JAYAPURA – Provinsi Papua mendapat sesi khusus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang dihelat di Bidakara Jakarta.
Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas dan moda tranportasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengaku, untuk sektor pendidikan ada dua hal mendasar yang perlu mendapat perhatian yakni pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (vokasi) dan perbaikan kesejahteraan
“Dua hal mendasar pada sektor pendidikan tersebut perlu mendapat perhatian,”ungkapnya usai menghadiri pembukaan Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat pada Rabu (26/4/2017).
Ia berharap dengan adanya desk Papua atau percepatan pembangunan Papua akan ada pembahasan tingkat prioritas sehingga akan ada ruang yang lebih besar bagi Papua untuk masuk dalam program yang diajukan seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Untuk sektor kesehatan sebelumnya sudah di bahas di Jayapura bagaimana program pelayanan kesehatan dengan dua metode pertama adalah kita meningkatkan pelayanan dengan rumah sakit rujukan, memantapkan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional, serta ada beberapa provinsi untuk rujukan regional,”jelasnya.
Sementara mengenai program infrastruktur, kata Musa’ad yang menjadi perhatian penuh adalah masalah konektvitas yang mengembangkan moda transportasi.
“Jadi kita tidak berbicara darat saja, tetapi bicara juga moda udara, laut dan termasuk angkutan sungai dan perairan menjadi pembahasan dalam Musrenbangnas kali ini,”terang Musa’ad.
Ia berharap dengan hadirnya semua pemerintah kabupaten dan kota dalam Musrenbangnas akan memperkuat program tersebut, namun yang jadi masalah adalah bagaimana menyiapkan lokus dan dukungan dokumen terkait dengan lokus tersebut.
“Sebab yang menjadi masalah selama ini masalah tempat dan dukungan yang menyebabkan kita terhambat beberapa tahun terakhir karena kita datang dengan tidak ada jaminan tanah yang sudah tersedia dan lokasinya belum yang jelas,” terangnya.
Sebelum dibahas dalam Musrenbang, ujar Musa’ad pihaknya bersama SKPD terkait dan kabupaten/kota telah membahas hal tersebut untuk memastikan SKPD dan kabupaten/kota menyiapkan dokumen pendukung, karena hasil Musrenbang ini akan menetapkan program ini ada dimana, lokasinya ada dimana.
“Hal ini yang harus selesai di Musrenbang, sebab jika tidak selesai dalam Musrenbangnas ini. Misalnya Papua tidak siap maka akan dialihkan ke provinsi lain,”tegasnya.
Hal ini membutuhkan kerja keras dari tahun ke tahun masalah, sebab yang menjadi masalah adalah tidak dukungan dokumen dan tidak ada kepastian mengenai tanah yang sudah mempunyai sertifikat atau pelepasan.
“Kami telah lakukan konsolodasi dengan semua SKPD teknis dan kabupaten/kota supaya disiapkan dokumen tersebut untuk memastikan. Dengan harapan ada kepastian program yang diusulkan dapat diterima dalam Musrenbangnas,”tandasnya. (ing/rm)
