JAYAPURA (PT) – Sekda sebagai pemimpin birokrasi tertinggi di daerah merupakan kunci suksesnya implementasi reformasi birokrasi.
Oleh karena itu, perlu perhatian masing-masing sekda di daerah sebagai motor perubahan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Naptalina Sipayung, SH, MAP pada kegiatan Coaching Clinic dalam Rangka Penguatan Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokasi Wilayah Provinsi Papua, Selasa, (25/6).
Naptalina mengatakan, kehadirannya bersama tim ke Papua dalam rangka mendorong dan terus membina seluruh instansi pemerintah untuk memperbaiki birokrasinya.
Salah satu upaya dilakukan dengan memberikan pendampingan secara intensif dan menyeluruh.
Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi dan Sakip untuk Provinsi Papua, sudah mendapatkan predikat B.
Namun, perlu ada perhatian dari tim Sakip Papua maupun kabupaten dan kota terkait dokumen-dokumen yang diminta.
“Pemprov Papua sudah mendapat Indeks Reformasi Birokrasi dan Sakip, tapi kita akan terus mendorong Papua agar indeks terus naik seperti provinsi lainnya,” ujarnya.
Dikatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance.
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan memberi pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjutnya, semestinya pelaporan dokumen-dokumen SAKIP sudah dapat rutin dilaporkan pada Kemen PAN dan RB.
“Selama ini asalan soal teknologi informasi (IT), tetapi kenapa Kabupaten Asmat bisa masukan dokumen secara baik, ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Naptalina berharap kepada kabupaten di Papua yang belum mendapat nilai B Sakipnya, agar dapat meningkatkan kinerjanya.
“Kita harus terus tingkatkan kinerja dan juga komitmen dari Sekda sebagai ketua tim,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum seperti ini juga harus dihadiri oleh Sekda selaku ketua tim refromasi birokrasi di masing-masing daerah.
“Jika ketua saja tidak pernah tahu? Bagaimana menurunkan kebijakan ke anggotanya? Saya tidak tahu sekda punya kesibukan apa? Tapi mohon yang hadir mewakili tolong ingatkan pak sekda, sekda ketua tim,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri berharap pelayanan reformasi birokrasi, harus dikuatkan dari semua jenjang struktur baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam sisi pelayanan pemerintahan secara umum.
“Kita dituntut untuk melakukan itu semua sehingga ada transparansi akuntabilitas yang baik pada masing-masing instansi baik itu provinsi maupun dikabupaten/kota,” kata Auri
Dikatakan, ada beberapa langkah konkret untuk meningkatkan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan di 8 area, yaitu manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana sistem manajemen SDM, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Elysa Auri berharap semua jajarannya segera melakukan pembenahan, mengambil langkah-langkah korektif pada masing masing unit kerja sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi bisa terwujud.
“Jadi keberhasilan sangat di tentukan oleh komitmen sangat tinggi dari segenap komponen yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Papua,” imbuhnya. (lam/rm)
