JAYAPURA (PT) – Harga tiket pesawat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019 yang sangat melambung tinggi, tampaknya disoroti oleh salah satu Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir atau yang akrab disapa BMD.
Pasalnya, kenaikan harga tiket ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat Papua lantaran mereka tak mampu menjangkau harga tiket itu.
Untuk itu, politisi Partai Demokrat yang akrab disapa BMD ini, meminta agar pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk segera mengambil langkah tegas, guna menormalkan kembali harga tiket pesawat tersebut.
Bahkan, BMD mengatakan, jika saat ini harga tiket pesawat sudah mencapai Rp 6 juta hingga Rp 10 juta lebih untuk rute penerbangan Jayapura-Jakarta.
“Harga tiket pesawat kelas ekonomi yang biasa kita dapat Rp 2 juta – Rp 3 jutaan, kini sudah melambung di angka 6 sampai 10 jutaan dan ini biasanya kita temui menjelang Natal dan Tahun Baru, begitu juga di waktu di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran,” kata Boy Dawir kepada sejumlah Wartawan di Hotel Horison Jayapura, Jumat ( 7/11).
Namun, BMD menduga, jika kenaikan harga itu terjadi akibat dari adanya permainan dari operator penerbangan sendiri.
“Oleh karena itu, pemerintah pusat jangan hanya orang Papua saja yang dikorbankan terus, karena dari akumulasi, hal ini yang sering terjadi gesekan yang besar untuk kita di Papua,” ketus BMD.
Selain itu, menurutnya, kenaikan harga tiket ini, jangan sampai menjadi bagian dari akumulasi kekecewaan rakyat Papua terhadap pelayanan pemerintah, dalam hal ini di bidang transportasi udara.
“Jadi, saya kira sudah saatnya pemerintah pusat harus melihat hal ini dan mengambil langkah untuk kembali jangan menggunakan harga tertinggi, tetapi normalkan seperti harga semula,” tekannya.
Bahkan BMD pun mengaku, jika ia merasakan sendiri tingginya harga tiket Jayapura ke Jakarta. Pasalnya, untuk kelas ekonomi saja sudah mencapai Rp 5,6 juta. Padahal, dari 160 seat pesawat, yang termuat hanya 121 kursi, masih banyak yang kosong.
“Akibatnya, banyak masyarakat Papua yang mau balik tidak bisa, lantaran kemampuan beli tiketnya tidak mencukupi, akhirnya dia harus menderita tinggal di Jakarta. Begitu pula saudara-saudara kita yang ingin melakukan perjalanan ke daerah timur, ke barat juga sangat kesulitan,” bebernya.
BMD menandaskan, pemerintah jangan hanya melihat dan mendengar saja terkait kenaikan harga tiket di Papua, tetapi Kemenhub bisa segera mengambil langkah konkrit memanggil seluruh operator penerbangan yang ada penerbangannya ke Papua untuk segera menurunkan harga tiket kembali ke harga normal sebelum masalah bertambah lagi.
Selain itu, dengan tegas BMD juga meminta agar Tim Saber Pungli Provinsi Papua yang telah dibentuk untuk segera mengambil tindakan untuk para calo yang banyak bergentayangan di bandara udara.
“Karena kadang yang ditemui di lapangan yang berangkat tidak pakai nama sendiri, namun memakai nama orang lain. Inikan nggak betul, karena ini bagian dari permainan para calo tersebut,” pungkasnya. (ara/rm)
