JAYAPURA – Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua empat tahun silam, Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM telah melakukan berbagai terobosan yang luar biasa.
Bahkan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kalangan akar rumput masyarakat sebagaimana visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, pasangan yang dikenal “LUKMEN” benar-benar membenahi system pemerintahan di Papua.
Misalnya saja menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Papua dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.
“Terus terang dari awal kita masuk dalam pemerintahan ini dengan kondisi berantakan,”ungkapnya belum lama ini.
Seharusnya, kata Gubernur Lukas Enembe, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap pemerintah provinsi maupukan kabupaten/kota wajib memiliki RJPN dari tahun 2005-2013.
“Sejak dari awal Pemerintah Provinsi Papua tidak mempunyai RPJPN dan RTRW. Nanti setelah saya masuk baru kita susun dan selesaikan di tahun 2014,”terangnya.
Dijelaskan, penyusunan RPJPN dan RTRW merupakan dokumen yang disiapkan cukup luar biasa dan mampu diselesaikan pada tahun 2014.
“Itulah yang membuat kita pada tahun pertama dan tahun kedua melakukan pembenahan pada seluruh regulasi pemerintahan untuk memperkuat pemerintahan di Papua,”ujarnya.
Penyusunan RPJPN dan RTRW Papua ini, lanjut Gubernur Enembe bahwa tidak lain untuk mewujudkan dan mensukseskan serta membangun Papua dengan visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
“Itulah sebabnya sejak kami dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami menyiapkan porsi dana dalam kebijakan anggaran maupun pertumbuhan di provinsi Papua,”terangnya.
Salah satu kebijakan anggaran yang dilakukan adalah melakukan pembagian dana otonomi khusus 80 : 20 atau 80 persen dikelola untuk kabupaten/kota sementara 20 persen untuk dikelola provinsi.
Dimana dari 20 persen tersebut dikeluarkan 10 persen untuk lembaga keagamaan.
Selain itu, untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sampai saat ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup signitifikan mencapai 9,09 persen atau diatas pertumbuhan rata-rata nasional.
Adanya pertumbuhan ekonomi Papua tersebut tidak lepas dari kebikan-kebijakan yang dilakukan selama ini dan kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.
“Saya tekankan harus melihat pemerataan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang cukup tinggi,”ucapnya.
Salah satu faktor adanya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota karena adanya pengalokasian dana otsus 80 persen.
“Pengalokasian dana APBD kita sudah cukup jelas. Dimana fiscal daerah kita sudah berubah selama ini hanya terpusat di provinsi kita alihkan ke kabupaten/kota. Kemudian dana 80 persen sudah diperuntukan kepada kabupaten/kota,”imbuhnya.
Untuk alokasi dana otsus 80 persen tersebut bidang ekonomi mendapat perhatian yang lebih penting. Dan untuk pendidikan 30 persen dan ekonomi 20 persen serta kesehatan 15 persen.
“Ini menunjukkan bahwa komitmen saya bersama Wakil Gubernur jelas terhadap sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan sangat penting bagi masyarakat Papua,”sambung Enembe.
Ia menilai dengan adanya pembagian dana otsus tersebut, telah menunjukkan hasil dengan baik di kabupaten/kota seperti adanya pertumbuhan ekonomi.
“Saya lihat banyak daerah atau kabupaten melaksanakan sesuai dengan intruksi yang sudah ditetapkan dan hampir sebagian besar telah melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di Papua cukup luar biasa terjadi di kepemimpinan kami berdua,”bebernya.
Ditegaskannya, di bawah kepemimpinannya bersama Klemen Tinal terbukti pembangunan di Papua menunjukan perubahan yang cukup baik.
Namun untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan, menurut Gubernur Lukas Enembe tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja atau hanya mendengar pendapat orang.
“Harus ada ukurannya. Saya yakin program yang kita luncurkan semakin nyata di daerah dan kabupaten serta di provinsi,”katanya lagi.
Misalnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Lany Jaya, dimana hampir semua kepala kelurga diberikan modal usaha oleh pemerintah. Kemudian pengusaha asli Papua diberikan modal.
“Ini contoh daerah-daerah yang kita lihat sudah menunjukkan keberhasilan,”ujarnya.
Disamping itu, Pemprov Papua juga berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mempunyai daya saing yang tinggi.
Diakuinya, SDM itu sangat penting dan untuk meningkatkan kualitas SDM Papua maka perlu perhatian pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.
“Karena SDM ini sangat penting maka kabupaten/kota mengeluarkan 20 persen dari 80 persen dana otsus,”terangnya.
Selain itu, untuk meningkatkan mutu SDM Papua tersebut, pihaknya juga melakukan berbagai langkah strategis seperti pengiriman anak-anak Papua untuk belajar di luar negeri maupun diluar Papua.
“Selain mengirim anak-anak Papua keluar, kami juga bekerjasama Universitas Cenderawasih memberikan tugas belajar untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan dibiayai oleh pemerintah kerjsama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yang dikelola oleh badan diklat,”sambungnya.
Bukan hanya itu, pengiriman anak-anak Papua ke sejumlah institut di Jakarta dan pengiriman anak-anak Papua ke sekolah akuntansi (STAIN).
“Ini menjadi prioritas kita juga. Jadi semua tingkatan pendidikan menjadi prioritas bagi pemerintah. Saya harap semua anak-anak Papua yang dikirim mengikuti pendidikan pada semua jenjang pendidikan dapat menyelesaikan dengan baik dan kembali mengabdi di Papua atau dimana saja yang penting kembali dengan membangun sumber daya manusia,”tambahnya.
Kemudian mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pihaknya juga berupaya menggenjot melalui penuntasan angka buta aksara. Namun hal ini butuh dukungan dari kabupaten/kota karena akumulasi IPM berasal dari daerah.
Sekedar diketahui, sebelumnya pada tahun 2010 angka buta aksara di Papua sebanyak 633.080 jiwa dan tahun 2015 jumlah tersebut berkurang menjadi 584.441.
“Presentasi angka buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun dan mulai bertahap menurun. Walaupun secara perlahan bisa dilihat angka harapan lama sekolah (HLS) tahun 2015 ke bawah masih rendah sehingga ada peningkatan tetapi secara perlahan,”jelasnya.
Dia menambahkan, HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan penentu dari IPM dari bidang pendidikan. Selain harapan hidup, melek huruf dan standar hidup.
“Kalau untuk Papua, beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori IPMnya tinggi tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,75,,”tandasnya. (tim)