JAYAPURA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda, SH, MH meminta para pengamat politik di Papua hati-hati berkomentar dalam masalah demokrasi di Papua. Sebab masalah demokrasi di Papua tidak sebanding dengan demokrasi itu sendiri.
“Saya minta semua orang berhenti bicara demokrasi di tanah Papua karea demokrasi hari ini sangat mahal, bahkan nyawa taruhannya hingga berakibat terjadi bunuh membunuh,”ungkap Yunus Wonda, Kamis (6/7/2017).
Masalah permintaan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diminta dikembalikan ke melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak. Bagi politikus Partai Demokrat ini menegaskan bahwa bukan persoalan mendasar namun persoalan mendasar masalah ada masalah demokrasi di Papua, karena banya nyawa manusia diatas Papua.
Oleh karena itu, Yunus meminta agar melihat secara bijaksana bahwa demokrasi di Papua sangat mahal harganya. “Negara tidak pernah bangkrut. Tapi ini persoalan nyawa, siapa yang bisa mengembalikan nyawa manusia,”tegasnya.
Bahan dalam demokrasi di Papua ikut terjadi pelanggaran HAM hanya karena kepenting politik semata tanpa melihat keluarga korban yang ditinggalkan. Padahal sebagaian kalangan selalu berusaha melindungi orang Papua dari
kepunahan dan menjadi korban lainya.
“Bukan hanya pelanggaran HAM tapi sesama orang Papua ikut saling membunuh. Terutama pendukung antar calon yang maju sebagai kepala daerah,”imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya meminta semua pihak melihat masalah pilkada lebih bijaksana dan hikmat, terutama masalah pilkada yang sering menyebabkan timbulnya korban.
Iapun menyampaikan bahwa korban masyarakat akibat pilkada sudah sangat banyak mulai dari Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Puncak Papua, Nduga dan kabupaten lain.
“Sudah banyak nyawa orang Papua hilang dengan sia-sia. Ini sesama orang Papua. untuk itu, tokoh politik jangan bicara demokrasi di Papua, nyawa jadi taruhan,”tandasnya. (lam/rm)
