JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tahun ini telah menerapkan e-planning dalam proses perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), rencana kerja SKPD dan pelaksanan Musrenbang melalui e-Papua Pu Rencana dan e-Papua Pu Musrenbang.
Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP.MH, pelaksanaan e-planing di Papua telah mendapat apresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Salah satu terobosan dari e-planing adalah proses perencanaan daerah berbasis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan berintegrasi,”kata Lukas Enembe.
Dengan adanya adanya e-planing, maka kata Lukas Enembe tidak akan ada lagi program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tanpa didasari oleh data.“Sebab proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan,”terangnya.
Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang ideal tersebut, maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan berasis data dan informasi yang valid, terukur dan terkini.“Peran forum SIPD Provinsi Papua sudah seharusnya lebih diperkuat,”katanya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengharapkan Bappeda dan Diskominfo kabupaten/kota serta walidata SIPD SKPD yang tergabung dalam forum SIPD Provinsi Papua untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi sehingga memberikan data dan informasi yang akurat, terbaru dan terjamin validitasinya.
“Saya memerintahkan kepada kepala Bappeda provinsi dan kepala Bappeda kabupaten/kota untuk terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan penguatan sumber daya dalam rangka mewujudkan data melalui pelaksana teknis,”terangnya.
Dalam mewujudkan satu data Papua, Gubernur Lukas Enembe bersama Sekda Papua akan terus memantau melalui sistem pusat data dan analisia pembangunan Papua terhadap kinerja seluruh kabupaten dan kota serta SKPD provinsi berdasarkan tingkat ketersedian datanya.
“Saya mengharapkan agar terus meningkatkan ketersedian data masing-masing SKPD sebagai salah satu indicator dalam kebijakan pengalokasian anggaran,”tambahnya.(ing/jg)
