAPURA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Drs. FX. Mote, M.Si mengatakan, pengelolaan perikanan di WPP-NRI 718 diharapkan dapat menguntungkan nelayan Papua dan nelayan Asli Papua.
Sebab, sejak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kemenetrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 atau yang disebut dengan RPP WPP-NRI 718 itu harus mengedepankan asas keberlanjutan dan keberpihakan pada Provinsi yang termasuk dalam WPP 718.
Dikatakan, saat ini sudah sampai tahapan pembentukan kelembagaan pengelolaan di WPP 718 oleh DJPT KKP RI.
“Ya ,kami harapkan KKP dalam rencana pengelolaan WPP 718 di laut Selatan Papua harus mengakomodir kepentingan masyarakat asli dalam hal ini Nelayan,”ujar FX Mote kepada wartawan, Senin (6/03).
Ia menyarankan, model kegiatan perlindungan sumberdaya ikan di WPP 718 berbasis masyarakat khususnya di wilayah 0-4 mil.
“Jadi meskipun masyarakat melakukan kegiatan penangkapan yang menunjukkan gejala eksploitasi yang berlebihan, namun masyarakat mengakui masih menggunakan pembatasan penangkapan dari ukuran ikan yang tertangkap sesui dengan alat tangkap ikannya,”ucapnya.
Tidak hanya itu, pembatasan eksploitasi hutan manggrove yang ada di pesisir selatan Papua perlu dijaga bersama.
“Manggrove sebagai daerah tempat bertelur ikan (spawning ground) ini perlu kita jaga bersama karena kalau manggrove ini mengalami ekplotasi yang berlebihan maka saya jamin ikan-ikan yang ada di 718 akan menghilang,”imbuhnya.
Diakuinya, kedepan perlu adanya kerjasama yang baik antara KKP dengan Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku agar pengelolaan perikanan di wilayah laut Aru dan Arafura (WPP-NRI 718) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di tiga provinsi ini. (lam/rm)
