JAYAPURA – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, MA mengatakan, meski hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap dana Otonomi Khusus Provinsi Papua masih terdapat beberapa permasalahan.
Namun, dengan terbentuknya dan kehadiran Biro Otsus dapat memperbaiki pengelolaan dana Otsus secara menyeluruh sehingga bisa lebih baik, transparan, efektif dan tepat sasaran.
“Harapan kita terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Meskipun ada beberapa kendala. Untuk itu, Pemerintah tidak perlu segan-segan apabila ada yang dirasa kurang mengerti dalam pengelolaan keuangan daerah,”ungkapnya dalam sambutan pada acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua TA 2016, di ruang rapat DPR Papua, Selasa, (6/6/2017).
Harry berharap, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua maka dengan sumber daya yang ada seperti anggaran, sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat membantu pempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua.
“BPK sesuai dengan tugas dan kewenangannya juga berperan penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui pemeriksaan transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan negara/daerah,”ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua menghadapi tantangan yang berat dalam mengelola pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan di Papua seperti faktor terbatasnya jumlah dan kualitas guru.
Kemudian tidak memadainya saana prasarana pendidikan (gedung sekolah/perpustakaan/kursi, meja), keterbatasan akses jalan, jaringan listik dan alat komunikasi, budaya masyarakat yang berbeda beda dan ketimpangan ekonomi masyarakat.
Namun demikian, tantangan ini tidak menyurutkan niat Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM untuk terus berkarya memajukan tanah Papua menjadi sejajar dengan daerah lain di Indonesia. (lam/rm)
