JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meminta pejabat yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua agar mampu serta siap mendukung komitmen pemerintah daerah, dengan meningkatkan kemampuan di bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Gubernur Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Aury, SE, MM pada Forum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se Papua, Rabu (17/5/2017).

Gubernur menekankan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif maka dengan meningkatkan pengelolaan pelayanan serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Bahkan diperlukan implementasi e-government untuk menjembatani antara pemerintah dengan pemerintan (G2G), pemerintah dengan unsur usaha (G2B) ataupun pemerintah dengan masyarakat (G2N).

Sehingga setiap kebijakan dapat diterima oleh semua pihak dengan tepat dan cepat serta terdokumentasi dengan baik.

“Hal ini sesuai dengan amanat UU No 12 tahun 2008, untuk itu harus di implementasikan dengan baik,”ucapnya.

Disamping itu, dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut diperlukan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi yang handal dengan layanan teknologi informasi yang ada perlu diuji dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Serta menciptakan model saluran pelayanan untuk masyarakat dengan teknologi digital baru guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

“Diskominfo sebagai leading sektor atau sebagai garda utama dalam mewujudkan e-government terintegrasi baik pada tatanan provinsi maupun kabupaten/kota,”beber Gubernur.

Menurutnya, Pemprov Papua dalam menuju e-government yang terintegrasi sebagai wujud meningkatkan pelayanan kepada publik, telah melakukan terobosan dan inovasi.
Terobosan tersebut diantaranya, penyusunan regulasi terkait tata kelola teknologi informasi sebagai dasar rencana induk teknologi informasi, bussines proses penerapan aplikasi pada bidang perencanaan, budgeting, perijinan dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi layanan berbasis teknologi informasi, dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi teknologi.

Demikian pula dukungan dan peran dari pemerintah pusat dalam pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini, baik yang dilakukan oleh BUMN PT. Telkom Indonesia dengan pembangunan backbone SMPCS yang beroperasi sejak awal 2016 untuk menghubungkan enam kabupaten/kota dan oleh Kementerian Kominfo berupa pembangunan BTS dan layanan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar serta yang saat ini sedang dikerjakan adalah proyek palapa ring timur.

“Proyek ini merupakan salah satu wujud implementasi Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dibidang pembangunan pita lebar,”ucapnya.

“Proyek ini juga akan melintasi 23 kabupaten di Papua, dengan varian teknologi jaringan yaitu menggunakan kabel laut/darat dan microwave,”tambahnya.

Menanggapi itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH berharap pada kegiatan ini ada konsep bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota dan didukung oleh pihak lain guna memberikan inovasi dalam pembangunan atau pengembangan teknologi informasi komunikasi di Papua.

“Intinya ini untuk mengejar ketertinggalan agar dapat mensejajarkan Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia terhadap segala perkembangan dunia di bidang teknologi informasi komunikasi,”tandasnya. (ing/rm)

LEAVE A REPLY