Di Paniai, Gubernur Temui Masyarakat Lokasi 45 Tambang Degeuwo
Rangkaian kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH di beberapa wilayah Mee Pago yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai dan Dogiay ternyata mempunyai makna dan arti tersendiri bagi orang nomor satu di Papua. Ya, dari beberapa daerah tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan langsung oleh masyarakat kepada Gubernur Papua.
Kunjungan Gubernur Papua bersama sejumlah unsur Forkompinda yakni Kapolda Papua yang diwakilkan Irwasda, Ketua MRP, Ketua DPRP diwakilkan anggota DPRP Ruben Magai, SIP, Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua seperti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Direktur I RSUD Jayapura, Karo Humas dan Protokoler di beberapa wilayah Mee Pago awalnya dimulai dari pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan Minuman Keras di Wilayah Adat Mee Pago, Provinsi Papua pada Senin (17/10).
Selanjutnya usai kegiatan di Kabupaten Nabire, Gubernur Papua menuju Kabupaten Paniai, Deiyai dan Dogiay untuk melihat langsung kondisi daerah, pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Menuju Kabupaten Paniai, Gubernur bersama Bupati Paniai Hengky Kayame menggunakan heli dari Bandara Nabire sementara pejabat lainnya menggunakan maskapai Avia Star.
Gubernur mengaku bahwa dirinya menggunakan heli menuju Bandara Enarotali, Kabupaten Paniai bertujuan ingin melihat kondisi masyarakat asli Papua di sekitar tambang Degeuwo tepatnya di lokasi 45 Degeuwo. Gubernur mendarat mulus dan disambut masyarakat setempat. Disana, Gubernur bersama Bupati Paniai mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung diantaranya meminta supaya tambang ditutup dan Gubernur supaya menandatangani pernyataan penutupan tambang tersebut.
Selain itu, masalah batas wilayah dan pengoperasian tempat karaoke atau bar serta minuman keras. Gubernur mengatakan, kunjungan kali ini sebenarnya dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai dan hanya mampir di lokasi tambang emas yag biasa dikenal Degeuwo tersebut. Gubernur menjelaskan, sesuai laporan Bupati Paniai bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan supaya daerah tersebut menjadi satu distrik.
“Memang belum defenitif tapi sesuai laporan dari Bupati Paniai bahwa bulan Januari 2015 distrik tersebut sudah defenitif. Oleh karena itu, pentingnya pemerintahan di lokasi tambang ini untuk menertibkan aktifitas penambangan rakyat,”kata Gubernur.
Lebih jauh Gubernur mengungkapkan, tujuan pemerintah hadir di lokasi ini untuk mengatur dan menertibkan semua aturan sehingga kalau saat ini pemerintahan belum ada maka tidak diatur baik. Menurutnya, dampak dari penambangan rakyat ini sangat banyak seperti masalah sosial untuk itu dimanapun ada tempat penambangan rakyat pastinya ada dampak sosial. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah di Degeuwo untuk mengatur semua aktifitas masyarakat baik itu tambang maupun pelayanan publik.
Gubernur menegaskan, penduduk di daerah itu selain orang asli Papua juga ada datang dari luar Papua karena ada penambangan emas. “Saya minta kepada penduduk asli disini tolong jaga diri baik-baik dan jangan ada melakukan tindakan yang merugikan masyarakat sendiri. Tolong jaga diri baik-baik karena kalau ada emas maka ada penyakit yang masuk. Ingat, kalau hanya minuman keras mungkin pemerintah daerah bisa mengatasinya tapi penyakit sosial harus hati-hati. Kamu kerja seharian setelah itu membuang hasil kerja hanya dalam hitungan detik, itu tidak boleh,”ucap Gubernur.
Selain itu, mereka yang datang tanpa tujuan yang jelas terutama mereka yang nona-nona yang tidak punya pasangan dan masuk disini hati-hati. Lebih khusus lagi Gubernur menekan bahwa semua laki-laki harus pakai kondom kalau mau melakukan hubungan seks. Termasuk perempuan yang dari luar kalau ada laki-laki yang ingin berhubungan seks dan memaksakan diri supaya diusir saja dan kasih tahu mereka. “Seluruhnya pakai kondom, jangan bikin orang mati disini. HVI/AIDS sudah sangat tinggi di Papua,”tegasnya lagi.
Gubernur usai melakukan kunjungan di lokasi 45 tambang Deugowo kemudian menuju Bandara Enarotali. Disana Gubernur disambut Wakil Bupati Paniai Yohanes Douw, Kapolres Paniai, Dandim 1705/Nabire, Sekda Paniai dan ratusan masyarakat Pania. Selanjutnya Gubernur meninjau lokasi Bandara Enarotali didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Yusuf Yambeyabdi. Kemudian melanjutkan kunjungan ke ruas jalan Doroto yang menghubungkan Enarotali ke kampung Doroto termasuk mengunjungi Dermaga Aikai.
Di Dermaga Aikai, Gubernur kaget melihat sebuah kapal karam berwarna putih biru yang bertuliskan Bantuan Dana Otsus TA 2008 Pemerintah Provinsi Papua Dinas Perhubungan. Gubernur mengatakan sambil bergurau kepada wartawan supaya menulis berita dengan judul utama “Otsus Tenggelam di Danau Paniai” dan dilanjutkan pernyataan Bupati Paniai Hengky Kayame bergurau menyatakan minta Otsus Plus.
Kemudian Gubernur menyempatkan diri bertanya kepada para pedagang di sepanjang Dermaga Aikai yang berasal dari masyarakat Buton. Selanjutnya Gubernur meninjau Kantor Bupati Paniai yang sangat megah dan kokoh untuk wilayah pegunungan. Kantor Bupati Paniai itu layaknya sebuah istana presiden bahkan boleh dikatakan kalah dengan Kantor Gubernur Papua dan Istana Presiden karena memiliki pondasi yang kokoh dan kuat ditambah lokasi pemandangan yang begitu indah.
Disini, Gubernur juga mengaku kaget melihat struktur bangunan Kantor Bupati Kabupaten Paniai. Gubernur kembali melanjutkan perjalanan menuju RSUD Paniai yang masih berstatus type C. Disana Gubernur meninjau seluruh pelayanan kesehatan mulai dari Kantor Kas Bank Papua, UGD, ruang rawat inap, laboratorium dan menemui para dokter, tenaga medis dan mantri termasuk pasien.
Usai melakukan kunjungan di daerah Kabupaten Paniai, Gubernur melakukan tatap muka dengan unsur Muspida di lingkungan Pemkab Paniai, puluhan Kepala Distrik dan Kepala Kampung serta masyarakat. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah permasalahan diantaranya masalah belum dilantinya anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2014-2019 hingga saat ini. Gubernur menegaskan bahwa pihaknya hanya mengacu kepada hasil pleno KPU setempat dan hasil putusan MK apabila digugat. Selain itu, masalah dana-dana yang masuk di kampung-kampung supaya dikelola dengan baik dan masalahan pemekaran. (bersambung)
