BIAK (PT) – Animo masyarakat Kabupaten Biak Numfor, khususnya kaum pria untuk menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB) terus meningkat.
Sedikitnya, 30 peserta KB pria yang datang dari beberapa distrik hadir di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Biak guna menjalani proses Medis Operasi Pria (MOP) atau dikenal dengan vaksetomi.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE, M.Si menjelaskan bahwa kegiatan vaksetomi yang mendatangkan salah seorang dokter dari Makassar pada prinsipnya untuk mencegah kehamilan.
Dimana syarat kepesertaan untuk ikut vaksetomi adalah seorang pria yang sudah menikah kemudian sudah memiliki minimal empat orang anak dan berumur di atas 40-an tahun.
“Jadi sebelum kalian ikuti ini, tentu saja bapak-bapak semua sudah mendapat persetujuan dari istri untuk tidak punya anak lagi dan tandatangan surat pernyataan dari istri. Karena resiko ikut ini tak bisa punya anak lagi. Ini kotrasepsi mantap artinya stop total,” ungkap Brabar memberi pengarahan singkat kepada para peserta di RSAL Biak.
Kemudian iapun berharap, sesudah mengikuti program tersebut supaya tidak disalahgunakan untuk berhubungan sembarangan tetapi harus dengan istri sah.
Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus pada BKKBN Pusat, Drs. Nerius Auparay, M.Si yang turut hadir memantau kegiatan ini sungguh mengapresiasi animo pria di Biak dalam mengikuti program KB.
Menurutnya, Biak Numfor adalah kabupaten dengan kontribusi terbesar dalam program KB Pria terutama Medis Operasi Papua (MOP).
“MOP adalah alternatif terakhir ketika istri menggunakan alat kontrasepsi lain dan tak cocok. KB Pria ini paling nyaman. Satu kali operasi ini sudah selamanya dibandingkan IUD atau implan yang harus dicabut sesewaktu. Jadi jika sudah ada kesepakatan suami istri maka MOP ini paling tepat dan nyaman bagi pasangan yang tak ingin punya anak lagi,” katanya.
Menurut Auparay, kendati mendapat banyak tantangan oleh pemahaman yang keliru tentang program Keluarga Berencana (KB), namun Provinsi Papua memiliki pencapaian yang baik dalam pencapaian sejumlah program KB jika dibandingkan di wilayah Jawa yang serba mudah.
Ia berharap, berkat sosialisasi yang terus menerus, pemikiran yang keliru tentang KB di Papua bisa dihilangkan. Sebab program KB di Papua sama sekali tidak membatasi jumlah anak tetapi mengatur jarak kelahiran anak agar ibu dan bayi sehat.
“Makanya di Direktorat yang kami pimpin ini namanya Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus. Disebut Sasaran Khusus karena di situ ada KB Pria. Jadi kami menangani 122 kabupaten tertinggal, perbatasan terluar dan miskin perkotaan,” tegas mantan Kepala Perwakilan BKKBN Papua dan Sulawesi Utara ini. (ist/dm)
