JAYAPURA – Komisi I DPRP yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM serta Perbatasan menggelar rapat kerja dengan dua SKPD, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Perbatasan Provinsi Papua.
Ketua Komisi I DPRP, Ruben Magai, SIP mengatakan, pihaknya telah mengundang dua dinas sebagai mitra kerja dari Komisi I, guna membahas masalah CPNS, Praja, IPDN dan pembagian kios di perbatasan RI-PNG.
“Dua dinas kami undang untuk membicarakan kebutuhan mereka. Dalam diskusi kami dengan BKD, membahas masalah rekrutmen CPNS dan penerimaan IPDN karena semua butuh teknologi, sehingga jadi agenda utama yang dibicarakan. Sehingga pemerintah melalui BKD perlu mempersiapkan diri,”jelas Ruben Magai.
Menurutnya, ada beberapa yang dibutuhkan BKD tapi tidak diakomidor dalam RAPB 2018 yang akan disahkan. Namun, pihaknya mendorong apa yang dibutuhkan itu secepatnya dipenuhi.
“Nanti kami akan samaikan kepada TAPD dan Banggar DPRP. Kita hanya bicara prioritas orang asli Papua, tapi tidak menyiapkan fasilitanya. Kita juga tidak bisa salahkan pemerintah pusat terus, tapi fasilitas badan harus dipenuhi,”terangnya.
“Sementara pembahasan dengan Badan Perbatasan, kami membahas masalah kios di perbatasan. Siapa yang akan menempati kios ini, itu kami diskusikan, dan akan dibicarakan khusus karena sudah banyak organisasi pengusaha asli Papua,”tambahnya lagi.
Bahkan, lanjut Ruben Magai, kini orang asli Papa mulai berpikir bisnis. Non Papua bisa mendapat kios di perbatasan, namun yang diutamakan adalah orang asli Papua.
“Kami bicara masalah kios ini karena ada di batas, sehingga kami intervensi pembagiannya,”tandasnya. (ara/rm)
