JAYAPURA (PT) – Guna menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara dan pengelolaan keuangan di Papua.
Tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua.
Tim BAP DPD RI tersebut diterima Sekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP di Sasana Karya, Jumat (2/2/2018) didampingi Inspektur Papua, Anggiat Situmorang, SH dan Wakil Wali Kta Jayapura, Ir. Rustan Saru, MM serta beberapa perwakilan dari kabupaten.
Usai pertemuan, Sekda Hery Dosinaen mengaku, dirinya berharap kunjungan Tim BAP DPD RI tersebut dapat meningkatkan kinerja dari inspektorat setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
“Dalam kunjungan ini kami diarahkan untuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik juga melibatkan BPK serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” katanya.
Ia melaporkan kepada DPD RI bahwa di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM sejumlah kebijakan pemerintahan yang dilakukan sejak tahun 2013 itu terdiri berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan.
“Di antaranya memberikan kepercayaan kepada kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri,” kata Hery.
Kepercayaan itu disertai dengan kebijakan fiskal yang sangat signifikan, mengubah dana Otsus yang sebelumnya tersentral di provinsi.
“Porsi 80 persen diserahkan ke kabupaten dan kota dengan satu asumsi pemerintah bupati dan wali kota yang lebih memahami masyarakatnya,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Tim BAP DPD RI, Ahmad Sadeli Karim mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemprov Papua yang telah konsisten dalam mengerjakan reformasi birokrasi dengan banyak kemajuan.
“Kemajuan ini terutama dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang cukup baik dua tahun belakangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.
Menurut Ahmad, hal ini sebenarnya sulit dilakukan, namun Pemprov Papua berhasil mengerjakannya sehingga diharapkan ke depan dapat menjadi contoh yang baik untuk wilayah lainnya.
“Dengan tugas BAP yang bekerja mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan diharapkan kekayaan Papua ini bisa dinikmati dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri,” ujarnya. (ing/rm)
