JAYAPURA – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM mengakui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dalam kurung waktu tahun 2015-2016 berhasil mencapai pertumbuhan sebesar 1,40 persen yang menempatkan Papua pada urutan pertama megakselarasi pertumbuhan IPM dari 34 provinsi di Indonesia.

IPM merupakan bukti kinerja dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM atau yang dikenal “Lukmen”.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Wagub Klemen Tinal dalam sambutannya pada penutupan sidang Paripurna DPR Papua terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2016 yang berlangsung di ruang sidang DPR Papua, Rau (1/5/2017).

Wagub Klemen menuturkan, Pemprov Papua berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 31,52 persen di tahun 2013 menjadi 28,4 persen di tahun 2016.

“Capaian ini mengindikasikan bahwa kita telah berhasil dalam meningkatkan IPM Papua dan menurunkan kemiskinan,”beber Wagub.

Wagub menambahkan, perbandingan besaran IPM dan kemiskinan tidak mutlak merefleksikan keberhasilan suatu provinsi keberhasilan suatu provinsi, karena IPM yang rendah dan persentase kemiskinan yang tinggi.

“Seperti Papua yang berada pada urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia. Itu disebabkan secara historis angkanya memang rendah, dimana kita baru membangun dengan sungguh-sungguh pada tahun 2001 dengan adanya Otsus,”katanya.

Oleh karena itu, indikator keberhasilan atau kinerja suatu periode pemerintahan justru dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan IPM dan atau menurunkan persensentase.

Untuk masalah pertumbuhan ekonomi dan pendidikan serta kesehatan, Wagub Klemen mengakui bahwa apa yang disampaikan aspirasi DPRP patut dipahami karena rakyat ingin menikmati secara merata oleh seluruh rakyat Papua dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM dan penurunan persentase kemiskinan agar Papua bisa disejajarkan dengan pemerintah lainnya di Indonesia.

Kendati demikian, Wagub mengakui, Pemprov Papua tetap memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandian masyarakat khususnya orang asli Papua dengan tetap mengembangkan sektor-sektor unggulan Papua yang merupakan sektor menghidupi sebagian masyarakat Papua.

“Tentunya akan meningkatkan kemandiaian masyarakat dengan tetap melakukan pengembangan ekonomi masyarakat kampung berbasis komoditas unggulan di masing-masing kampung melalui pendampingan dan fasilitasi masyarakat dalam peningkatan produksi, serta meningkatkan nolai tambah dengan produk-produk olahan skala industri komditasnya melalui keberpihakkan.,”tandasnya. (ama/rm)

LEAVE A REPLY