JAYAPURA (PT) – Sejak tahun 1981 sampai sekarang, rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiap tahunnya yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Papua, bahkan telah mencapai 80 persen.
Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menjelaskan, Pemprov Papua selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiap tahunnya, sejak tahun 1981.
“Puji Tuhan, kami sekarang sudah mencapai 80 persen, bagaimana penyelesaian tidaklanjut dari tahun 1981 hingga sekarang. Saya harap kabupaten/kota juga dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK,” kata Sekda Hery Dosinaen, Kamis (8/11).
Menurutnya, rekomendasi BPK ini terkadang disepelekan namun, menjadi sangat penting. Sebab, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah
“Bagaimana BPK memberikan rekomendasi terhadap kita dan juga memberikan opini terhadap kita, selain aset dan pertanggung jawaban lainnya yang mempunyai poin sangat penting,” kata Hery.
Bagi Inspektorat baik provinsi dan kabupaten/kota di Papua, lanjut Sekda Hery, dituntut untuk terus membuat level yang lebih baik, bagaimana mengawasi sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja. Meski ada berbagai tekanan maupun kekuatan yang lebih besar dari pimpinan yang menjadi kendala.
“Selama kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal di periode lalu, audit dilakukan Inspektorat dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya Gubernur, Wakil Gubernur juga Sekda. Inspektorat melakukan revieuw semuanya sehingga ketika ada laporan pengaduan masyarakat yang langsung ke APH (Aparat Penegak Hukum), maka tidak semena-mena untuk kepentingan tertentu, untuk mengintervensi oleh aparatur negara, bahkan ada yang jadi ATM,” papar Sekda Hery dihadapan para Inspektur dari 29 kabupaten kota.
Untuk itu, Sekda Hery Dosinaen berharap Inspektorat kabupaten/kota sudah melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dimana inspektur menjadi leading sektor yang harus kuat dan kokoh menjadi benteng pemerintah.
“Saya harapkan kerja keras dan tanggung jawab kalian semua dalam mengawasi, membentengi, mereview penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” imbuhnya. (ing/rm)
