KemenpanRB : Diklat PIM II Sudah Bisa di Papua
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berhasil meraih akreditasi untuk tiga program dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni penyelenggaraan PIM IV akreditasi tertinggi yaitu A kemudian untuk program III mendapat nilai A dan pelatihan dasar akreditasi B.
Namun untuk akreditasi B yakni pelatihan dasar kedepan bakal diperbaiki. Dengan adanya pemberian akreditasi ini tentunya sebuah kabar gembira dan prestasi yang telah ditoreh Pemprov Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM.
Selain itu, tentunya sebuah kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara ( ASN) di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten/kota, sebab kini yang ingin mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM II) tak perlu lagi jauh jauh harus ke pulau Jawa.
Dengan diberikannya sertifikat akreditasi A tersebut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenpanRB), Asman Abnur, SE, M.Si kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH maka resmi pelaksanaan Diklat PIM II berlaku di Papua atau bakal dilaksanakan di Papua.
Penyerahan ini disaksikan Kepala LAN Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya MenpanRB menyampaikan, pemberian akreditasi ini merupakan langkah maju untuk Papua.
Sebab apabila Papua mengikuti Diklat PIM II selama ini harus ke luar Papua namun dengan penyerahan sertifikat ini maka penyelenggaran PIM II sudah bisa dilakukan di Papua.
“Ini merupakan langkah maju. Tadi saya sampaikan meningkatnya suatu daerah tergantung pada SDM. Kedepan kita harapkan, Papua lebih maju lagi dan ASN di Papua lebih maju dibanding daerah lain. Kita berharap masing-masing ASN di OPD yang menempati unit tersebut sesuai dengan bidangnya atau mempunyai keahlian di bidangnya, perlahan-lahan ini kita benahi,”ujarnya.
Ia juga berharap kedepan tidak ada lagi ASN yang tidak disiplin, malas ikut apel, jadi kedepan ASN harus lebih kuat dan lebih pintar.
“Kalau pemerintah sudah kuat maka negeri ini akan maju dan akan meningkatkan ekonomi dan terserapnya tenaga kerja,”katanya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA menjelaskan, penilaian akreditasi sebagai penjaminan mutu kualitas lembaga penyelenggara pelatihan bagi ASN menjadi penting karena saat ini dan kedepan pelatihan pengembangan dan kompetensi bagi ASN menjadi pilihan yang tidak bisa kita dihindarkan untuk kualitas ASN.
“Untuk itu agar yang dikeluarkan tidak sia-sia, maka semua harus dilakukan oleh lembaga akreditasi, dan berdasarkan hasil akreditasi yang diselenggarakan adalah dengan mempertimbangkan dua unsur yakni unsur pelaksanaan program dan unsur pelaksanaan penyelenggara,”jelasnya.
Ia menambahkan, Provinsi Papua memperoleh akreditasi dengan tiga program yakni penyelenggaraan PIM IV memperoleh akreditasi tertinggi atau A kemudian untuk program III mendapat nilai A.
Namun yang masih diperbaiki adalah untuk program pelaksanaan diklat pelaksanaan pelatihan dasar dengan akreditasi B.
“Meski demikian, nilai ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan akreditasi yang didapat oleh provinsi lain di Indonesia,”imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Agus, pihaknya ingin serius bahwa setelah BPSDM Papua mendapatkan Diklat 2A dan 1B maka yang dibutuhkan keseriusan para pengelola Kepala Balai Diklat beserta seluruh stafnya, untuk menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. (ing/rm)
