JAYAPURA – Ada empat usulan Pemerintah Provinsi Papua dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbsngnas) tahun 2017 diakomodir dengan sejumlah catatan.
“Dalam pertemuan Desk Papua, kita membahas empat prioritas di Papua yang pertama adalah pengembangan sumber daya yang meliputi pendidikan dan kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan konektivitas serta tata kelola pemerintahan. Dimana dinamika yang berkembang mulai dari pukul 14.00 WIT hingga 00.00 WIT (Kamis (27/4), kita membahas strateginya pada keesokan harinya kita bahas per isu karena isu nasional kan ada 10 prioritas,”ungkap Kepala Bappeda Provinsi Papua, DR Muhammad Musa’ad, M.Si .
Menurutnya, apa yang dibahas di Musrenbangnas ini terakomodir dengan sejumlah catatan baik catatan yang diberikan di Musrenbangnas maupun catatan dari kementerian.
“Dalam waktu dekat akan ada pertemuan yang difasilitasi oleh Bappenas untuk menyelesaikan poin-poin yang menjadi catatan tersebut. Jadi pertemuan yang difasilitasi oleh Bappenas ini diharapkan biss menyelesaikan yang menjadi catatan seperti alokasi pembiayaan maupun dokumen pendukung seperti dokumen terkait tanah dsn lainnya,”imbuh Musa’ad.
Ia mengakui, dalam Musrenbang tingkat Provinsi Papua, kehadiran beberapa pihak dari Bappenas sudah secara intens membahas terkait dengan kewilayahan, lintas kabupaten.
Karena kita basisnya kawasan jadi kita bahasnya per kawasan baik, Mamta, Saireri, Anim Ha, Saireri, Lapago, Meepago.
Dengan demikian, lanjutnya, semua program yang sudah dibahas bersama di tingkat Provinsi diharapkan bisa dibahas di tingkat Musrenbangnas.
“Memang dalam Musrenbangnas kali ini ada ruang khusus untuk percepatan Papua. Disitu kita akan membahas tentang apa yang kita bahas, dimana kita pastikan bahwa semua yang kita bicarakan di Papua, itu terakomodir di program nasional, untuk menselaraskan apa yang sudah ada di Papua,”bebernya.
Selain itu, kata Musa’ad, pada hari kedua dan ketiga pelaksanaan Musrenbangnas, pihaknya akan membahas tentang program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, kemaritiman dan beberapa program lainnya.
“Untuk secara spesifik kita akan membahas dengan 2 pendekatan yang dibahas adalah dengan simlaras atau sistem keselarasan apa yang dibuat di kabupaten, provinsi maupun pusat,”ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan membahas tentang e-proposal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang merujuk pada Musrenbangda tingkat provinsi.
“Kita harapkan dengan Musrenbangnas kali ini, semua yang kita bicarakan di Papua, dapat terakomodir dalam Musrenbangnas, hal ini harus dilakukan karena memang dari dulu itu, jika musrenbang tingkat nasional banyak program yang tidak terakomodir,”tukasnya.
Selama ini yang menjadi kendala, kata Musa’ad, adalah dari Papua yang menjadi masalah adalah pihaknya belum menyiapkan lokus dan dokumen pendukung, sehingga sering mengalami keterlambatan.
”Kita datang dengan tidak menyiapkan jaminan seperti jaminan tanah kemudian lokasi sudah jelas, untuk itu kami harapkan kepada teman-teman SKPD teknis dan kabupaten/kota dapat menyiapkan dokumen pendukung Musrenbangnas karena jika program tidak ada pendukung, maka dialihkan ke daerah lain,”pungkasnya. (ama/rm)
