JAYAPURA (PT) – Dana abadi Pemerintah Provinsi Papua sampai tahun 2018 diperkirakan telah mencapai sebesar Rp 1,5 triliun. Apalagi, setiap tahunnya, Pemprov Papua menambah dana sebesar Rp 100 miliar untuk dana abadi itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Papua, DR Muhammad Musa’ad mengatakan, meskipun setiap tahun Pemprov Papua menyimpan anggaran sebesar Rp 100 miliar, namun dananya belum cukup signifikan, sebab sudah sekian tahun belum juga sampai di angka Rp 2 triliun.
“Sampai 2018 ini, dana abadi itu sudah berjumlah sekitar Rp 1,5 triliun, tapi sejak ditegur BPK kami tidak menyetor sejak 2014, karena kami tidak mau terjebak dalam kesalahan itu, tapi kami juga tidak memakai dana itu supaya aman,” kata Musa’ad kepada wartawan di Jayapura, Selasa (11/12).
Musa’ad mengakui jika dana abadi itu, sampai hari ini masih tersimpan dan belum terpakai satu sen pun. Meskipun, pemerintah berencana ingin menggunakan dana itu, namun hal itu tak jadi dilakukan.
Namun demikian, lanjut Musa’ad, selama ini pemerintah salah kaprah soal penyimpanan dana cadangan, karena tidak diatur dalam Undang-Undang Otsus, namun yang ada adalah dana abadi, namun dananya tidak diambil dari 2 persen setara dengan DAU nasional.
“Dana abadi itu harus diambil dari bagi hasil sumber daya alam (minyak dan gas), sementara Papua belum memiliki itu, sehingga persoalan yang kami hadapi seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, kata Musa’ad, adanya temuan dari BPK yang mempersoalkan Pemprov Papua karena menyimpan uang itu, sementara masyarakat secara umum masih membutuhkan uang.
“LHP kita mendapat catatan terkait itu, sehingga harus digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Ini rekomendasi yang disampaikan oleh BPK,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov Papua juga pernah ditegur Menteri Keuangan karena dianggap salah satu provinsi yang tabungannya banyak.
Artinya pemerintah menyimpan uang di bank, padahal uang yang disimpan salah satunya dana cadangan itu.
“Intinya kami menyimpan dana itu di bank, ditambah lagi dengan masuknya dana Otsus dan itu terlihat banyak, sehingga Papua masuk urutan lima besar tabungan terbanyak. Ini yang harus diluruskan, karena semuanya dipolitisir akhirnya dari aspek-aspek perencanaan dan penganggaran menjadi sulit karena pertimbangan yang selalu politis,” imbuh Musa’ad tanpa menyebut nama bank tempat tersimpannya dana itu.(ing/rm)
