JAYAPURA (PT) – Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Papua mengusulkan kepada pemerintah pusat agar keberadaan Pos Lintas Batas Terpadu (PLBT) laut yang terletak di kawasan pelelangan ikan Hamadi, Kota Jayapura sebaiknya dipindahkan dekat wilayah perbatasan.
Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzana Dewijana Wanggai mengatakan, pos lintas batas laut terpadu lebih strategis dibangun di dekat perbatasan, sehingga pengawasan lalu lintas laut bisa terpantau dengan sangat baik.
“Saya lihat di situ lebih strategis karena seluruh aktivitas bisa terpantau baik,” katanya kepada wartawan, kemarin.
Sebab, katanya, keberadaan PLBT laut saat ini posisinya sangat tidak strategis menyebabkan masih banyak aktivitas yang tidak terpantau.
“Kenapa kami sebut terpadu, karena di dalam PLBL harus ada Karantina Ikan, Karantia Hewan, Karantina Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, Kepolisian, TNI AL dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura Gatut Setiawan, mengatakan letak titik PLBT Laut di Hamadi, Kota Jayapura tidak efektif.
Sebab, dari data yang ada, banyak warga Papua Nugini (PNG) yang tidak melapor ketika masuk ke Papua-Indonesia.
Menanggapi itu, dirinya meminta agar pengawasan PLBT Laut di Hamadi lebih diperketat, dan berharap posisi pos yang ada saat ini lebih dimajukan lagi hingga mendekati perlintasan batas negara.
“Sekarang ini berada di belakang pasar ikan dan untuk memantau ke laut sungguh sangat susah, bercampur baur dengan masyarakat dan pedagang ikan di situ. Kami merasakan aura yang sungguh sangat lemah sekali di situ,” imbuhnya. (ing/sri)
