JAYAPURA (PT) – PSSI mendiskualifikasi Persipura Jayapura Toliara Putri dari Liga 1 Putri 2019, atas keputusan tersebut, Persipura melakukan banding dan membawa masalah ini sampai ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Persipura Jayapura, Rocky Bebena didamping manajer tim Usman Wanimbo kepada wartawan di Jayapura, Selasa (17/12) malam.
Rocky mengatakan, manajemen Persipura akan mengajukan banding terkait dengan surat keputusan Komdis PSSI yang keluar pada tanggal 13 Desember 2019 dan diterima Persipura, Selasa (17/12/2019) kemarin.
Sebab, lanjut Rocky, mengacu pada keputuskan Komdis pasal 13 ayat 1 hanya memuat tentang durasi pertandingan, sementara pertandingan leg kedua sudah menyelesaikan pertandingan 2 x 45 menit dan berjalan aman tanpa gangguan apapun.
Sedangkan, pada pasal 67 ayat 2 surat keputusan Komdis itu menyatakan bahwa tim Persipura dinyatakan kalah WO.
Sementara itu, pada pasal itu ada sedikit kesalahan tafsir dari Komdis.
Sebab, lanjut Rocky, sepanjang kompetisi liga 1 putri di semua seri tidak ada kekeliruan.
“Yang justru menurut kami adalah kekeliruan ketika terjadi perubahan regulasi pada fase semifinal yang harusnya di regulasi itu dihitung selisih gol tiba- tiba harus dilanjutkan dengan penalti. Penafsiran ini yang menurut kami tidak sesuai dengan yang tertera pada pasal 67 ayat 2 tersebut,” jelasnya.
Rocky kembali mempertanyakan keputusan komdis PSSI yang menyebutkan Persipura putri melakukan tingkah laku buruk, itu seperti apa? Sebab, tidak ada tingkah laku buruk yang dilakukan oleh tim Persipura putri selama mengikuti kompetisi.
Menurutnya, regulasi baru yang dikeluarkan PSSI saat leg kedua babak semifinal menimbulkan kecurigaan, karena harusnya itu dilakukan sebelum semifinal leg pertama.
Tentu, apa yang dilakukan oleh PSSI sudah mencederai sportifitas, padahal jika mengeluarkan regulasi baru karena paling tidak dibuat dulu emergency meeting dengan mengundang peserta semifinal liga 1 putri.
“Regulasi yang sudah dibuat oleh PSSI tidak boleh dirubah oleh Sekjen PSSI karena regulasi itu dibuat oleh komite kompetisi yang punya wewenang mutlak untuk merubah regulasi atas dasar emergency meeting yang dihadiri oleh semua peserta kompetisi,” tegasnya.
Rocky mengaku, keputusan PSSI mendiskualifikasi Persipura putri ini sangat melukai orang Papua.
“Kami bukan meminta menjadi juara, masuk final atau lolos ke final, tapi kami ingin minta bagaimana federasi itu bisa menegakkan regulasi yangs sudah disepakati,” jelasnya .
Rocky menambahkan, masalah ini belum dikomunikasikan dengan Ketua Umum PSSI yang baru.
“Saya minta surat kita dijawab dulu. Seharusnya dalam pengambilan keputusan itu pemain dipanggil untuk minta klarifikasi baru keluarkan keputusan, tapi ini tidak. Surat pertama kita belum dibalas, tapi dinyatakan kalah WO,” katanya.
Rocky kembali menegaskan, selama ini pihaknya berupaya pemberantasan mafia sepak bola ibarat bayangan, Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Sepak Bola bentukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus segera masuk menyelidiki kasus ini.
“Kami menduga masih banyak mafia dalam tubuh PSSI, mafia ini harus diberantas semua jika sepak bola kita mau maju,” tandasnya.
Manajer tim Persipura Tolikara Putri, Usman Wanimbo mengaku, sepak bola wanita baru pertama kali bergulir tahun ini.
“Jadi apa yang dilakukan oleh PSSI saya tidak tahu apakah memang benar-benar keputusan PSSI atau oknum atau sekelompok orang kita tidak tahu, tetapi ini jelas-jelas sudah mencederai sepak bola yang baru mau bertumbuh di level wanita.
“Keputusan Komdis PSSI ini merusak kepercayaan yang diberikan oleh negara ini kepada PSSI. Kita mau mengikuti regulasi FIFA, tapi di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi mendadak yang sebenarnya menyimpang dari aturan atau regulasi FIFA. Kami minta kepada Menpora dan Satgas Antimafia Sepak Bola mengusut masalah ini,” pungkasnya. (lam/sri)
