JAYAPURA (PT) – Guna mengecek permasalahan yang selama ini terjadi di RSUD Jayapura, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo memimpin pertemuan dengan managemen RSUD Jayapura di ruang pertemuan RSUD Jayapura, Selasa (26/6/2018).
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muh. Musa’ad, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa, Kepala BPKAD Papua, Ridwan Rumasukun dan Plt. Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, SH.
Pj. Gubernur Papua, Soedarmo mengaku, pertemuan tersebut untuk membahas sejumlah permasalahan yang dialami RSUD Jayapura.
“Intinya saya meminta masukan dari seluruh staf yang ada di RSUD Jayapura,” kata Soedarmo.
Diakuinya, persoalan di RSUD Jayapura cukup banyak dan luar biasa, dimana persoalan-persolan tersebut selama ini tidak pernah diselesaikan.
“Tadi saya sudah mendapat berbagai masukan. Ada persoalan yang ranahnya rumah sakit itu sendiri dan ada persoalan yang ranahnya pemerintah,” terangnya.
Untuk itu, lanjutnya bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti, artinya persoalan yang menjadi tanggungjawab rumah sakit akan diselesaikan oleh managemen rumah sakit sendiri.
“Saya hanya meminta Plt. Direktur RSUD Jayapura untuk menindaklanjuti dari seluruh laporan yang ada. Sementara yang menjadi tanggungjawab provinsi, kita akan segera lakukan pertemuan untuk bisa segera membantu kebutuhan rumah sakit,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, kata Soedarmo ada beberapa hal yang urgent untuk segera dilakukan seperti pengadaan obat, dimana pengadaannya tidak bisa ditunda.
“Pengadaan obat harusnya sudah diperhitungkan, minimal satu tahun. Kalau rumah sakit lain selama lima tahun sudah ada persiapan, ternyata pengadaan obat disini ternyata parsil atau tidak utuh,” katanya.
Bahkan karena kurangnya stok obat tersebut, akhirnya berimbas ke pelayanan dengan tidak bisa melakukan penanganan dengan cepat.
“Karena kekurangan stok obat, hal ini tidak boleh terjadi kalau obat harus tersedia terus dan ini yang harus menjadi prioritas,” katanya lagi.
Namun, ia meminta mekanisme pengadaan obat di RSUD Jayapura dilakukan dengan cara yang benar, sebab selama ini pengadaan obat dilakukan masing-masing bidang.
Hal ini, ditambahkannya disebabkan karena tidak adanya sistem koneksi atau sistem online antara bidang lain yang belum terbentuk.
“Maka prioritas sistem online harus segera dilaksanakan,” bebernya.
Selain itu, Soedarmo menyoroti soal sistem pengamanan yang dinilai tidak maksimal.
“Pengamanan tidak benar, maka saya minta semua Satpol PP yang ada di rumah sakit minta ditarik dan diganti dengan yang baru untuk membenahi pengamanan yang ada,” tegasnya.
Karena, menurutnya bahwa di RSUD Jayapura bukan tempatnya orang kumpul yang tidak jelas, tetapi dengan harapan pengamanan lebih aman.
Bukan hanya itu, masalah air yang selama ini menjadi masalah kembali menjadi sorotan.
“Air ini harus menjadi prioritas. Air itu berapapun diisi, karena terjadi kebocoran yang selama ini belum pernah diperbaiki, sehingga perlu untuk mengadaan sumur dan memperbaiki saluran yang sudah tua,” tandasnya. (ing/dm)
